Ekonomi merupakan hal yang penting dalam kehidupan manusia. Di dalam ekonomi terdapat aktivitas produksi, distribusi dan konsumsi terhadap barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup dan untuk mencapai suatu kesejahteraan. Kesejahteraan mengacu kepada suatu keadaan yang baik, kondisi masyarakat yang makmur, sehat dan damai. Tujuan ini juga terkandung di dalam alinea keempat UUD 1945 sebagai suatu cita-cita luhur yang ingin dicapai oleh bangsa Indonesia.
Indonesia adalah negara yang dikenal memiliki jumlah penduduk terbanyak keempat di dunia dan kaya akan sumber daya alamnya. Selain itu, terdapat keanekaragaman budaya, suku, adat, budaya dan agama yang menjadi keunikan tersendiri dan ciri khas bangsa Indonesia.
Oleh karena itu, Indonesia berpotensi memiliki perekonomian terbesar di dunia, peluang tersebut tidak terlepas dari kinerja pemerintah dan peran masyarakat serta bonus demografi atau peningkatan usia produktif di masa mendatang. Inilah tantangan besar yang harus dihadapi oleh bangsa Indonesia. Namun, apabila sember daya tersebut tidak dikelola secara baik untuk kemakmuran, maka akan menjadi kerugian yang besar bagi pemerintah dan masyarakat itu sendiri (Bend Abidin Santosa, 2010).
Pada tahun 1998 runtuhnya kekuasaan presiden Soeharto yang disebabkan oleh sifat otoriternya. Pada saat itu, banyak kasus pelanggaran HAM yang terjadi pada masa kepemimpinannya. Menurut Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) mencatat beberapa kasus seperti pembakaran misterius yang berkaitan dengan aksi kriminal, DOM Papua, penembakan warga hingga korban penculikan aktivis dan kerusuhan Mei 1998.
Selain itu, ada banyak hak rakyat yang ditindas dan diambil secara paksa diikuti dengan banyaknya kasus korupsi yang merugikan negara yang tidak sedikit (Wikipedia, 05 Juni 2021). Keanekaragaman suku, adat, budaya, ras dan agama juga kerap menjadi potensi konflik sosial, ekonomi, dan politik. Adapun konflik yan dipicu oleh isu Suku, Agama, dan Ras (SARA) yang terjadi di Indonesia seperti konflik antar suku di Sampit pada tahun 2001, konflik antar agama di Ambon tahun 1999, konflik antar etnis tahun 1998, konflik golongan agama di tahun 2000-an, konflik antar golongan dan pemerintah (GAM, RMS dan OPM) dan lain-lain.
Menurut Suparlan, (2003) menyatakan bahwa indakator yang menjadi penyebab terjadinya konflik di Indonesia yaitu pertama, keanekaragaman belum berfokus pada keragaman budaya dan suku bangsa sebagai produk keanekaragaman yang harus dirawat dan dijaga. Kedua, sistem pemerintahan yang otoriter.
Ketiga, corak masyarakat yang belum demokratis. Dari berbagai konflik tersebut sangat berpengaruh terhadap keamanan nasional dan perekonomian Indonesia. Kerugian yang dialami sangat besar, bukan hanya kerugian material tetapi juga kerugian fisik maupun psikis. Hal ini menyebabkan kehadiran negara melalui pemerintah dalam menjamin keamanan dan kedamaian bagi seluruh masyarakat. Oleh karena itu, perlu adanya pengembangan pencatatan dan pelaporan yang efektif dari sumber daya keuangan tentang perdamaian atau kesulitan domestik.
Menurut Abubakar (2015) pelaporan biaya yang berkaitan dengan perdamaian merupakan hal yang penting bagi pemerintah, karena keuangan memiliki peran dalam mencapai tujuan kebijakan suatu negara. Biaya untuk memastikan keamanan nasional sangat tinggi, tetapi masih minimnya perhatian untuk mengukur biaya tersebut. Salah satu cara untuk mencatat dan memastikan sumber keuangan yang dipakai untuk keamanan nasional adalah melalui Akuntansi Perdamaian atau sering disebut Peace Accounting.
Akuntansi perdamaian sebagai suatu proses pencatatan, analisis dan penyediaan informasi yang berkaitan dengan biaya pembatasan konflik dan kekerasan atau biaya yang berkaitan dengan pemeliharaan perdamaian. Di dalam akuntansi perdamaian terdapat dua pendekatan yaitu pendekatan akuntansi dan pendekatan ekonomi.
Menurut Jur gen dan Paul, (2010) menyatakan bahwa pendekatan akuntansi dapat dinilai berdasarkan total kerusakan aset yaitu modal fisik, manusia, dan sosial. Sedangkan, menurut Stiglitz dan Bilmes, (2012) menyatakan bahwa pendekatan ekonomi mencerminkan implikasi makro ekonomi yang dihasilkan dari jumlah biaya yang dihabiskan untuk investasi, penghambat investasi, perdagangan, dan produksi dalam negeri sebagai akibat dari konflik.
Informasi ini sangat penting dalam memecahkan masalah keagenan yang mungkin muncul antara pemerintah dan masyarakat. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mengurangi masalah keagenan adalah melalui transparansi. Akuntansi perdamaian menghadirkan informasi secara transparan bagi principal (warga negara) dan agennya (pemerintah).
Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Edesiri dkk.,(2016) menghasilkan beberapa kesimpulan yaitu pertama, Nigeria dihadapkan dengan tantangan keamanan harus melibatkan profesional atau ahli yang dapat mengembangkan model akuntansi perdamaian yang bertujuan untuk mengukur biaya perdamaian. Kedua, perlu ada perhatian khusus pada pengeluaran untuk keamanan internal karena memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi (PDB). Ketiga, memperkuat sumber pendapatan nasional dan mengatasi tantangan keamanan di seluruh wilayah negara.
Melihat hal tersebut, Indonesia juga dihadapkan dengan tantangan keamanan yang cukup besar, terutama yang berkaitan dengan keamanan internal yang berpotensi memecah bela bangsa Indonesia. Apalagi masyarakat Indonesia masih sensitif terhadap isu SARA dan adanya golongan masyarakat yang hendak mencari kemerdekaan dan sikap ingin melawan pemerintah karena memperjuangkan keadilan dan kesejahteraan.
Oleh karena itu, Indonesia juga memerlukan tenaga profesional atau ahli dalam mengembangkan model akuntansi perdamaian yang digunakan untuk mengukur biaya perdamaian. Memperhatikan biaya keamanan dalam negeri dan biaya pemeliharaan perdamaian yang memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dan keamanan nasional.
Pemerintah harus mampu mengelola sumber daya dan memanfaatkannya untuk kemakmuran rakyat, pemerintah harus mampu mengatasi tantangan keamanan di semua wilayah Indonesia. Selain itu, pemerintah juga bisa menyediakan layanan yang baik kepada masyarakat seperti listrik, jalan, akses air bersih, sistem komunikasi, lapangan kerja, upah, penghargaan beasiswa, dan lain-lain kepada masyarakat (Nkwatoh dan Nathaniel, 2018).
Akuntansi perdamaian memiliki pengaruh yang besar bagi ekonomi dan keamanan negara. Oleh karena itu, mengukur biaya perdamaian bukan semata-mata hanya mengukur investasi domestik yang dihasilkan dari pemeliharaan perdamaian serta aset yang rusak akibat konflik, demonstrasi, dan lain-lain (Ezuwore Obodoekwe, E. O., dkk., 2021).
Selain itu, mengukur biaya akuntansi perdamaian akan menghasilkan hasil yang lebih realistis dengan menggabungkan pendekatan akuntansi dan ekonomi. Dengan demikian, harapannya dengan adanya Akuntansi perdamaian, bangsa Indonesia mampu menghasilkan stabilitas ekonomi, sosial, dan politik yang baik untuk mencapai cita-cita dan tujuan negara Indonesia.
