Pemilihan presiden 2019 menjadi percaturan politik bagi capres petahana Jokowi dengan capres oposisi, Prabowo. Rematch ini membuat sebagian masyarakat Indonesia mengeluh terhadap calon yang digadang dari kedua partai besar di Indonesia.
Masyarakat Indonesia yang memiliki hak pilih, sudah berada dititik jenuh dengan narasi kampanye pilpres 2019 kemarin dan mengharapkan ada nafas segar terhadap pilpres 2024 mendatang.
Dengan pemilihan yang lebih profesional dan menjunjung integritas. Tahun 2024, kiranya diprediksi akan menjadi angin segar bagi publik, dimana akan dimunculkan para kandidat yang lebih fresh dan sesuai dengan perkembangan zaman, yang siap meramaikan bursa capres pemimpin Indonesia hingga tahun 2029.
Sekarang pada tahun 2019, hasil pemilu sudah bisa terlihat. Pemilihan presiden dan wakil presiden dimenangkan oleh kubu 01, yaitu Jokowi-Amin. Sedangkan untuk kursi legislatif, kubu dari petahana lebih mendominasi jika dibandingkan dengan tahun 2014.
Total suara partai pengusung 01 yang telah lolos Parliamentary Threshold mencakup 54,9%. Sedangkan partai pengusung oposisi meraup 35,39% dalam kursi parlemen. Di sini bisa terlihat bahwasanya kursi koalisi pendukung 02 di parlemen lebih sedikit daripada 01. Maka dari itu, mampukah oposisi menjadi kekuatan politik yang berpengaruh dalam lima tahun kedepan?
Koalisi oposisi, yaitu Adil-Makmur. Yang lolos ke dalam ambang batas ialah Partai Gerindra, Demokrat, PAN, dan PKS. Walaupun koalisi Adil-Makmur ini sudah dibubarkan dan partai PAN dan Demokat seperti sudah memberi sinyal untuk bergabung kepada petahana. Partai Gerindra dan PKS masih berada di kursi oposisi.
Secara normatif, partai politik didefinsikan sebagai lembaga yang terdiri atas orang-orang yang bersatu, untuk mempromosikan kepentingan nasional secara bersama, berdasarkan prinsip-prinsip dan hal yang mereka setujui (Burke, 1939).
Jika melihat realitas partai politik di Indonesia, tidak semua partai secara empiris memperjuangkan kepentingan nasional tetapi partai lebih mementingkan kepentingan reputasi partainya dan kepentingan yang menguntungkan.
Dalam tulisan Robert Michels mengenai The Iron Law of Oligarchy, ia menyatakan bahwa partai politik sebagai sebuah entitas politik, sebagai sebuah mekanisme, tidak secara otomatis mengidentifikasi dirinya dengan kepentingan para anggotanya yang juga kelas sosial yang diwakili. Sehingga partai politik dalam pandangan Michels memungkinkan terjadinya koalisi besar dikarenakan adanya kepentingan yang relevan (Michels, 1968).
Seperti yang terjadi kepada partai Demokrat yang sudah mengisyaratkan keluar dari koalisi tersebut sebelum momen pembubaran yang resmi dari koalisi Adil-Makmur. Kepentingan yang dimiliki partai Demokrat sudah tidak sejalan dan tidak menguntung partai tersebut. Para politisi demokrat pun tidak segan-segan untuk mengatakan bahwa koalisi Adil-Makmur diisi oleh para “Setan Gundul”.
Percaturan politik yang dimainkan oleh Partai Demokrat pun bisa dinilai sebagai partai pragmatis–pertemuan-pertemuan yang mulai dilakukan demokrat dengan mulai merapatkan barisan kepada Jokowi. Pertemuan tersebut pun dilakukan oleh AHY di Istana Negara.
Banyak yang menilai bahwa pertemuan ini dilakukan untuk menyelamatkan suara demokrat dan AHY, yang dinobatkan sebagai kandidat kuat untuk Pilpres 2024. Nama AHY pun dissebut-sebut sebagai calon menteri dalam Kabinet Indonesia Kerja 2019-2024. Memang tidak mustahil ada jatah menteri bagi oposisi yang “mensucikan diri”. Pada kabinet sebelumnya, Jokowi-JK, memberikan jatah kepada partai Golkar, PAN, dan PPP. Dimana partai tersebut pada pilpres 2014 merupakan partai oposisi.
Tidak hanya partai demokrat saja yang sudah menemui Jokowi pasca pilpres 2019 selesai. Kedatangan ketua umum PAN dinilai sebagai kode ataupun proses politik yang memang mungkin terjadi. Ditambah lagi dengan pernyataan wakil ketua umum PAN yang memastikan partai berlambang matahari tersebut akan kemungkinan merapat ke barisan Jokowi-Amin.
Ditambah dengan sikap PAN yang mengakui kemenangan pasangan Jokowi-Amin, walaupun dengan beberapa catatan dengan lima dapil yang digugat oleh partainya. Gelagat yang dilakukan oleh partai PAN bisa terlihat berbeda dengan sikap yang sebelumnya menunjukkan sikap kesetiaan terhadap Prabowo-Sandi.
Polemik yang terjadi dalam koalisi Adil-Makmur memang runyam. Seperti yang dikatakan oleh Otto Von Bismarct, politik adalah seni kemungkinan. Kemungkinan yang tidak bisa terjadi akan bisa terjadi dalam hitungan waktu yang cepat. Walaupun dalam partai PAN, ada politikus PAN yang setia dan dekat dengan para anggota Aksi Bela Islam 212, seperti Eggi Sudjana dan Amien Rais.
Mereka getol mengorganisasikan massa untuk melakukan “People Power” – dan sudah terjadi – dengan narasi bahwa hasil pemilu 2019 diwarnai kecurangan. Sikap politisi PAN ini memang kontradiktif dengan ketua umum PAN Zulkifli Hasan yang lebih memilih untuk bersikap moderat.
Manuver-manuver yang dilakukan oleh partai oposisi mulai terlihat dan mencoba mengambil peluang yang diharapkan bisa memberikan keuntungan bagi tiap partai. Manuver politik pun juga dilakukan oleh PKS. Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera pun mengatakan pihaknya tidak lagi akan bernarasi #2019GantiPreisden kembali.
Bisa terlihat bahwa koalisi Adil-Makmur memang menunjukkan hubungan yang tidak mesra satu sama lain dan mulai mencari posisi yang aman demi menyelamatkan partainya pada tahun 2024. Padahal seharusnya partai koalisi ini saling bekerja sama untuk membangun klaim kemenangan Prabowo-Sandi saat itu.
Nasib partai Gerindra pun dipertanyakan pasca pemilu 2019 ini. Pertanyaan yang bisa diambil ialah bagaimana nasib partai Gerindra pasca Prabowo? Apakah suara Gerindra akan mengalami kenaikan atau justru mengalami penurunan?
Mengkomparasikan dengan PDIP, dimana Megawati sudah berhenti mencalonkan diri menjadi Presiden ditengah elektabilitasnya yang kian menurun. Meskipun, Megawati tetap menjadi aktor yang memiliki kekuatan besar dan menjadi pucuk pimpinan yang menjaga stabilitas partai banteng tersebut.
Prabowo pun bisa menempati posisi layaknya Megawati, sebagaimana yang juga dilakukan Yusril dari PBB dan Amien Rais dari PAN. Disisi lain, Gerindra bisa memanfaatkan potensi Sandiaga Uno untuk membangun kekuatan untuk meraup suara dalam pilpres 2024.
Meskipun pada pemilu 2024 akan melahirkan tokoh-tokoh baru yang memberikan harapan terhadap masa depan Indonesia. Sejumlah tokoh dari pihak oposisi yang dicanangkan akan bertarung ialah Anies Baswedan. Kemungkinan juga, Anies akan berpasangan kembali dan maju pilpres 2024 dengan Sandiaga Uno.
Anies Basweda sebagai kepala daerah memiliki peluang untuk memberikan citra yang baik dan menunjukan prestasinya secara nyata sehingga elektabilitasnya kuat menjadi RI nomor 1. Tetapi, merebut kursi 2024 pun bukanlah perkara yang mudah seperti membalikkan tangan. Dari partai petahana pun muncul kandidat lain seperti Ridwan Kamil, Khofifah Indar, Emil Dardak, Ganjar Pranowo, Mahfud MD, Tuan Guru Banjang dan sosok AHY pun bisa menjadi kandidat capres dengan poros terbaru.
