Lahirnya era baru di Indonesia yang dikenal dengan istilah era reformasi, menjadi titik klimaks dari keinginan kuat masyarakat Indonesia untuk melakukan perubahan, hal ini ditandai dengan lengsernya Presiden Soeharto pada 21 Mei 1998.
Tak lama dari jatuhnya rezim Soeharto yang sudah memimpin Indonesia selama 31 tahun, tepat sehari setalah itu Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mendapat banyak masukan dari warga NU.
Yaitu, mengembalikan kehidupan berbangsa dan bernegara kepada rakyat sebagai representasi dari pemegang kekuasaan. Dalam hal ini posisi NU sebagai bagian yang tak terpisahkan dari bangsa Indonesia tak boleh ketinggalan dalam arus perubahan tersebut.
Atas banyaknya usulan yang diusulkan oleh warga NU kepada PBNU, lantas tidak serta merta PBNU mengamininya, pada saat itu PBNU menyikapinya dengan sangat hati-hati. Hal ini dibuktikan pada Muktamar NU ke-27 di Situbondo menghasilkan kesepakatan bahwa “Secara organisatoris posisi NU tidak terikat dengan partai politik manapun dan tidak melakukan kegiatan politik praktis”.
Tidak selesai disitu, tepatnya pada tanggal 3 Juni 1998 PBNU mengadakan rapat harian Syuriyah dan Tanfidziyyah, dalam forum itu menghasilkan konsensus pembentukan tim lima yang mandatnya untuk mengakomodasi kepentingan dan aspirasi warga Nahdliyyin. Diantara tim lima itu adalah KH. Ma’ruf Amin, KH. M. Dawam Anwar, Prof. Dr. KH. Aqil Siroj, M.A, HM. Rozy Munir, S.E, M.Sc, dan Ahmad Bagja.
Untuk membantu beban kerja Tim Lima dalam menginventarisasi usulan membentuk partai politik baru, dibentuk juga Tim Asistensi yang dikomandoi oleh Arifin Djunaedi dengan anggota H. Muhyiddin Arubusman, H.M. Favhri Thaha Ma’ruf, L.c, Drs. H. Andul Aziz, M.A, Drs. H. Andi Muarli Sunwara, H.M. Nasihin Hasan, H. Lukman Saifuddin, Drs. Amin Said Husni, dan Dr (HC). H. Muhaimin Iskandar, M.S.i.
Ringkasnya, pada tanggal 22 Juni 1998 Tim Lima dan Tim Assitensi menyusun rancangan awal pembentukan partai politik, dengan menghasilkan beberapa rancangan pokok mengenai reformasi politik, mabda’ siyasi, hubungan NU dengan partai politik, AD/ART dan naskah deklarasi.
Alhasil, usai pembentukan partai politik dengan inisiator KH. Abdurrahman Wahid yang diperkuat dengan dukungan KH. Munasir Ali, KH. Ilyas Ruchiyat, KH. Mustofa Bisri, dan KH. A. Muchit Muzadi partai yang berasaskan ahlus sunnah waljama’ah ini pun dideklarasikan, tepatnya pada 29 Rabiul Awal 1914 H/ 23 Juli 1998.
Dalam perjalannya PKB mengalami pasang surut perolehan suara disetiap perhelatan lima tahunan, pada pemilihan umum 1999 PKB mampu meraih 13.336.982 dengan mendapatkan 51 kursi DPR RI. Dengan capaian ini, koalisi poros tengah reformasi mempercayai KH. Abdurrahman Wahid menjadi presiden republik Indonesia melalui sidang majlis permusyawaratan rakyat.
Di bawah kepemimpinan Dr (HC). H. Muhaimin Iskandar, M.Si Pada tahun 2019 PKB mampu memperoleh 13.570.097 dengan 58 kursi DPR RI. Capaian ini tentu akan menjadi sumber inspirasi PKB untuk terus menggait kepercayaan masyarakat Indonesia, utamanya warga Nahdliyyin dan mengabdi untuk kejayaan dan kemakmuran bangsa Indonesia. Perolehan ini tentu menjadi menjadi kado terindah PKB di usianya yang ke 21.
Tepat hari ini, 23 Juli 2019 PKB sudah mencapai usia khidmatnya yang ke 21. Jatuh bangun PKB dalam mewarnai perpolitikan bisa dikatakan membuahkan hasil yang sangat signifikan, ditandai dengan semakin meningkatnya kepercayaan masyarakat Indonesia kepada PKB. Kepercayaan masyarakat Indonesia kepada PKB tidak akan disia-siakan oleh PKB.
Semakin tingginya kepercayaan tersebut, Kedepannya PKB akan terus mengawal dan mensukseskan lima visi prioritas Presiden dan wakil terpilih; Joko Widodo (Jokowi) dan KH. Ma’ruf Amin.
Di sisi lain kedepannya PKB akan konsen pada tiga isu penting dan strategis, pertama Isu pendidikan. PKB menyadari pondasi dari pembangunan nasional adalah ketersediannya sumber manusia yang handal, dan pendidikan adalah master keyword dari lahirnya sumber manusia yang kompeten dan konsisten.
Karena PKB representasi bangsa ini terutama warga Nahdliyyin, disamping pendidikan yang bersifat umum, PKB juga ingin ingin memberikan perhatian khusus pada pendidikan keagamaan, dan pesantren. Sehingga kedepannya lulusan pesantren juga ikut serta membangun Indonesia.
Kedua, Isu ekonomi. PKB kedepannya ingin memastikan ketersediaan lapangan pekerjaan di Indonesia semakin besar, dan akan bersama pemerintah untuk meningkatkan daya saing perekonomian di Indonesia, tentunya titik keberpihakannya pada masyarakat menengah kebawah.
Dan Ketiga, isu yang berkaitan dengan dakwah sosial yang moderat, sebagai partai Ahlussunnah Wal Jama’ah, PKB merasa terapanggil untuk ikut serta membumikan dakwah moderat yang akhir-akhir ini mulai hilang dari bangsa ini.
Ujaran kebencian, saling mencaci maki sesama putra bangsa hanya akan membuat bangsa ini sulit berkembang. Bagi PKB agama adalah cinta, mengutip Imam Jakfar As-Siddiq “Apalagi agama itu kalau bukan cinta”. Maka dari itu PKB menaruh dakwah moderat menjadi salah satu isu penting yang harus dikawal.
