Pendidikan Tinggi dan Kapitalisme
Pendidikan merupakan pondasi awal dalam kehidupan, ia tidak hanya dimaknai sebagai sekolah formal namun juga suatu ajaran yang membantu seseorang dapat mengembangkan diri merupakan makna nilai dari pendidikan yang sebenarnya. Seiring berjalanya waktu kita kerap menjumpai sistem pendidikan pada sekolahsekolah di indonesia kurang efektif dan penuh akan kesenjangan. Apa yang salah dengan sistem pendidikan formal di indonesia?
Ada hubungan apa dengan kapitalisme? Penulis akan berusaha mengupas menggunakan teori dan reset yang akan paparkan. pendidikan tinggi di indonesia sejak awal berdirinya telah dipandang sebagai salah satu instrumen penting dalam membentuk sumber daya manusia yang berdaya saing.
Namun, dalam perkembangannya, pendidikan tinggi tidak hanya menjadi ruang akademik untuk pencarian ilmu, tetapi juga semakin erat terkait dengan logika kapitalisme. Pergeseran ini tampak dari bagaimana universitas dan perguruan tinggi mulai beroperasi layaknya korporasi yaitu menekankan efisiensi, orientasi pasar, dan komersialisasi layanan pendidikan. Dalam konteks ini, pendidikan tinggi di Indonesia menghadapi dilemma, yakni di satu sisi dituntut untuk menjaga idealisme akademik dan fungsi sosialnya, namun di sisi lain harus beradaptasi dengan sistem kapitalisme global yang menekankan profit dan daya saing. Pertemuan antara dua logika ini melahirkan berbagai perdebatan, mulai dari isu aksesibilitas pendidikan, ketimpangan sosial, hingga peran universitas sebagai agen perubahan sosial.
Pendidikan tinggi di Indonesia semakin menunjukkan wajah kapitalistik melalui berbagai aspek yang saling terkait. Komersialisasi pendidikan tampak jelas dari meningkatnya biaya kuliah, hadirnya program kelas internasional, serta layanan tambahan yang berorientasi profit, sehingga akses terhadap pendidikan berkualitas sering kali ditentukan oleh kemampuan finansial.
Sejalan dengan itu, orientasi pasar tenaga kerja mendorong kurikulum dan program studi untuk lebih menyesuaikan diri dengan kebutuhan industri, menjadikan kampus sebagai penyedia tenaga kerja siap pakai daripada pusat pengembangan ilmu pengetahuan murni. Privatisasi dan kompetisi antar kampus juga semakin menguat, ditandai dengan pesatnya pertumbuhan perguruan tinggi swasta dan dorongan bagi kampus negeri untuk mencari sumber pendanaan alternatif melalui kerja sama dengan sektor swasta, yang pada akhirnya menempatkan pendidikan dalam logika pasar.
Dalam konteks sosial, masyarakat pun memandang pendidikan sebagai investasi, di mana gelar akademik dianggap sebagai modal ekonomi untuk memperoleh pekerjaan bergaji tinggi, bukan sekadar pencapaian intelektual atau pengabdian sosial. Dengan demikian, pendidikan tinggi di Indonesia tidak lagi sekadar ruang akademik, melainkan telah menjadi bagian integral dari sistem kapitalisme yang menekankan profit, daya saing, dan mobilitas ekonomi.
Pendidikan bagi sebagian masyarakat menuai dua persepsi, ada yang menganggap pendidikan sebagai ajang pengembangan kognitif untuk menjadi solusi sosial bagi keluarga, masyarakat, bangsa, dan agama. Namun tidak sedikit masyarakat menganggap pendidikan tinggi sebagai modal mencari pekerjaan dengan memperbesar kemungkinan-kemungkinan suatu nilai ekonomi yang jauh lebih tinggi. Sehingga pendidikan di indonesia tidak lagi dinilai peningkatan intelektualis dibidang akademisi, Namun bergeser makna, pendidikan sebagai alat untuk memperbesar kemungkinan peningkatan materialistis dibidang ekonomi. Dengan demikian supremasi pendidikan beralih madzhab keilmuan dan pengetahuan mutlak, menjadi syarat bekerja dan kenaikan gaji ataupun jabatan.
Birokrasi yang lemah mengakibatkan kesenjangan pendidikan di indonesia makin tinggi. Kerugian jangka panjang generasi emas sangat besar, pengangguran meningkat, kemakmuran keluarga masyarakat menurun, dan kemiskinan adalah dampak pendidikan yang tidak terpenuhi. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2022, menunjukan bahwa sekitar 4,1 juta anak di indonesia dikategorikan belum mendapatkan pendidikan atau sekolah sebagai kebutuhan akademik mereka.
Selain itu, data juga menunjukan bahwa adanya perbedaan pengelolaan pendidikan antara wilayah maju dan tertinggal.1 Dampak ketertinggalan pendidikan akan menjadi sebab pengangguran, kemiskinan, dan biaya hidup yang makin besar namun pendapatan mengecil. Orang yang menganyam pendidikan Ketika mendapati sebuah masalah ekonomi ia akan berusaha kreatif dalam menyikapi kekurangan hidup dan mengendalikan proses kebutuhan sehingga mendapatkan keseimbangan antara kebutuhan dan penghasilan.
Berbeda dengan orang yang tidak terpenuhi kebutuan akademiknya entah sekolah formal atau pendidikan non formal. Ia akan cenderung tertekan oleh keadaan, merasa berat dalam menjalani hidup, dan stres yang meningkat akibat kesalahan berpikir. Ia akan merasa hidup sengsara akibat ketidak tahuan dan kesulitan dalam mengontrol kebutuhan dan penghasilan. Orang seperti itu akan cenderung hedonis, seperti halnya orang yang mendapati gaji Rp.500.000 dan langsung berambisi atau meluapkan dendam untuk membeli sesuatu yang kemarin belum mampu untuk di beli.
Di kasus lain orang yang kurang terpenuhi kebutuhan akademiknya akan berhutang untuk makan atau sebatas kesenangan sebuah barang yang tidak dapat ia beli secara tunai, adalah bentuk sesat berpikir seseorang dalam menyetabilkan kebutuhan hidup dan pendapatan. Karena itu rantai sesat berpikir yang mengakibatkan kemiskinan, pengangguran, dan kesenjangan ekonomi dapat diputus dengan melalui pendidikan baik formal maupun non formal seperti pondok pesantren dan lain sebagainya.
Karl Marx berpendapat bahwa sistem kapitalis yang cenderung menghasilkan stratifikasi kelas berdasarkan kepemilikan alat produksi. Ketimpangan sosial ekonomi memperkuat struktur kapitalis tersebut, di mana kelompok elite memegang kendali atas alat-alat produksi, serta kendali atas pengelolaan sekolah yang dijadikan basis ekonomi.
Oleh karena itu supremasi pendidikan harus dikembalikan pada kesadaran moral, kognitif yang benar, serta meminimalisir kaum kapitalis menyalahgunakan Lembaga pendidikan sebagai alat untuk ekonomi praktis. Pendidikan merupakan langkah awal menuju perubahan yang lebih baik. Dengan pendidikan yang cukup seseorang akan membuat lapangan pekerjaan, menciptakan kerukunan dan musyawarah dalam menghadapi masalah, dapat mengatur kebutuhan dan pendapatan, sehingga angka pengangguran menurun, angka kemiskinan hilang, dan mencapai kebahagiaan eudaimonis bukan sekedar kebahagiaan hedonis.
