“Bhineka Tunggal Ika”, saat ini sedang berkabung, melihat peristiwa represif yang dialami mahasiswa Papua di Surabaya dan Malang, menandakan masih kentalnya kebencian berbasis rasial. Sehingga merobek-robek keberagaman dan keutuhan bangsa, di tengah konflik berkepanjangan, yang terjadi di beberapa bagian daerah Papua.
Mungkin, publik secara umum menilai sederhana, mengenai rentetan persoalan aksi oleh Aliansi Mahasiswa Papua. Karena dinilai ada aroma pemisahan dari NKRI. Namun, diperlukan analisa yang holistik dan mendalam, untuk menilai sebuah aksi. Tidak mudah menyimpulkan dengan hanya melihat permukaan, apalagi terprovokasi oleh hoax. Sehingga, tidak menyebar dan meluas ke daerah-daeran lain, sebagai harapan bersama.
Sikap represif dan ujaran kebencian, siapapun itu bukanlah sebuah langkah yang tepat. Seharusnya cara represif sudah ditinggalkan di dalam negara yang demokratis. Bukan cara yang sudah usang tetap digunakan untuk mengurai permasalahan. Karena sudah tentu bertentangan dengan cita- cita reformasi dan harapan segenap rakyat Indonesia.
Sekalipun, bentuk represif terhadap gerakan sipil, dan yang menimpa mahasiswa Papua juga sering terjadi di sejumlah daerah. Seperti Semarang, Surabaya, Ternate, Ambon, Malang, Makassar dan tempat lain daerah yang dianggap sebagai pusat studi bagi mereka.
Pertanyaan yang muncul dari persoalan ini. Apakah dengan langkah represif yang menjadi pilihan aparat negera untuk menghadapi aksi- aksi Mahasiswa, seperti halnya Mahasiswa Papua. Bukan kah masih banyak jalan untuk mencari solusi, semisal dengan cara dialog konstruktif, melalui forum akademis yang ilmiah? Tentu tidak mudah, menjawab persoalan yang menjadi tuntutan mereka yang ingin melepas dari NKRI. Selain kita tetap bersama merawat persatuan, tanpa sedikitpun bumbu kebencian dan Rasial.
Stigma Rasial Melukai Hati Rakyat Papua
Dalam perspektif konstruktifis Ilmu Hubungan Internasional, dimana konstruksi yang dibangun dalam rekam jejak sejarah, akan menjadi bayangan telik sandi yang terus diingat kembali, pada peristiwa yang berkaitan dengan pengalaman masala lalu. Apalagi dibumbui dengan rasial, tentu jauh dari penyelesaian masalah.
Puncak kerusuhan di Manokwari, Papua, bermuara dari anggapan yang terus ditudingkan kepada rakyat Papua. “Mulai dari tukang mabuk, tukang rusuh, sampai tidak bisa dididik, dan dianggap setengah binatang”. Padahal, jika kita telaah, tidak ada satu pun hubungannya dengan mereka yang melakukan rangkaian aksi oleh Aliansi Mahasiswa Papua.
Bermula dari goresan luka rasial, yang sejatinya sudah lama dikubur, diangkat kembali kepermukaan. Sebagian oknum dalam beberapa kesempatan ikut melesatkan perkataan yang berbau rasial. Seakan menjadi penguat oleh rentetan peristiwa yang terjadi di Surabaya dan Malang.
Hingga pernyataan ini mulai berbalik arah, dengan tensi emosional muncul ungkapan, seakan mengultimatum Pemerintah, dari aktivis Papua. “Yang siap untuk pulang ke Papua, jika memang diusir”. Hal tersebut mungkin tidak perlu, dan bukan sebuah solusi jika harus dilakukan!!
Bahkan, bukan langkah tepat, jika pemerintah daerah di Papua, juga harus bersikap memulangkan warganya yang tinggal dan mencari nafkah di Papua”. Dari informasi yang bersumber dari pemberitaan Breaking News, Metro TV hari Senin, 19/8, melalui sambungan telepon bersama Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan. Menanggapi bernada sesal, dan tidak menginkan jika itu menjadi pilihan. Sekalipun alasan, untuk menghindari gesekan, antara warga Papua dan non-Papua kedepannya.
Perubahan Topografi Penduduk Papua
Perubahan topografi penduduk Papua, dalam perkembangannya terus meningkat, tidak hanya bersumber dari transmigrasi yang diprogramkan pada tempo dulu di era Soeharto. Namun bertambahnya masyarakat luar yang terus masuk ke seluruh daratan Papua, dilatari alasan mencari peruntungan. Melalui, berdagang, usaha dan bekerja di tanah Papua.
Seperti data hasil penelitian, Dr. Jim Elmslie, pakar Ekonomi Politik, University of Sydney, dalam The Asia-Pasific Journal. Pada tahun 2010, terdapat lima kabupaten di Papua yang justru menjadi mayoritas ialah warga non-Papua, antara lain: Merauke (62,73%), Nabire (52,46%), Mimika (57,49%), Keerom (58,68%), dan Kota Jayapura (65,09%). Ke-23 kabupaten lain di Papua dan Papua Barat masih didominasi oleh orang asli Papua.
Dari rajutan data, dapat kita katakan bahwa, para perantau yang ada, dan menetap di daerah- daerah Papua saat ini mulai terkonsentrasi di perkotaan. Sedangkan mayoritas orang Papua berada di pegunungan. Alasan dari konfigurasi diatas bukan lah persoal rasial. Namun karena sesak nya penduduk yang ada di pulau Jawa yang umum nya didasari alasan perekonomian. Sehingga semakin hari terus didominasi oleh rakyat dari luar Papua. Terlepas dari giat atau malas nya seseorang, bukan menjadi para meter penulis.
Papua dan Sumber Ekonomi Indonesia
Perkataan rasial adalah sebuah kecacatan dalam berfikir dan cenderung mengarah kepada konflik sosial. Siapapun itu, bahkan yang memproduksi ujaran kebencian, tidak bisa kita anggap sederhana. Karena, akan menjadi momok ditengah kerukunan yang mampu memecah belah keutuhan bangsa.
Dalam beberapa kesempatan, dari analisa ekonomi-politik. Peristiwa kerusuhan tersebut, berdampak kepada prekonomian, dimana hampir seluruh wilayah Papua terganggu. Dan merembet pada iklim investasi yang selama ini sudah berjalan. Hal tersebut, juga berkaitan dengan iklim investasi yang terus digenjot oleh pemerintah Jokowi, untuk mewujudkan pembangunan Papua.
Pembangunan infrastruktur dan pemanfaatan sumber kekayaan alam, seperti, tambang. Menjadi titik fokus tersendiri bagi para investor, yang akan menancapkan modalnya di tanah Papua. Tentunya membutuhkan kondisi yang harus kondusif. Tidak dengan situasi kerusuhan dan konflik saat ini. Sebab persepsi investor terhadap keamanan Indonesia menjadi negatif. Terlebih Papua saat ini merupakan ikon investasi tambang Indonesia.
Tidak heran, jika peristiwa kerusuhan tersebut, selain menjadi isu Nasional, juga menjadi sorotan dunia Internasional. Terkhusus, erat hubungannya dengan para Investor, dalam rancangan Investasi yang sudah dicanangkan. Bahkan yang sudah ditetapkan bersama, baik dari Pemerintah Daerah maupun Pusat.
Menyelesaikan persoalan, tidak ada satu alasan bagi kita, mengambil jalan Rasial, serta membenarkan setiap ujaran kebencian. Karena hal itu, akan bertentangan dengan nilai Persatuan Indonesia. Dan bukan juga menghilangkan nalar kritis anak bangsa, dalam menilai sikap saling menghargai dan toleransi. Namun kritik yang konstruktif, ialah bagian dari jalan merawat keutuhan NKRI.
Sikap saling menghargai satu sama lain, menjadi keharusan bagi seluruh rakyat. Melalui koridor hukum yang berlaku, jalan perjuangan terus dirawat, dengan menjadikan Indonesia sebagai rumah bersama, untuk rakyat Indonesia sejahtera.
