Pemilihan Presiden 2019 baru saja usai melalui serangkaian kontestasi politik, drama kekuasaan hingga manuver yang memecah belah rakyat kecil. Polarisasi politik yang muncul sejak Pilkada DKI 2017 hingga Pemilu dan Pilpres 2019 seolah masih menimbulkan luka. Polarisasi masih terasa, meski elite politik sudah mempersiapkan pesta pora.
Dukung mendukung serta saling hujat antara “cebong-kampret” mewarnai jagat sosial media kita hingga riuh rendah perbincangan politik dalam keseharian. Kedua kubu saling berseteru dengan berbagai argumentasi dan perang data yang membikin pilu. Namun, selepas pemilu dan pilpres, elite politik menanggalkan baju perang dan saling berpelukan. Lalu kita melihat drama politik yang sesungguhnya dalam agenda rekonsiliasi Jokowi-Prabowo, makan siang Megawati-Prabowo, hingga pertemuan Surya Paloh-Anies Baswedan.
Apa makna manuver-manuver politik itu dalam konstelasi keindonesiaan kita? Ada beberapa refleksi mendasar, bagaimana kita melihat Indonesia dalam konteks politik mutakhir.
Pertama, ideologisasi politik. Jelas sekali polarisasi yang muncul dalam dua tahun terakhir di ranah politik Indonesia merupakan dampak dari ideologisasi, proses pembelahan menggunakan ideologi yang ditopang oleh politik etnis dan agama. Bukan menggunakan ideologi politik sebagai basisnya, namun terlihat adanya kelompok-kelompok yang saling berbagi kepentingan, saling menunggangi.
Pada waktu kontestasi Pilpres dan Pemilu 2019 sedang panas-panasnya, kita melihat elite politik dan mereka yang menggunakan jubah ulama saling bermesraan. Hingga muncul drama panjang berupa politisasi agama, dari menggiring kebencian pada khutbah Jumat di masjid-masjid hingga politisasi ibadah di jalan raya yang menggunakan jargon “Aksi Bela Islam”. Kita melihat dengan terang bagaimana orang-orang yang mengampanyekan khilâfah berkoalisi dengan elite politik untuk melawan kubu petahana.
Namun, selepas gelaran pemilu usai, peta politik berubah secara berangsur-angsur. Elite politik saling berbagi jatah menteri, sedangkan kelompok pengumbar kebencian berbasis agama tercerai berai. Ketika Prabowo Subianto bertemu Jokowi, kemudian makan siang dengan Megawati, sumpah serapah tumpah kepada orang yang sebelumnya dipuja-puji. Di sini jelas sekali politik saling tunggang-menunggang kepentingan.
Kedua, masa depan populisme Islam. Meski narasi populisme Islam telah menjadi wacana dominan dalam kontestasi politik DKI Jakarta 2017 dan Pilpres 2019, arus derasnya belum mampu menembus benteng kelompok Islam moderat. Namun, kita melihat bagaimana sosok Anies Baswedan dengan terampil menggunakan jargon, menata diksi, hingga melakukan manuver politik untuk meraih simpati dari kelompok agama, seraya meluncurkan kebencian etnis.
Kita masih mengingat bagaimana drama politik pada proses kampanye DKI Jakarta, hingga “keseleo lidah” Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang menjungkalkan dirinya. Ahok dituduh menghina Islam karena pidatonya tentang Al-Maidah ayat 51, yang menghebohkan publik. Aksi massa bergelombang dengan menggunakan jargon “Bela Islam”, yang dihadapkan dengan minoritas ganda versi Ahok: Tionghoa-Kristen.
Meski populisme Islam dan politik etnis tidak mampu mengusung kemenangan bagi pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno pada Pilpres 2019, sisa-sisa dan pola dekonstruksinya perlu dipertimbangkan sebagai pelajaran bagi sejarah politik bangsa Indonesia. Apalagi, saat ini, partai politik dan sebagian elitenya sudah mulai berhitung dan menyiapkan strategi politik untuk 2024. Pasangan pemimpin Jokowi-Ma’ruf Amin belum dilantik untuk menahkodai republik, tapi elite politik kita sudah menata jalan menuju pertarungan lima tahun ke depan.
Manuver Anies Baswedan
Di luar negosiasi politik tentang jabatan menteri serta barisan koalisi-oposisi, yang menarik diteroka adalah peluang pertarungan pada tahun 2024. Saat itu, Presiden Joko Widodo sudah tidak akan maju dalam kontestasi politik, yang menyisakan panggung bagi generasi baru politisi kita. Di antara yang mendapat sorot kamera paling terang adalah Anies Baswedan, Sandiaga Uno serta Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Apalagi Surya Paloh dan beberapa petinggi Parta NasDem sudah bertemu dengan Anies Baswedan pada Rabu (24/04/2019), meski hanya disebut sebagai pertemuan biasa, saling ketemu antara “kakak-adik”. Pada episode selanjutnya, kita akan melihat manuver-manuver, baik yang bisa ditebak maupun yang tidak terduga.
Penulis ingin melihat manuver Anies Baswedan sebagai sosok yang memiliki peluang besar pada kontestasi politik 2024. Anies selama ini menggunakan diksi politik yang mengandung politik pecah belah, sentimen etnis, serta kejelian memanfaatkan arus populisme Islam. Tentu saja, ini kelebihan sekaligus kekurangan Anies Baswedan.
Pidato Anies Baswedan pada saat pertama kali menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta dianggap rasis dan membangkitkan sentimen etnis. Pada saat pelantikan, Anies menyebut “saatnya pribumi jadi tuan rumah di negeri sendiri”, yang mendapat gelombang kritik dari berbagai kalangan, hingga menjadi perdebatan di ranah media sosial. Pernyataan Anies dianggap melanggar Instruksi Presiden Nomor 26 tahun 1998, tentang pelarangan menggunakan kata pribumi.
Dalam Instruksi Presiden yang ditandatangi BJ Habibie, berbunyi larangan penggunaan istilah pribumi non-pribumi, karena dapat menimbulkan luka lama, memori hitam atas diskriminasi sosial. “Menghentikan penggunaan istilah pribumi dan non-pribumi dalam semua perumusan dan penyelenggaraan kebijakan, perencanaan program, ataupun pelaksanaan kegiatan penyelenggara pemerintah.”
Pidato Anies Baswedan juga dianggap bertentangan dengan UU No 40 tahun 2008, tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnik. Istilah pribumi dan non-pribumi mengingatkan kita tentang jurang perbedaan etnis, serta polarisasi politik yang disebabkan oleh strategi pecah belah rezim kolonial.
“Dulu kita semua pribumi ditindas dan dikalahkan, kini telah merdeka. Kini saatnya menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Jangan sampai Jakarta ini seperti dituliskan dalam pepatah Madura: ‘Etek se atellor, ajem se ngeremme,’ itik yang bertelur, ayam yang mengerami. Kita yang bekerja keras merebut kemerdekaan, kita yang bekerja keras merebut kolonialisme, kita yang harus merasakan manfaat kemerdekaan di ibu kota ini,” demikian pidato Anies Baswedan di Balai Kota Jakarta (16/10/2017).
Perlu diingat bahwa manuver politik pasangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno dalam pertarungan politik di DKI Jakarta pada 2017 lalu, diuntungkan dengan gairah politisasi isu Islam dan etnis yang luar biasa menggema. Kita melihat ‘Aksi Bela Islam’, yang menjadi gelombang massa serta menyedot perhatian publik, bermula dari aksi 14 Oktober 2016, 28 Oktober 2016, 4 November 2016, 2 Desember 2016, 11 Februari 2017, 21 Februari 2017, 31 Maret 2017, hingga aksi massa pada 5 Mei 2017.
Selain itu, kebencian terhadap etnis Tionghoa juga meningkat sebagai bentuk serangan terhadap sosok Ahok yang saat itu menjadi lawan politik Anies Baswedan. Hingga kini, kebencian itu masih belum sepenuhnya sembuh.
Kontestasi politik 2024 masih lima tahun lagi, namun aromanya sudah tercium kuat pada masa ini. Indonesia masih belum sepenuhnya pulih dari serangan politik etnis, gelombang populisme politik berbasis agama, hingga manuver kelompok pengusung khilâfah. Politik masih terus menghadirkan manuver sekaligus ironinya. Bagaimana kita bersiap?
Konten terkait
Narasi Populisme Anies Baswedan yang Gabener
“Pribumi” Anies, 2019, dan Politik Sentrifugal
Tommy Soeharto dan Islamisasi Oligarki
