Bayangan saya tentang Papua kerapkali terdiri dari tiga hal. Pertama Freeport, kedua Persipura, dan terakhir pelanggaran HAM. Belakangan imaji itu mulai surut dan hanya teringat tentang kekerasan militer terhadap sipil. Mulai kekerasan di Paniai, Deiyai sampai Wamena.
Untuk percaya bahwa Jokowi berpihak dan berusaha membela rakyat Papua adalah usaha yang berat. Selama 2015 hingga 2016, aktivis hak asasi manusia mencapat 16 kasus di luar hukum dan sewenang-wenang, yang mengakibatkan 20 warga sipil tewas. Dari 16 kejadian yang dilaporkan itu, hanya tiga kasus yang diproses hukum.
Ingatan saya tentang Papua semakin dibuat nyeri saat hadir dalam acara #SaPuMimpi yang digelar oleh Amnesty International Indonesia di Hotel Alila Senin 2 Juli, kemarin. Dalam acara itu montase foto Gus Dur dan Theys Eulay bersalaman muncul sebagai latar saat bicara tentang rekonsiliasi kekerasan di Papua. Hari ini semakin sedikit orang yang bicara tentang sosok Theys dan mengapa ia penting.
Pada 10 November 2001, sosok penting di Papua, Dortheys Hiyo Eluay, ditemukan tewas dalam mobilnya. Belakangan diketahui anggota Kopassus terlibat dalam pembunuhan tersebut.
Kepala Staf TNI Angkatan Darat saat itu, Jenderal TNI Ryamizard Ryacudu, menganggap anggota Kopassus yang dihukum karena melakukan pembunuhan terhadap Ketua Presidium Dewan Papua Theys Hiyo Eluay sebagai pahlawan. Ryamizard meminta anggota Kopassus tersebut dihukum ringan. “Hukum mengatakan mereka bersalah. Okelah dia dihukum. Tetapi bagi saya dia pahlawan,” kata Ryamizard.
Bagi mereka yang bukan dari Papua atau peduli pada isu kemanusiaan, statemen Ryamizard saat itu jelas memukul usaha rekonsilasi dan perdamaian. Ini mengapa banyak orang Papua hari ini memandang getir segala usaha pemerintah untuk memperbaiki hubungan. Bagaimana kita bisa bicara tentang hak warga, sementara pembela pembunuh orang Papua malah jadi menteri di kabinet Joko Widodo.
Acara Amnesty International itu juga menghadirkan perwakilan pemerintah, Tenaga Ahli Utama Kedeputian V KSP, Sylvana Apituley. Kehadirannya, bagi saya, benar-benar memberikan harapan terhadap pemerintahan Jokowi. Dalam diskusi yang dilakukan bersama Sylvana, ia menyebut bahwa saat ini pemerintah berusaha keras untuk penyelesaian tiga kasus pelanggaran HAM yang ada: Tragedi Wamena, Tragedi Wasior, dan Tragedi Paniai.
Sylvana menyebut, jika tiga kasus ini selesai, pelakunya bisa dipenjara dan diproses hukum, penyelesaian kasus kekerasan di Papua bisa memantik penyelesaian kasus yang lainnya. Sylvana sebagai perwakilan pemerintah juga jujur mengatakan bahwa penyelesaian pelanggaran HAM di Papua sangat lambat, jauh lebih lambat dari pembangunan, tapi bukan berarti tidak ada.
Retorika pembangunan yang dilakukan Jokowi memang banyak merebut hati orang Papua. Dalam acara itu ada pengunjung yang memuji bahwa Jokowi barangkali presiden yang paling banyak datang ke Papua, paling banyak membangun, tapi komitmen penegakan hukum dan HAM semestinya jadi prioritas.
Hal serupa juga disampaikan oleh komedian Arie Kriting. Arie bicara tentang realitas yang lain tentang pembangunan di Papua yang jarang dipahami oleh mereka yang bukan orang asli. “Pembangunan yang ada tidak akan bisa mengganti nyawa dan darah yang jatuh di Papua,” katanya.
Ucapan ini diiring oleh gemuruh tepuk tangan para hadirin yang datang. Sebelumnya pengunjung dari latar belakang berbeda larut dalam diskusi. Dua orang perwakilan dewan adat Papua bicara tentang bagaimana masyarakat Papua merasa selama ini pendekatan yang dilakukan Joko Widodo belum maksimal.
Perwakilan Dewan Adat tersebut mengatakan bahwa kekerasan militer, pelanggaran HAM, dan pembunuhan warga sipil Papua yang kerap tanpa penyelesaian hukum membuat banyak warga Papua memelihara dendam.
Perwakilan Dewan Adat itu menyarankan agar Jokowi belajar kepada Gus Dur tentang penyelesaian konflik Papua.
Pendekatan non militer yang dilakukan Gus Dur membuat orang Papua jatuh cinta padanya. Gus Dur pernah bicara bahwa orang Papua bisa minta apa saja, asal jangan minta merdeka. Gus Dur mengijinkan perayaan budaya dilakukan di tempat terbuka, mengijinkan bendera Bintang Kejora dikibarkan, sampai mau berdialog dengan dewan adat Papua.
Sekjen Dewan Presidium Papua Taha Al-Hamid pada 2015 menyebut hanya Gus Dur Presiden Indonesia yang memanusiakan orang Papua. Taha menyebut pendekatan Gus Dur yang menolak intervensi militer membuatnya dicintai orang Papua. Gus Dur hanya menunjuk meja kerjanya, di atas meja itu ada peta Aceh sampai Papua, ia meminta jangan sampai berpisah.
“Di situlah Gus Dur mulai menawarkan jika rakyat Papua bebas memilih lagu, bendera, sistem pendidikan, dan kelola pemerintah dan kekayaan alam sendiri,” cerita Taha.
Gus Dur dalam banyak kesempatan memiliki inisiatif yang benar-benar segar. Ia menganggap setiap warga Papua adalah bagian dari NKRI sampai terbukti sebaliknya, sehingga alih-alih curiga dan melakukan kekerasan. Gus Dur berusaha memanusiakan dan memperlakukan orang Papua secara setara.
Lalu bagaimana dengan Joko Widodo?
Sikap Jokowi yang memberikan Grasi bagi tahanan politik Papua pada 2015 pernah dianggap langkah yang baik. Tidak hanya itu ia juga memerintahkan membuka akses peliputan terhadap Papua bagi wartawan asing (meski pada praktiknya sangat susah). Inisiatif baik ini nyaris tak berguna ketika penembakan dan pembunuhan warga Papua tetap terjadi.
Tenaga Ahli Utama Kedeputian V KSP, Sylvana Apituley, menyebut bahwa pendekatan yang dilakukan presiden Joko Widodo memang berbeda dari presiden yang sebelumnya. Sylvana menyebut, presiden berusaha membangun infrastruktur untuk menghubungkan antar manusia. Selain itu fasilitas seperti Kartu Indonesia Pintar dan Kartu Indonesia Sehat juga bisa diakses.
“Masalahnya adalah mereka punya kartu (Indonesia Sehat) tapi tidak ada dokter dan perawat yang melayani, maka perlu disinergikan dengan gerakan yang lain,” kata Sylvana.
Saat ini memang pembangunan yang dilakukan Jokowi membuat pemerataan ekonomi berjalan. Meski demikian banyak aktivis HAM yang kemudian mengkritik pembangunan yang dianggap tanpa pendekatan kemanusiaan. Kekerasan militer tetap terjadi dan represi terhadap mahasiswa Papua masih sangat keras.
Dalam acara #SaPuMimpi yang digelar Amnesty International Indonesia kemarin, ibu salah seorang korban penembakan militer di Papua bersuara. “Kenapa ko tembak sa pu anak? Memang sa pu anak babikah?”
Mungkin, bagi banyak orang di Indonesia, di Papua warga asli bukan manusia.
