Tinggal menunggu waktu, Joko Widodo sudah bisa dipastikan memimpin Indonesia untuk kedua kalinya. Pasalnya Minggu, 30 Juni 2019 pasangan Joko Widodo (Jokowi) dan Ma’ruf Amin resmi ditetapkan oleh KPU sebagai presiden dan wakil presiden terpilih periode tahun 2019-2024. Setelah sebelumnya melewati proses persidangan sengketa hasil Pemilu Presiden di Mahkamah Konstitusi yang cukup menyita perhatian publik, serta diwarnai perdebatan dan drama yang menegangkan.
Pada saat yang sama, para penantang yang kalah, yakni kubu pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno berikut barisan koalisinya, gundah dan dilema. Kemanakah layar mereka akan tertuju? Bergabung bersama penguasa atau menjadi oposan? Menjadi oposisi yang loyal atau menjadi oposisi yang setengah hati? Atau tidak menjadi dua-duanya?
Oposisi dapat dipahami sebagai gabungan partai-partai politik di DPR yang berseberangan dengan pemerintah. Wacana oposisi kemungkinan besar akan muncul sebagai bagian dari berita politik, setidaknya sampai pemerintahan baru berjalan Oktober kelak. Wacana oposisi juga akan dipakai sebagai tawar menawar partai untuk mendapatkan jatah menteri di kabinet.
Persoalan tentang kemana partai pendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno pasca penetapan memang kerap jadi pertanyaan. Soalnya, dua dari empat partai yang ada di kubu Koalisi Adil Makmur tampak mulai main mata dengan Koalisi Indonesia Kerja. Demokrat misalnya, tampak setengah hati sejak awal. Sementara PAN kerap bersuara beda setelah pencoblosan.
Oposisi loyal sebagaimana yang dimaksudkan Maurice Duverger (dalam Budiardjo, 1996:68) adalah partai politik yang mengambil posisi di luar pemerintah karena kalah dalam Pemilu dan bertindak sebagai pengecam tetapi setia (loyal oposition) pada kebijaksanaan partai yang duduk di pemerintahan, dengan pengertian bahwa peran ini sewaktu-waktu bisa bertukar tangan. Bertukar tangan dalam hal ini maksudnya, melalui mekanisme Pemilu.
Sikap oposisi loyal sejatinya melahirkan sikap kritis, korektif yang objektif dalam bingkai aturan main dan menjadikan pembangunan sebagai cita-cita bersama. Sikap kritis dan korektif yang objektif dapat menghindarkan terjadinya “sandiwara politik” yang hakikatnya mengelabui rakyat.
Jika melihat situasi politik kekinian, memang hanya ada dua partai yang diprediksi akan menjadi oposisi loyal. Gerindra secara akal sehat tentu akan tetap di oposisi dan PKS sejak awal memang sudah tegas tetap akan berdiri di garis oposisi yang kritis dan konstruktif. Maka dua partai inilah kedepan akan sama-sama kita saksikan sepak terjangnya sebagai oposan sejati. Sebagai penyeimbang dalam demokrasi di negara ini.
Jika Partai Gerindra dan PKS sudah menasbihkan diri sebagai partai oposisi, maka mulai saat ini kedua partai ini harus meningkatkan kualitas kritiknya terhadap pemerintah. Sebab beroposisi juga suatu pilihan politik yang mulia dan akan lebih lebih bermartabat jika dilakukan dengan sepenuh hati. Ketika banyak kebijakan pemerintah yang tidak berpihak kepada rakyat, maka harus dilakukan perlawanan yang keras di parlemen.
Jangan sampai para elit Partai Gerindra dan PKS hanya sebatas menyampaikan kritik, baik melalui mikrofon di parlemen maupun menyebar pernyataan sikap ke awak media saja. Mengklaim sebagai oposisi, tetapi sepi dari gerakan politik. Tidak memiliki watak oposisi yang kuat. Semuanya serba biasa-biasa saja, melontarkan kritik sekedarnya saja. Sebagai partai politik harusnya Partai Gerindra dan PKS harus bisa bertindak lebih garang.
Selain itu, Prabowo Subianto yang didaulat menjadi Ketua Umum Partai Gerindra dan sekaligus mantan calon Presiden, jangan sampai menghilang begitu saja dari kancah perpolitikan nasional. Keberadannya jangan hanya muncul dalam ulang tahun Partai Gerindra dan sesekali menghadiri acara partai politik tertentu saja. Setelah itu menghilang kembali.
Mestinya setelah kalah dalam pilpres, Prabowo Subianto tidak begitu saja meninggalkan gelanggang politik. Keberadaanya sangat dibutuhkan untuk memacu gerakan partai oposisi. Prabowo dibutuhkan untuk tampil sebagai pemimpin oposisi sebagaimana dulu Megawati tampil di depan menghadapi pemerintahan SBY. Klaim oposisi yang disuarakan oleh para petinggi Partai Gerindra dan PKS haruslah dibarengi dengan gerakan politik riil, baik di dalam maupun di luar parlemen.
Oposisi Setengah hati justru sebaliknya. Diawal tegas menyatakan diri oposisi. Menjadi bagian dari penentang pemerintah. Tetapi setelah berjalannya waktu, mulai berkilah dan mencoba mendua, merapat ke kubu pemerintah. Tidak konsisten dalam sikap politiknya. Dan melihat situasi perpolitikan saat ini, penulis sendiri memprediksi ke depan Partai Demokrat dan PAN akan menjadi oposisi setengah hati.
Oposisi setengah hati terjadi karena orientasi utama dari partai tersebut adalah untuk memperebutkan kursi dan kekuasaan, bukan untuk kemajuan bangsa dan negara. Di sisi lain penyebabnya karena ketidaktegasan ideologi yang dimiliki oleh suatu partai. Harusnya partai politik bergerak untuk kepentingan rakyat bukan untuk kepentingan elitenya saja.
Jangan hanya PKS dan Gerindra saja yang menjadi penyeimbang. Demokrasi yang sehat dan maju butuh kekuatan penyeimbang yang signifikan dalam rangka membangun kritik dan pengawasan jalannya pemerintahan.
Menjadi kelompok oposisi bukanlah posisi yang nyaman dan mudah. Dan pola berpikir kelompok oposisi kedepan harus dirubah, yang awalnya oposan hanya menjadi pengkritik atau penonton di luar lapangan, harus juga mampu untuk turun ke lapangan dan bersama dengan pemerintah untuk berkolaborasi. Sehingga keseimbangan dan percepatan pembangunan negara akan lebih cepat dan mudah dicapai.
Dan juga yang perlu digaris bawahi, bahwa semuanya mesti dijalankan senantiasa dalam koridor konstitusional.
