Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau biasa kita kenal dengan sebutan APBN pada tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 akan menanggung beban berat karena berbagai tuntutan kebutuhan. Sejumlah agenda mulai dari penanganan Covid-19, pemulihan ekonomi setelah pandemi, pemilihan presiden, serta pembangunan Ibu Kota Negara atau IKN baru di Kalimantan Timur.
APBN menjadi instrumen penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi. Mengutip informasi dari laman kemenkeu.co.id Jakarta, (25/08/2021) Kemenkeu Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa APBN tahun 2022 akan menjadi instrumen untuk menjaga pemulihan ekonomi Indonesia sekaligus mendukung keberlanjutan program penanganan Covid-19. APBN bekerja sangat keras sebagai instrumen yang mengangkat perekonomian dari siklus penurunan akibat pandemi Covid-19.
Pemerintah masih harus mengantisipasi dampak pandemi hingga tahun depan, oleh karena itu alokasi anggaran penanganan covid-19 masih ada pada tahun 2023. Pemulihan ekonomi masih akan terus berlanjut mengikuti perkembangan terkait pandemi.“2023 dan 2024 maka kita juga harus melihat perkembangan Covid-19, ada juga momentum lain, pemilu yang anggarannya mungkin cukup besar pada 2023 dan 2024, kemudian pembangunan IKN ini. Nanti akan kami bahas bersama Bappenas,” ujar Sri Mulyani.
Mengutip informasi dari laman bisnis.com Direktur Jendral Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata menjelaskan bahwa proses persiapan pemilu pada tahun 2024 sudah berjalan sejak tahun ini. Menurutnya, persiapan akan mulai intens pada semester II/2022. Isa menjelaskan bahwa pihaknya sudah mengalokasikan anggaran persiapan pemilu dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2022.
“Pemilu 2024 prosesnya akan dimulai sekitar semester II/2022. Karena baru pada tahap awal, anggaran pemilu tahun ini belum besar, masih pada tahap persiapan, masih sangat awal,” ujar Isa dalam konferensi pers APBN Kita, Senin (3/1/2022).
Menurutnya, keperluan biaya pelaksanaan pemilu akan mengalami peningkatan di tahun depan sehingga terdapat pengalokasian yang lebih besar pada APBN 2023. Jumlahnya akan lebih besar lagi ketika memasuki tahun pelaksanaan pemilu. “Biasanya beban anggaran [pemilu] besar pada 2023 dan 2024 sendiri,” ujar Isa.
Pemindahan ibu kota di tengah pandemi Covid-19 terus menuai sorotan dari berbagai aspek. Mengutip informasi dari laman resmi ikn.go.id, Senin (17/1/2022) Tertulis bahwa 53,5% biaya pembangunan ibu kota baru berasal dari APBN, sisanya gabungan dari kerja sama pemerintah dan badan usaha atau KPBU, BUMN, serta swasta.
Pada hari berikutnya (18/1/2022), terdapat perubahan informasi dalam situs itu. Di menu sekilas IKN dan sub-menu sumber pembiayaan, tertulis bahwa skema pembiayaan utama berasal dari KPBU yang senilai Rp. 252,5 triliun (54,2 %), lalu investasi swasta dan BUMN atau BUMD Rp. 123,2 triliun (26,4 %), serta sisanya sekitar Rp. 88 triliun (19,4 %) berasal dari APBN.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan pembangunan ibu kota baru yang terletak di wilayah Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur akan menggunakan APBN. Dia tidak mengungkapkan besarnya karena menurutnya terdapat perhitungan untuk kebutuhan dana dalam pembangunan tahap awal pada tahun 2022 sampai dengan tahun 2024.
Sri Mulyani menyadari bahwa pembangunan IKN akan membuat kondisi APBN 2022 menjadi semakin berat, terlebih lagi adanya amanat untuk mencapai defisit APBN di bawah tiga persen pada tahun 2023. Kondisinya akan semakin menantang pada tahun 2023 dan tahun 2024 karena terdapat pesta demokrasi yang akan dihadapi nanti, yakni Pilpres.
Dapat disimpulkan bahwa kini pemerintah negara tengah merancang RAPBN dengan sedemikian rupa, supaya anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan pada tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 dapat terlaksanakan sesuai dengan harapan serta agar APBN bisa mencapai defisit di bawah tiga persen pada tahun 2023.
Referensi
https://m.bisnis.com/amp/read/20220118/10/1490507/apbn-2023-2024-super-ketat-ada-pilpres-pemulihan-ekonomi-dan-ikn
Sri Mulyani Siapkan Anggaran Pemilu 2024 dan Ibu Kota Baru (cnnindonesia.com)
APBN 2022 Menjadi Instrumen Menjaga Pemulihan Ekonomi dan Penanganan Covid-19 (kemenkeu.go.id)
