Apa jadinya jika uang rakyat yang menjadi sumber pembiayaan APBN banyak dibelikan barnag impor? Ditambah lagi yang membelanjakannya ialah kementiran, lembaga, baik di pusat ataupun daerah. Seperti diketahui bersama, APBN selama ini diperoleh dari uang rakyat lewat pungutan pajak. Selain itu, pendapatan APBN dari royalti tambang hingga dividen BUMN.
Kerisauan Presiden Jokowi terkait pembelian barang impor dari luar negeri disampaikan dalam acara Bussiness Matching Produk Dalam Negeri di Istora Senan, Jakarta Pusat, Rabu (15/3/2023) Sumber: (detik.com, 16 Maret 2023). Jika mencermati kerisauannya, tentu rakyat juga tak habis pikir, bukankah mencintai produk dalam negeri bagian menumbuhkan ekonomi nasional? Kalaulah barang impor dianggap murah dan ada peluang korupsi bisa saja terjadi. Ini berkaitan dengan selisih harga dan sisanya bisa jadi bancakan pegawai yang tek bertanggung jawab.
Karenanya, tak mengeherankan jika saat ini Presiden Jokowi mewajibkan semua kementerian dan lembaga pemerintahan daerah, maupun BUMN-BUMD menggunakan 95% anggaran pengadaan barang dan jasanya untuk membeli produk dalam negeri. Hanya saja, jika kontrol ke bawah tidak ada, himbauan presiden sekadar himbauan tanpa ada pelaksanaan. Semua lembaga perlu memiliki komitmen bersama agar APBN digunakan untuk hal yang mendukung kinerja dan pelayanan kepada rakyat.
Sinyal Penting
Sinyal penting dari Presiden Jokowi bentuk kepedulian yang sangat penting. Alokasi APBN dengan postur yang jumbo memang selama ini belum terdistribusikan maksimal. Ada beberapa kebocoran yang sana- sini karena sikap tidak amanah. Tak jarang pemberitaan terkait korupsi terkait orang-orang di lingkaran pejabat dan kekuasaan.
Jika mengamati sinyal presiden ada beberapa hal yang bisa dianalisis: Pertama, Presiden Jokowi memahami betul jika sebagai pemimpin negeri harus mengambil sikap tegas. Sikap inilah yang kemudian diikuti dengan keputusan break down ke bawah untuk merealisasikan pembangunan nasional. Khususnya mengamankan ekonomi dalam negeri di tahun 2023 yang sebelumnya dihantui resesi global.
Kedua, kegundahan yang dirasakan presiden Jokowi juga dirasakan rakyat. Pasalnya gempuran barang impor dari luar negeri harganya murah. Kualitas tak kalah dengan yang ada di dalam negeri. Jika ini dikaitkan dengan pelaku usaha perang harga bisa menghancurkan pasar lokal dan kehilangan profit. Lama kelamaan jika tak ada pendapatan bagi pelaku usaha akan tutup dan tergantikan produk dari luar negeri.
Ketiga, upaya kampanye menyintai produk lokal dan buatan anak negeri kembali digalakkan. Meski ini sudah sejak lama, namun gaungnya hilang bak ditelan bumi. Ini bisa terjadi karena perdagangan bebas berimbas ke Indonesia. Jika Indonesia tidak menyiapkan border yang kuat, maka ini akan terjadi perang produk antara produk dalam negeri berhadapan produk luar negeri.
Keempat, pelaku usaha UMKM saatnya naik kelas dengan menghadirkan winning product. UMKM melakukan riset pasar dan produk. Terlebih untuk memahami kebutuhan lembaga negara dari pusat dan daerah. Ini untuk memenangkan di hati lembaga negara dari pusat dan daerah bangga dan memilih produk lokal dalam negeri.
Kelima, pemerintah membuat regulasi yang ramah terhadap pelaku UMKM dalam mengembangkan produknya. Perlu adanya peningkatan skill bagi pelaku UMKM. Secara skill mumpuni akhirnya menghasilkan produk yang berkualitas bagus.
Upaya yang digagas Presiden Jokowi hendaknya didukung oleh semua stakeholder dan lingkungan kelembagaan negara. Tanpa itu, seruan Presiden sekadar angin lalu. Intinya, pejabat menjadi contoh terbaik bagi rakyat sebelum meminta rakyat untuk menyintai dan membeli produk dalam negeri.
Menunggu Gebrakan Selanjutnya
Gebrakan ini menjadi mailstone (batu pijakan). Upaya melindungi pelaku UMKM dan produk dalam negeri harus diutamakan. Jangan sampai pelaku dalam negeri menjadi korban keganasan dalam perdagangan global. Karena memang saat ini kemudahan impor barang difasilitasi oleh beberapa pelaku bisnis impor.
Selain itu, kementrian perdagangan bisa bertindak lebih. Kedekatan dengan presiden, menteri perdagangan bisa berkordinasi intens baik dengan presiden atau kementrian terkait. Pasalnya, kementrian dan lembaga negara lainnya juga menggunakan APBN. Ujungnya, uang APBN terpakai untuk kepntingan produktif dan penunjang kinerja pemerintahan.
Penataan terkait barang apa saja yang digunakan untuk lembaga negara juga penting. Barulah kemudian jika ada barang yang memang tidak terproduksi di dalam negeri bisa diganti untuk membeli produk luar negeri. Bisa juga jika di dalam negeri terdapat barang subtitusi. Intinya, ada skala prioritas barang mana yang boleh diimpor untuk lembaga dan mana yang tidak boleh.
Ketika barang yang diubutuhkan lembaga negara tidak ada di dalam negeri, maka ini menjadi tantangan anak negeri untuk berkolaborasi. Wujudnya dengan penelitian, mengeksplorasi kecerdasan anak bangsa di lembaga pendidikan tinggi, hingga penyiapan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mumpuni. Indonesia tidak pernah kekurangan orang pintar, hebat, dan inovatif. Tugas negara tinggal menciptakan iklim ekonomi yang kondusif. Didukung dengan iklim pendidikan yang solutif untuk pengembangan dan pendayagunaan produk bagi kehidupan. Selain itu, iklim industri juga lebih pro kepada pelaku UMKM dan produk lokal. Keterlindungan dengan jaminan mutu yang lebih unggul daripada produk luar negeri.
Kesemua itu berpulang kepada keseriusan pemerintah bersama jajaran di atasnya. Rakyat sejatinya akan melihat kesungguhan, komitmen, dan konsistensi. Jika itu semua terwujud bukan tidak mungkin roda ekonomi dan keberuntungan akan berpihak kepada pelaku UMKM dalam negeri. Serta ditanamkan mindset untuk amanah dan dapat dipercaya. Tujuan APBN terserap maksimal dan demi kepentingan rakyat. Semoga.
