Tak lama setelah Gubernur Anies Baswedan dilantik, Jakarta dilanda banjir yang cukup parah. Sebelum terlalu jauh menyalahkan Anies, kita harus ingat bahwa Jakarta memang belum bebas banjir. Di periode pemerintahan gubernur sebelumnya juga masih terjadi banjir. Jadi, kalau beberapa bulan setelah Anies dilantik lantas terjadi banjir, itu tidak serta merta salah dia.
Yang harus kita nilai secara cermat adalah: langkah-langkah gubernur dalam menangani banjir, khususnya dalam pencegahan.
Prinsip umum yang dianut dalam pencegahan banjir adalah dengan mengelola aliran air. Air hujan turun ke bumi, seringkali dalam curah yang sangat besar. Bila air yang turun itu langsung berkumpul di suatu titik, itulah banjir. Untungnya, alam punya mekanisme untuk mencegah banjir itu. Di tempat-tempat yang ditumbuhi banyak pohon, air tidak langsung mengalir di atas permukaan tanah. Air menyelinap masuk ke dalam tanah, kemudian ditahan oleh akar pepohonan. Nanti air itu akan menjadi kandungan air tanah, menjadi mata air, atau mengalir perlahan ke sungai.
Celakanya, di hulu sungai, di daerah pegunungan, pepohonan ditebangi. Itu yang terjadi di kawasan Bogor dan wilayah lain di arah selatan dari Jakarta. Akibatnya, setiap terjadi hujan lebat di wilayah itu. Air hujan akan dengan cepat berkumpul, mengalir menuju sungai, lalu bergerak ke hilir, yaitu Jakarta. Sementara itu di Jakarta, sungai tempat air seharusnya lewat, mengalami pendangkalan, penyempitan, bahkan penyumbatan.
Air yang hendak mengalir ke laut itu tertahan, menimbulkan banjir. Lebih konyol lagi, tempat air seharusnya mengalir, yaitu di bantaran sungai, justru jadi tempat pemukiman. Banjir di kawasan seperti itu sebenarnya tak layak disebut banjir. Itu hanya genangan air di sungai. Masalahnya, ada manusia yang mendirikan rumah di sungai.
Di kawasan perkotaan keadaanya lebih parah. Bukan sekadar tak ada pepohonan, permukaan tanah tidak lagi tampak, karena sudah ditutupi beton. Air tidak lagi masuk ke tanah, tapi mengalir dengan deras di permukaannya, mencari tempat terendah untuk berkumpul. Celakanya, titik terendah itu tidak memiliki aliran ke sungai, atau alirannya tersumbat oleh sampah. Maka terjadilah banjir.
Jadi, bagaimana mencegah banjir di Jakarta? Pertama, memulihkan kawasan resapan di bagian selatan. Sayangnya ini bukan wilayah kerja Gubernur DKI. Ini seharusnya digarap lintas provinsi. Penanganan bagian ini tak begitu terdengar geliatnya.
Di wilayah kerja DKI fokusnya adalah membuat air secepat mungkin mengalir ke laut. Itu dilakukan dengan normalisasi sungai. Itu pun sebenarnya tak cukup. Harus ada tambahan saluran-saluran buatan.
Namun, Gubernur Anies Baswedan sepertinya tidak berminat pada solusi itu. Ia punya gagasan yang menurutnya lebih cerdas. Mengalirkan air ke laut menurutnya adalah kesalahan, dan melanggar hukum Tuhan. Air hujan seharusnya dialirkan ke perut bumi. Salahkah itu? Tidak. Itu yang dijelaskan di bagian awal tulisan ini, bahwa idealnya air hujan itu memang mengalir perlahan ke dalam tanah.
Untuk kawasan perkotaan yang memang sudah dipadati beton solusi yang biasa diambil adalah mengalirkannya ke laut. Tokyo, misalnya, mengandalkan sejumlah sungai seperti Sumidagawa – Edogawa. Sungai-sungai itu dipasangi turap beton di sepanjang kedua sisinya, untuk menjaga agar lebar sungai tidak berkurang karena runtuh. Tentu saja sungai selalu dijaga kebersihannya, sehingga tidak tersumbat.
Itu pun masih kurang. Kota Tokyo dilengkapi dengan terowongan raksasa di bawah tanah yang disebut Metropolitan Area Outer Underground Discharge Channel. Saluran bawah tanah berdiameter sepanjang 6,4 KM, yang berujung pada tangki raksasa 50 M di bawah tanah. Ini adalah fasilitas untuk mencegah banjir ketika terjadi hujan yang luar biasa lebat saat terjadinya topan. Tangki itu dilengkapi pompa raksasa untuk mengalirkan air ke Edogawa.
Solusi ini ditolak oleh Anies. Normalisasi sungai yang sudah berlangsung sebelumnya di bawah kontrol Kementerian PUPR tidak berjalan, karena Anies tidak menjalankan perannya, yaitu membebaskan tanah yang akan digali untuk melebarkan sungai, kemudian diberi turap. Anies menyodorkan konsep yang ia sebut naturalisasi.
Apa itu naturalisasi? Itu adalah pengelolaan sungai dengan tetap menjaga keseimbangan ekosistem sungai. Anies tidak menginginkan betonisasi, itu salah kaprah. Sungai-sungai di Jepang misalnya, memang dijaga dengan baik ekosistemnya. Tapi itu dilakukan di tempat yang memang mungkin dilakukan, khususnya di wilayah hulu yang tidak padat penduduk. Di tengah kota, apa boleh buat, sungai diberi turap beton.
Alasan sebenarnya, tampaknya, adalah keengganan Gubernur Anies Baswedan untuk menggusur wilayah-wilayah pinggir sungai yang akan dijadikan target pelaksanaan normalisasi. Gubernur sebelumnya dikecam sebagai gubernur yang bengis karena menggusur untuk keperluan tersebut. Anies sudah menebar janji untuk tidak menggusur. Tapi bagaimana caranya?
Dia sepertinya sedang berpikir mencari solusi. Semoga segera dapat solusi. Sementara Gubernur Anies masih berpikir, warga Jakarta harus tenang, dan bersabar, agar konsentrasi Gubernur tidak terganggu.
