Sebuah iklim demokrasi diakui membuka celah kemerdekaan. Seperti menyampaikan pendapat, ide, gagasan bahkan opini. Hal tersebut akan tumbuh baik apabila merdeka berpendapat dengan bijak, hingga mengandung nilai musyawarah.
Memang hadir berbagai perdebatan, tetapi nurani mesti utama. Menyikapi hal itu, saat ribuan bahkan jutaan pelajar, mahasiswa dan masyarakat sipil turun ke jalan dibeberapa wilayah tanah air untuk mengutarakan pesan dan harapan pada dasarnya bagus buat benih-benih demokrasi yang telah disemai ketika 1998, bukan?
Kala itu, legendanya berbagai suara didiamkan mendadak meletus. Kini, kata merdeka itu seolah dihentikan secara ide atau nyatanya. Konsekuensi kebebasan tak mengekang berpendapat. Sehingga masyarakat menyampaikan kritik tak sekadar sebuah benda. Alih-alih menata ulang reformasi yang disepakati saat itu. Malah seolah-olah kian mundur kebelakang dari semangat kebebasan.
Memang demokrasi sukar bebas nilai. Sejak Plato sampai era Paolo Preire, demokrasi hidup dalam semangat ketuhanan, kemanusiaan, dan universal. Sehingga yang dipandang baik adalah baik, sementara keburukan tetap dinyatakan buruk.
Demokrasi terjadi pada saat keseluruhan ditentukan oleh jumlah. Bukan kekuatan dan kualitas dari demokrasi itu. Seharusnya apa yang dilakukan jutaan orang itu pantas didengar dan memutuskan yang baik.
Pasalnya, ideal dari produk demokrasi adalah masyarakat. Pantas, Alcuin melontarkan jargon “Vox populi vox Dei”, yakni suara rakyat adalah suara Tuhan.
Masyarakat sipil terpenting dari demokrasi menjadi aktor penting dalam menyampaikan apapun. Mereka bukan sebagai objek yang menganggu kekuasaan.
Seperti contoh, perlakuan bar-bar oleh Polisi saat aksi protes baru-baru ini. Seharusnya mereka membuka mata lebar-lebar untuk melindungi dan mengayomi masyarakat.
Ini malah menyerang membabi buta kepada pelajar, mahasiswa, jurnalis, hingga bahkan warga yang tengah melintas di jalanan. Menimbulkan korban.
Tindakan itu terlalu naif. Kapolri setidaknya berempati, tetapi malah mencari tudingan. Bahkan mengutarakan yang kurang elegan. Menurutnya, siapapun yang menganggu kerja mereka siap untuk dihantarkan ke ruang jenazah.
Bahkan prinsip pers bebas agar akses kepada sumber-sumber berita dibatasi bahkan dirampas. Apabila masyarakat memang betul dalam konstitusi negara disebut merupakan pemegang tinggi kedaulatan, seharusnya dijamin keamanannya.
Apakah pendidikan demokrasi harus dituntaskan terutama kepada para pelaku kekerasan? Ini harus dipersoalkan secara serius. Bagaimana hak-hak masyarakat di lapangan dirampas. Lebih penting lagi, bagaimana caranya supaya berpihak kepada kebenaran hakiki bukan kebenaran yang kami yakini.
Padahal, mereka yang mengenakan seragam itu diberikan fasilitas oleh masyarakat melalui pajak. Mulai dari celana dalam sampai senjata mereka.
Ini momentum baik untuk melakukan pembenahan. Menuntaskan isu-isu yang sangat merugikan. Sehingga tercipta sila kelima pancasila “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.
Idealnya, demokrasi harus dibangun oleh kedaulatan utuh seluruh masyarakat. Supaya kebebasan menyampaikan berbagai gagasan tak tergerus oleh bebas melampiaskan hasrat kekuasaan.
Inilah pentingnya aksi yang mereka lakukan. Untuk tegaknya kedaulatan masyarakat tersebut. Kedepan, landasan berpijak mengedepankan kualitas masyarakat berdaulat. Aspirasi yang keluar dari masyarakat berdaulat merupakan bentuk nyata ekspresi yang muncul dari “lubuk hati yang terdalam”. Bukan ditunggangi. Semoga!.
