Diantara banyak hal yang membuat miskinnya sebuah negara adalah pengelolaan yang korup dan tidak efektif, kehidupan sosial ekonomi yang mandek, dan tidak ada ruang bagi warga negara mengoptimalkan potensi, kecerdasan, talenta dan ambisi yang mereka miliki.
Biang keladi dari semua masalah ini berpangkal pada fakta kekuasaan politik di monopoli dan dicengkram oleh sekelompok kecil kaum elite. Benang kusut inilah yang pertama-tama harus di urai. Jika tidak di urai kemiskinan akan terus mencengkram masyarakat.
Dalam buku yang ditulis oleh Daron Acemoglu dan James A. Robinson “Why Nations Fail” memberikan salah satu contoh penyebab kemiskinan di negara Mesir. Apa sebab musabab terjadinya kemiskinan di Mesir. Para analis dari para pengamat ekonom dan kebijakan publik berpandangan sesungguhnya pemerintah di Mesir tidak mengerti cara mensejahterakan rakyatnya.
Kebijakan yang selalu dibuat tidak pernah berorientasi pada kesejahteraan rakyat, pembangunan salah kaprah yang diwarisi dari masa lalu. Pemerintahan yang hanya di diisi segerombol para elite yang kerjaannya memeras lapisan masyarakat paling bawah untuk memperkaya diri mereka. Pengelolaan dan watak pemerintahan negara yang demikianlah kenapa kemiskinan di Mesir tidak kunjung membaik alih-alih terus memburuk.
Lebih lanjut dalam buku tersebut menggambarkan bagaimana kemakmuran dan kemiskinan tercipta, mengacu pada potret dua negara yang pecah setelah berakhirnya perang dunia II, Korea Utara dan Korea Selatan.
Kontras Sistem Ekonomi Korea Utara dan Korea Selatan
Tahun 1945, berakhirnya Perang Dunia II menyebabkan perubahan yang signifikan di semua negara. Termasuk kekuasaan kolonis jepang terhadap Korea berada diambang kehancuran. Pada tanggal 15 Agustus 1945, kekaisaran jepang mengumumkan menyerah kepada sekutu. Tidak lama dari itu Korea pecah menjadi dua bagian yang secara sistem pemerintahan sangat berbeda.
Korea Selatan berada di bawah kendali Amerika Serikat, sebaliknya Korea Utara dikontrol oleh Rusia.
Sebelum berakhirnya PD II kondisi negara korea bagian selatan dan Korea bagian Utara relatif sama. Setelah tahun 1945 masing-masing pemerintah di dua wilayah Korea itu memberlakukan sistem perekonomian yang sangat berbeda.
Institusi politik-ekonomi di Korea Selatan dibidani oleh Syngman Rhee, sekaligus pemimpin Korea Selatan. Dia adalah orang yang anti komunis lulusan universitas Harvard dan Princeton. Arah dari pemerintahan Syngman dalam hal ekonomi berpusat pada ekonomi pasar yang menjunjung tinggi penguasaan aset atau properti oleh pihak swasta. Pada tahun 1961, lewat penggantinya yakni Jenderal Park Chung Hee berhasil membuat ekonomi yang maju dan mendistribusikan kredit dan berbagai subsidi kepada perusahaan-perusahaan.
Sebaliknya situasi di Korea Utara sungguh berbeda. Dibawah kepemimpinan Kim II-Sung, dia adalah tokoh partisan komunis anti-jepang . Skema dari ekonomi yang diterapkan adalah sistem ekonomi yang kaku dan sentralis yang merupakan bagian dari apa yang disebut sebagai sistem Juche. Sederhananya sistem ini tidak menerapkan kepemilikan properti oleh swasta atau perorangan, dan tidak adanya ekonomi pasar praktis.
Tidak hanya sistem ekonomi pasar yang dibredel, juga segala bentuk kebebasan warga negara Korea Utara dipasung. Hanya segelintir kaum elite yang dekat dengan kekuasaan mendapatkan kebebasan.
Lewat dua sistem ekonomi yang berbeda ini, tidak mengherankan kondisi antara Korea Selatan dan Utara sungguh berbeda. Sistem perekonomian Juche yang diambil oleh Kim II-Sung ternyata membawa malapetaka bagi warga negara nya.
Fakta sejarahnya mengatakan sering terjadi wabah kelaparan, hal ini terjadi disebabkan oleh industrialisasi yang gagal total dan sektor pertanian yang kolaps. Tidak adanya hak kepemilikan lahan atau properti oleh rakyat, berimbas pada tidak adanya insentif bagi mereka yang ingin berinvestasi pun bagi mereka yang ingin meningkatkan produktivitas.
Kegagalan tata kelola pemerintahan Kim II-sung diperparah lagi dengan keringnya inovasi dan mengadopsi teknologi canggih. Hal ini juga imbas dari rezim yang represif, dan itu terjadi di Korea Utara. Namun Kim II-Sung dan kroni-kroninya tidak punya niatan untuk mereformasi sistemnya yang terbukti gagal total itu.
Dibawah kepemimpinan Kim II-Sung tetap tidak membuka ruang untuk adanya kepemilikan properti oleh swasta maupun perorangan, atau menciptakan pasar dan berbagai kontrak kerja dengan pihak swasta. Buntut dari semua itu, pada akhirnya perekonomian Korea Utara mengalami kemandekan.
Dilain sisi, sang rival Korea Selatan lewat berbagai institusi ekonomi yang dimiliki berhasil menumbuhkan investasi dan perdagangan. Semua politisi di Korea Selatan pada akhirnya banyak berinvestasi di bidang pendidikan sehingga meningkatkan jumlah penduduk terbebas dari buta aksara.
Dengan banyaknya warga negara yang berpendidikan, perusahan-perusahan di Korea Selatan dengan cepat menyambut dan memanfaatkan angkatan kerja yang relatif berpendidikan, sekaligus ditopang pula berbagai kebijakan yang bermuara menciptakan iklim investasi, industrialisasi, ekspor, dan teknologi yang maju.
Secara signifikan lewat sistem ekonomi yang inklusif itulah menjadikan Korea Selatan menjelma menjadi salah satu macan ekonomi di Asia Timur. Bahkan menjadikan Korea Selatan dengan pertumbuhan ekonomi paling fantastis di dunia.
Menjelang dasawarsa tahun 1990-an, hanya dalam kurun waktu setengah abad, kondisi yang timpang antara Korea Selatan dan Korea Utara. Memperlebar jurang kesenjangan antara dua wilayah yang dulunya bersatu.
Bencana ekonomi Korea Utara yang menyebabkan jutaan orang kelaparan, berbanding terbalik dengan kemakmuran di Korea Selatan. Hal itu bermuara pada sistem ekonomi yang dianut oleh masing-masing antara Korea Selatan dan Korea Utara.
