Senin, Mei 17, 2021

Sandiaga Uno dan Pertarungan Klaim dalam Kemiskinan

Daripada Tsamara, Lebih Baik Gus Nadir Jadi Menteri Agama

Tsamara Amany, politisi muda Partai Solidaritas Indonesia (PSI), digadang-gadang untuk menjadi salah satu menteri di Kabinet Indonesia Kerja Jilid II. Alasannya, karena ia dianggap...

Menjatuhkan Ganjar-Jokowi dengan Satu Batu

Saya sebenarnya kasihan dengan Jokowi. Sejak beberapa hari yang lalu organ di bawahnya terlihat tidak bisa kerja. Misalnya soal kasus teroris di Sigi, tim...

Jika Prabowo Menang 2019, Anies Tak Akan Pernah Jadi Presiden

Saya bukan pakar politik, nyaris tidak pernah menulis tema politik, dan kalaupun menulis politik biasanya saya lebih suka mengulas kelakuan para suporter politik daripada...

Politik dan Manusia-Manusia Yang Bertingkah Seperti Setan

Setan itu puncak ketakutan. Namun, sebagaimana lazimnya, ketika puncak ketakutan sudah terlalui, hanya ada dua kemungkinan: kita menjadi setan atau menjadi malaikat. Keduanya sekilas...
Made Supriatma
Peneliti masalah sosial dan politik.

Dari kemarin saya melihat puja dan puji atas penurunan angka kemiskinan di Indonesia. Sri Mulyani mengatakan bahwa jumlah orang miskin di Indonesia terendah dalam sejarah.

Angka-angka yang dikeluarkan BPS kemudian ramai dikutip. Katanya, jumlah orang susah—eh, miskin, di seluruh Indonesia hanya 25,95 juta orang saja. Itu setara dengan 9,82 persen dari jumlah penduduk Indonesia. Sejak September 2017, pemerintah Jokowi berhasil mengurangi jumlah orang miskin sebesar 633 ribu orang. Waktu itu jumlah orang miskin adalah 26,58 juta orang atau 10,12 persen dari jumlah penduduk.

Pemerintah jelas mengklaim ini sebagai keberhasilannya. Namun, tidak hanya pemerintah pusat yang dipimpin Presiden Jokowi yang menepuk dada. Pemerintah DKI Jakarta pun dengan cepat menyambar isu ini.

Wakil Gubenur Sandiaga Uno menyebut angka kemiskinan di Jakarta pada Maret 2018 turun menjadi 3,57 persen. Pada September 2017 angka ini tercatat 3,78 persen dan Maret 2017 sebesar 3,77 persen.

“Secara historis, angka kemiskinan tersebut juga merupakan yang terendah dalam 4 tahun terakhir,” demikian kata Sandi. Sandi juga bisa menepuk dada bahwa penurunan ini terjadi karena kebjakan pemerintahannya. Dia mengklaim bahwa kebijakan pangan murah yang dibikinnya berpengaruh pada penurunan kemiskinan.

Soal kemiskinan adalah soal yang pelik. Ini adalah soal yang sangat politis. Siapa pun yang berkuasa pasti ingin agar angka-angka itu serendah mungkin. Namun, bisakah kita menipu angka? Tentu tidak. Tapi kita bisa mengambil parameter yang rendah untuk membuat angka kemiskinan kecil.

Media seperti Kumparan melakukan tugas jurnalistiknya dengan sangat baik. Saya kasih apreasiasi tinggi atas laporan mereka yang meneliti klaim Sandiaga Uno. Benarkah angka kemiskinan itu karena keberhasilan pemerintahan Anies-Sandi? Kumparan menelisik data BPS, yang menjadi sumber klaim Sandi, dan menemukan bahwa dalam urutan lini masa (time line), angka-angka ini menurun justru zaman pemerintahan gubernur terdahulu (Jokowi-Ahok; dan Ahok-Jarot).

Namun, ada yang lebih substansial dari soal klaim-mengklaim ini. Bagi saya, persoalannya adalah bagaimana kemiskinan itu diukur. Menurut BPS, penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan.

Untuk Jakarta, BPS menetapkan pengeluaran per kapita sebesar Rp 593.108 per bulan dalam kategori miskin. Atau mereka yang mengeluarkan Rp 19,770 per hari atau US$1.371 untuk hidupnya. Mungkinkah orang hidup dengan kurang dari Rp 20 ribu per hari di Jakarta? Uang sejumlah ini untuk seluruh komponen hidup: sandang, pangan, papan, transportasi, dan sebagainya.

Untuk seluruh Indonesia, angka ini berbeda antara kota dan desa. Pada Maret 2018, orang dikategorikan miskin di wilayah perkotaan apabila pendapatan per kapitanya Rp 415,614 atau Rp 13,854 (US$0,96) per hari. Di pedesaan, pendapatan perkapitanya di bawah Rp 383,908 atau Rp 12,796 (US$0.89) per harinya. Saya tidak tahu apakah orang bisa hidup dengan Rp 14 ribu (perkotaan) atau Rp 13 ribu di pedesaan.

Jelas, angka-angka ini tidak mencerminkan kelayakan untuk hidup. Ingat bahwa pengeluaran per kapita ini sudah mencakup keseluruhan sandang, pangan, dan papan.

Lembaga-lembaga internasional sudah lama mengeluhkan soal ini. Angka kemiskinan yang dikeluarkan pemerintah sangat tidak layak untuk hidup. Sekalipun BPS mengaku memakai pendekatan kebutuhan dasar. Tidak heran bila angka kemiskinan terlihat kecil. Lembaga seperti World Bank, misalnya, mengusulkan kemiskinan harus diukur dengan pengeluaran per kapita minimum $2 (atau sekitar Rp 28,000) per hari. Kalau tolok ukur ini yang dipakai, niscaya kemiskinan akan tetap tinggi. Barangkali lebih dari sepertiga rakyat Indonesia miskin.

BPS juga mengemukakan kemungkinan mengapa angka kemiskinan turun. Itu terjadi antara lain karena inflasi; Rata-rata pengeluaran per kapita per bulan untuk rumah tangga yang berada di 40 persen lapisan terbawah selama periode September 2017–Maret 2018 tumbuh 3,06 persen; Bantuan sosial tunai dari pemerintah tumbuh 87,6 persen pada Triwulan I 2018, lebih tinggi dibanding Triwulan I 2017 yang hanya tumbuh 3,39 persen; Program Beras Sejahtera (Rastra) dan Bantuan Pangan Non-Tunai; Nilai Tukar Petani (NTP) pada Maret 2018 berada di atas angka 100, yaitu 101,94; kenaikan harga beras yang cukup tinggi, yaitu mencapai 8,57 persen pada periode September 2017–Maret 2018.

Kalau dilihat, kemiskinan ini turun adalah akibat intervensi pemerintah khususnya bantuan sosial tunai, program beras sejahtera, dan bantuan non-pangan tunai. Jika ini benar, maka angka kemiskinan ini sesungguhnya tidak berkelanjutan. Dia hanya akan bertahan sepanjang intervensi pemerintah tinggi.

Kita mengerti bahwa tidak ada pemerintahan yang senang dengan angka kemiskinan yang tinggi. Setiap pemerintahan akan berusaha mendapatkan angka yang sekecil-kecilnya. Namun, saya kira, kita juga perlu jujur. Kita perlu tahu dengan terang benderang situasi kemiskinan kita. Sayang kita tidak tahu apa saja yang menjadi kriteria untuk menetapkan ‘kebutuhan-kebutuhan pokok” (basic needs) yang dipakai mengukur angka kemiskinan.

Bahkan sekarang ini kebutuhan pokok saja tidak cukup. Orang sudah menuntut agar kita menghitung kemiskinan dari kebutuhan hidup. Sudah muncul kebutuhan-kebutuhan baru seperti bandwith, alat-alat komunikasi, akses terhadap transportasi, dan lain sebagainya. Jika ini ikut dihitung, mungkin mayoritas penduduk Indonesia miskin.

Mungkin itulah kenyataannya. Namun mengetahuinya membuat kita mencari akal untuk mengatasinya. Kita tidak akan mampu mengatasi suatu hal tanpa kita tahu persis apa ‘hal’ itu, bukan?

Made Supriatma
Peneliti masalah sosial dan politik.
Facebook Comment

POLIKLITIK

ARTIKEL TERBARU

Indonesia dan Konflik Palestina: Langkah Ekstrem

Akhir Ramadhan diwarnai dengan serangan yang berulang dari Zionis Israel kepada Palestina. The Reuters melaporkan bahwa tembakan roket dan serangan Israel berlangsung secara masif...

Membedah Ucapan Jokowi soal Bipang Ambawang

Ucapan Presiden Jokowi soal ajakan kepada masyarakat untuk membeli makanan khas daerah, salah satunya bipang Ambawang, menjadi kehebohan baru. Ucapan itu terdapat dalam potongan...

Individualisme dan Kecenderungan Nalar Eksploitasi

Sebelum Siddhata Gautama mencapai puncak pencerahan nirwana. Di masa kecilnya, ia pernah diajak ayahnya untuk menghadiri aktivitas pembajakan tanah yang oleh masyarakat setempat, dianggap...

Resolusi Kemandirian Pangan

Beberapa waktu yang lalu terjadi kegaduhan akibat statemen yang dilontarkan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi tentang rencana impor beras. Sejumlah kalangan kemudian bereaksi dan memberikan...

Diskursus Proporsionalitas Pidana dalam Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana

Pada bulan Maret lalu, Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menyampaikan laporan terkait pembahasan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2021. Dalam laporan tersebut disampaikan...

ARTIKEL TERPOPULER

Tegakkan P3SPS Secara Keseluruhan

Televisi merupakan sebuah media telekomunikasi yang terkenal dengan fungsi sebagai penerima siaran gambar bergerak dan suara, dalam bentuk monokrom (hitam-putih) maupun berwarna. Kata "televisi"...

Doa dan Puisi untuk Palestina

Kamis malam ini (24-8-2017) akan digelar acara “Doa untuk Palestina”. Diprakarsai oleh Ahmad Mustofa Bisri alias Gus Mus, acara yang akan berlangsung di Grahana...

Membedah Ucapan Jokowi soal Bipang Ambawang

Ucapan Presiden Jokowi soal ajakan kepada masyarakat untuk membeli makanan khas daerah, salah satunya bipang Ambawang, menjadi kehebohan baru. Ucapan itu terdapat dalam potongan...

Strategi Mengikis Angka Golput

Golongan putih (Golput) atau perilaku non-voting (orang-orang yang tidak menggunakan hak pilihnya) masih menjadi bayang-bayang Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2019. Padahal, pesta demokrasi ini akan diselenggarakan...

Enzo Allie dalam Polemik Denny Siregar dan Birgaldo Sinaga

Baru-baru ini media sosial kita diramaikan dengan kehadiran sosok pemuda blasteran Indonesia-Perancis yang mendaftar sebagai taruna akademi militer (Akmil). Pada awalnya, pemuda bernama Enzo Allie...

Log In

Forgot password?

Don't have an account? Register

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.