Kedatangan 2.400 vaksin Covid-19 dari Sinovac, Tiongkok awal bulan ini (19/7) memberikan harapan bagi usaha pelambatan penularan COVID-19 di Indonesia, khususnya dalam proses pembuatan vaksin. Vaksin yang nantinya akan diproduksi secara mandiri oleh Bio Farma ini sedang masuk pada fase uji klinis tahap tiga. Jika tidak ada hambatan, diperkirakan penelitian ini akan mulai dilaksanakan bulan depan dengan serangkaian persiapan termasuk uji kelayakan etiknya.
Proses pengambangan vaksin dari Sinovac ini juga memancing beragam opini publik. Reaksi-reaksi tersebut diantaranya mempertanyakan mengapa vaksin ini harus “diimpor” dari Tiongkok; mengapa peneliti di Indonesia tidak mampu mengambangkan vaksin sendiri, padahal pada kenyataannya, peneliti Indonesia juga mempunyai kapasitas yang mumpuni sejak munculnya epidemi Flu Burung (H5N1). Beragam spekulasi awam inilah yang kemudian menyuburkan teori konspirasi mengenai vaksin COVID-19.
Maraknya teori konspirasi mengenai vaksin, pada tahun 2019, ditengarai menyebabkan masalah kesehatan masyarakat. Cakupan kampanye vaksinasi MMR (Measles, Mumps, Rubella) di Indonesia per Januari 2019, secara nasional jauh di bawah target, yakni sebesar 87,80 persen; termasuk terdapat tiga provinsi terbawah yaitu Aceh (11,32 persen), Riau (41,63 persen) dan Sumatera Barat (44,49 persen).
Penolakan vaksinasi tersebut seringkali dikaitkan dengan meningkatnya kecurigaan yang tidak masuk akal bahwa vaksinasi adalah bagian dari agenda tersembunyi dari elit global yang sangat berkuasa. Beberapa alasan lain adalah bahwa vaksinasi melanggar kaidah agama termasuk kebebasan pribadi. Mitos tersebut kian kuat karena sentimen negatif dan ketidakperacyaan terhadap kebijakan pemerintah (Wheeling, 2020).
Beragam spekulasi konspiratif mengenai vaksinasi selama pandemi COVID-19 ini membutuhkan perhatian penuh dari para pengambil kebijakan, mengingat potensi masalah yang ditimbulkan ketika vaksin benar-benar siap. Alih-alih pandemik COVID-19 dapat segera diatasi, pemikiran konspiratif, menurut beberapa penelitian terdahulu, dapat mendorong kecurigaan dan keragu-raguan masyarakat pada vaksin, bahkan sampai menyebabkan penolakan dan penundaan vaksinasi (Zein, dkk., 2020; Jolley & Douglas, 2018). Implikasinya apabila komitmen para pengambil kebijakan tidak serius menangani masalah ini, maka keberhasilan penemuan vaksin akan tidak akan berdampak apapun pada keberhasilan menangani pandemi.
Apa yang dapat kita upayakan?
Misinformasi kesehatan yang dibalut dengan teori konspirasi seputar vaksinasi tidak mudah diatasi, sekalipun beragam argumentasi ahli dikerahkan. Beberapa hoaks yang sudah kadung beredar, nyatanya sampai sekarang selalu diacu para anti-vaks.
Sebut saja riset yang dilakukan Andrew Wakefield (1998) yang menjelaskan adanya keterkaitan antara pemberian vaksin MMR dengan risiko kejadian Pervasive Developmental Disorder (PDD) atau Autisme, yang masih terus dipercaya oleh kaum anti-vaksin sampai sekarang. Artikel ilmiah yang diterbitkan The Lancet ini pun sebenarnya sudah ditarik dari penerbitan dan menemui banyak sanggahan dari para ilmuwan yang lain.
Merebakanya pemikiran konspiratif di kalangan awam bukan saja disebabkan oleh misinformasi dan disinformasi ilmiah, namun gerakan ini meluas dan mendapatkan pengaruh lebih kuat akibat bumbu sentimen dan ideologi politik yang menyertainya.
Menanggapi argumentasi yang mengarah pada misinformasi dan disinformasi vaksin COVID-19 yang sedang dikembangkan, maka saintis mempunyai kewajiban untuk ikut serta memberikan pemahaman kepada awam dengan cara melakukan komunikasi sains sesuai dengan kapasitas keilmuan yang dimiliki.
Namun demikian, alih-alih mencerahkan awam, sainstis juga kerapkali memberikan argumentasi diluar kapasitas keilmuan yang dimiliki. Sikap yang cenderung memperlihatkan klaim berlebihan dan tidak menerima kritik dari sejawat juga ditengarahi memperburuk citra saintis di mata publik. Dengan begitu, publik bukannya mendapat pencerahan, namun justru dibuat bingung dan berujung pada liarnya kesimpulan yang mereka bentuk sendiri.
Jurnalis dan media juga tidak dapat dipisahkan dalam usaha edukasi publik, khususnya pada masa pandemi. Peran media dapat mempermudah awam untuk mengakses beragam informasi yang mungkin terlalu rumit apabila dijelaskan sendiri oleh saintis.
Di samping mereduksi derasnya misinformasi yang beredar, para jurnalis harus mengedepankan etika jurnalistik dan dituntut untuk menyediakan informasi dari sumber yang kredibel dan sesuai dengan kepakaran mengenai isu yang dibahas. Penting bagi jurnalis untuk mengecek terlebih dahulu rekam jejak para ilmuwan yang akan dijadikan narasumber berita. Perkembangan jurnalisme sains di beberapa negara, juga harus mulai diarustamakan dalam ekosistem jurnalisme di Indonesia.
Berkaca pada derasnya arus informasi yang juga tersedia di platform media sosial, maka peran dan kontribusi aktif dari ilmuwan, komunikator sains, dan jurnalis menjadi sebuah keniscayaan. Informasi yang disuguhkan ke publik sudah seharusnya disertai dengan pengecekan kredibilitas sumber informasinya, sehingga dapat diperiksa pula oleh orang awam, termasuk latar belakang keilmuan dan rekam jejaknya.
Rekam jejak, seperti pengalaman meneliti merupakan karya intelektual yang perlu menjadi acuan untuk menilai kepakaran seorang saintis. Dengan begitu, masyarakat dapat membedakan antara opini awam dengan opini pakar, sehingga tidak mudah dikelabui oleh informasi-informasi yang tidak akurat atau kredibel.
