Pada tanggal 1 Juli pemerintah menerapkan pembelian Pertalite dan Solar melalui aplikasi digital My Pertamina. Seperti halnya kebijakan yang “inovatif” lainnya dari pemerintah pasti akan ada banyak perdebatan didalamnya, apakah sudah tepat atau hanya ingin terlihat bahwa pemerintah kita bekerja? Bagaimana rakyat menengahbawah yang tidak memiliki akses ke ponsel pintar atau bahkan internet?
Dari banyaknya perdebatan tersebut, Direktur Eksekutif EW (Energy Watch) Mamit Setiawan berpendapat bahwa langkah yang di ambil pemerintah telah cukup tepat, karena menurutnya pemerintah harus melakukan reformasi terkait skema subsidi dan kompensasi. Kemajuan teknologi pada saat ini memudahkan hal tersebut asalkan seluruh pihak memiliki visi yang sama untuk mengurangi beban subsidi.
Sebelum melihat lebih jauh tentang betapa kontroversialnya kebijakan ini, mari kita menilik lebih dalam tujuan dari kebijakan ini yaitu MyPertamina akan memastikan penyaluran BBM bersubsidi tepat sasaran dan tepat kuota.
Pembuatan kebijakan ini telat memiliki dasar yakni peraturan BPH Migas No. 06/2013, tentang penggunaan sistem Teknologi IT dalam penyaluran BBM dapat dilakukan.
Terlihat bahwasannya penggunaan MyPertamina cukup memilki tujuan dan dasar yang bagus, apalagi masalah subsidi harus digunakan tepat sasaran karena akan sangat membebani APBN jika penggunaannya tidak tepat sasaran.
Untuk masalah perangkat seluler, penulis menguutip dari GSMA Intelegence mengenai pemakaian perangkat seluler yang terkoneksi secara nasional di Indonesia adalah 370,1 juta pada Januari 2022. Angka tersebut cukup fantastis dan bahkan melebihi jumlah penduduk Indonesia yakni 277,7 juta pada Januari 2022.
Namun secara realita rakyat menengah kebawah pastinya akan sulit memiliki perangkat seluler apalagi yang wilayahnya tidak dijangkau infrastuktur komunikasi yang memadai pastinya akan lebih sulit bagi mereka.
Mekanisme yang di gunakan juga harusnya lebih mudah dan tidak boleh mempersulit, mungkin Pertamina bisa melakukan kordinasi dengan Kemensos, Dinas Perhubungan, ataupun Korlantas Polri.
Terlepas dari pembahasan diatas, penulis berharap bahwa kedepannya Pertamina ataupun Pertamina dapat menetapkan kebijakan-kebijakan yang lebih “merakyat” apalagi di tengah-tengah kondisi bangkitnya ekonomi dunia juga konflik internasional di Ukraina.
