Di antara isu prioritas Indonesia dalam Dewan Keanggotaan PBB, terselip agenda untuk meningkatan peranan perempuan dalam menciptakan perdamaian. Perempuan harus mempunyai andil yang lebih banyak dalam penyelesain konflik dan penanganan pasca konflik. Ini merujuk pada peningkatan perempuan selaku instrumen penting sebagai PKO (peace keeping officer).
Dalam dunia diplomasi, bukanlah hal baru bagi perempuan untuk berkecimpung dalam ranah resolusi konflik. Dilansir dari Republika.com, dari segi PKO (peace keeping officer) atau pasukan perdamaian yang berasal dari Indonesia, jumlah perempuan semakin meningkat. Indonesia yang saat ini menempati posisi 8 dari 240 negara pengirim PKO, menyumbang lebih dari 100 orang perempuan diantara 3.080 anggota PKO.
Perempuan sebagai Sasaran Konflik
Tidak dapat dipungkiri, bahwa konflik dan segala macam kekerasan yang terjadi di sudut dunia menyisakan luka yang lebih banyak dialami perempuan dan anak-anak. Keduanya sering menjadi korban sipil terhadap apa yang dinamakan Arief Sugeng Widodo sebagai perang, yaitu sebuah panggung sandiwara para kaum “maskulin”.
Pada tanggal 14 April 2014, milisi Boko Haram menculik 200 siswa perempuan dari sekolah menengah di Kota Chibok, Provinsi Borno, Nigeria, pada waktu setempat. Kelompok pemberontak itu akan melepaskan mereka jika pemerintah mau menukarkannya dengan rekannya yang sedang ditahan.
Bergeser ke Timur Tengah, dimana konflik antara Israel dan Palestina bisa dibilang merupakan konflik abadi yang tak kunjung ditemukan solusinya. Pada Sabtu, 5 Mei 2019 setelah berlangsungnya “tukar menukar” rudal oleh pihak Israel dan Palestina, menimbulkan banyak korban sipil antara dua kubu tersebut.
Dilansir dari BBC.com, pihak Israel mengatakan bahwa ada empat orang tewas akibat roket yang diluncurkan oleh milisi Palestina. Adapun Kementrian Kesehatan Gaza mengungkap ada 23 warga Palestina yang meninggal dalam sepekan, sebagian adalah warga sipil, termasuk bocah berusia 12 tahun dan dua perempuan hamil.
Lain lagi dengan apa yang terjadi di Suriah. Konflik dan perang saudara yang semakin parah dari waktu ke waktu mengakibatkan banyak orang tewas, khususnya kaum Adam. Hal itu berdampak pada keluarga yang kehilangan suami sebagai tulang punggung, memilih untuk dipoligami sebagai alasan untuk menunjang kebutuhan hidup mereka.
Catatan resmi pemerintah Suriah tahun 2015 menyebut, ada 30 persen pernakahan di negeri itu yang berstatus poligami. Angka ini meningkat jika dibandingkan dengan kondisi sebelum adanya perang sipil di mana pada 2010 poligami hanya sebesar lima persen.
Dari tiga contoh di atas, perempuan dan konflik merupakan sebuah entitas yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Dalam terjadinya perang dan konflik, perempuan seringkali menjadi sasaran pelecehan seksual dan kekerasan oleh para kombatan. Kekerasan seksual terkait konflik (Conflict Related Sexual Violence/ CRSV) terjadi dalam angka yang menghawatirkan.
Perempuan tidak hanya tersiksa fisiknya saja akibat disiksa atau seringkali berpindah menuju tempat yang aman, namun, dalam hal kekerasan seksual terkait konflik, perempuan amat tersiksa baik fisik dan psikisnya akibat menjadi sarana pemuas nafsu oleh para kombatan bejat ini.
Berangkat dari sekelumit masalah itu, Indonesia menempatkan topik perempuan sebagai agent untuk menciptakan perdamaian pada keanggotaannya dalam DK PBB periode 2019/2020. Perempuan sebagai instrumen perdamaian dinilai sebagai suatu hal yang sangat fundamental demi terciptanya masa depan dunia yang lebih baik, dan aman terhadap segala hal yang berbau kekerasan dan konflik, khususnya apa yang menimpa perempuan sendiri.
Hal ini selaras dengan apa yang menjadi tema Indonesia saat menjadi presidensi dewan keamanan PBB bulan Mei lalu. Dengan mengangkat tema “Menabur Benih Perdamaian”, Indonesia sadar, bahwa kekerasan dan konflik masih banyak terjadi di belahan dunia, sehingga, pemeliharaan perdamaian PBB masih merupakan instrumen yang paling efektif dan memiliki legitimasi kuat dalam pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional.
Berdiplomasi
Perempuan sebagai agen perdamaian, dinilai lebih peka dalam hal penanganan konflik dan kekerasan dibanding laki-laki. Penelitian yang dilakukan oleh University of Basel di Switzerland, mengungkapkan bahwa perempuan memiliki empati yang lebih tinggi dibanding laki-laki.
Berangkat dari hasil penetian tersebut, mengingat, bahwa sebagian besar korban dari konflik yang terjadi merupakan perempuan dan anak-anak, agaknya peran perempuan sebagai agen perdamaian sangat dibutuhkan dalam mengatasi konflik yang terjadi. Mereka dapat memberikan rasa aman dan nyaman khusunya terhadap sesama perempuan dan anak-anak yang seringkali mendapat kekerasan dalam suatu konflik.
Dalam kaitannya dengan sesama perempuan, mereka bisa menjadi role model bagi para aktivis perempuan lokal dalam membangun kepercayaan diri, mengatasi konflik, serta negosiasi. Nantinya, perempuan sebagai instrumen perdamaian dapat menjadi contoh positif bagi sesamanya untuk dapat menebarkan benih-benih perdamaian dan untuk dapat menciptakan kehangatan di antara para korban konflik khusunya pada perempuan dan anak-anak.
Meskipun peran perempuan sebagai agen perdamaian dinilai sangat krusial, namun, keterlibatanya dalam dunia internasional masih sangat minim. Berdasarkan analisa dari UN Women, sebanyak 1.187 perjanjian perdamaian pada tahun 1990-2017, hanya terdapat 2 % mediator perempuan ; 5% negotiator perempuan dan 5 % saksi penandatangan perjanjian perdamaian perempuan.
Hingga 31 Maret 2019, terdapat 3.472 personel militer perempuan dan 1.423 personel polisi perempuan dari total 89.681 personel penjaga perdamaian atau 5,46 %.
Komitmen
Indonesia sendiri sangat mendukung peran perempuan dalam menciptakan perdamaian di dunia. Hal ini terwujud melalui empat isu prioritas dalam keanggotannya sebagai DK PBB yang sala satu pointnya adalah “Meningkatkan peranan perempuan dalam proses perdamaian.”
Indonesia sadar bahwa perempuan memegang peranan kunci dalam menciptakan perdamaian melalui peran mereka dalam mengatasi konflik melalui mediasi dan negosiasi. Dilansir dari situs resmi Kementrian Luar Negeri, dalam hal ini, Indonesia telah menyelenggarakan pelatihan regional tentang Women, Peace, and Security (WPS) di Jakarta.
Pelatihan ini dihadiri oleh 60 diplomat wanita dari negara-negara anggota ASEAN, Timor Leste, dan Papua Nugini. Menteri Luar Negri Indonesia Retno Marsudi menegaskan kembali pentingnya melibatkan lebih banyak perempuan dalam pemeliharaan perdamaian PBB.
Mengingat pentingnya peran perempuan dalam perdamaian, agaknya semua pihak harus aktif mendukung partisipasi perempuan dalam hal penanganan sebelum dan sesudah konflik. Peran perempuan harus lebih digalakkan lagi demi mendukung terciptanya perdamaian global yang minim akan kekerasan, khusunya terhadap perempuan dan anak-anak.
