Saya menyebutnya ‘pembangkangan’ atas maklumat. ‘Kita tidak meniadakan ibadah, hanya cara dikala darurat, yang itu juga di dasarkan pada dalil agama yang kuat, bukan asal solusi. Islam kan selalu beri solusi. Kita orang Islam jangan memikirkan diri orang per-orang. Tapi ingatlah kepentingan umum yang lebih luas —tulis Prof Haedar Nashir, Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, menanggapi polemik maklumat PP tentang mengganti shalat Jumat dengan shalat jamaah zuhur di rumah.
Di tengah berbagai kabar baik dan prestasi membanggakan lainnya masih saja ada paradok tentang ‘pembangkangan’ terhadap maklumat PP Muhamadiyah tentang cara ibadah dikala darurat.
Apa mereka lupa, bahwa maklumat PP tentang mengganti shalat Jumat dengan jamaah shalat zuhur di rumah adalah hasil simpulan para ulama tarjih dari berbagai disiplin ilmu (Multidisipilin-ilmu) — yang melibatkan berbagai ulama dengan berbagai keahlian dan profesi yang kredibel —-? Naif jika kemudian dipatahkan ditingkat pengurus takmir dan ranting!
Bukan substansinya yang saya bahas tapi ancaman ‘pembangkangan’ ini yang merisaukan— lima atau sepuluh tahun lalu persyarikatan ini dikenal patuh sebelum kemudian ada ‘pembangkangan’ kecil-kecil.
Contoh kecil saja: ‘saya harus ‘tukaran’ dengan salah satu pengurus takmir di ranting untuk mematuhi maklumat PP—setelah berdebat lama tentang fiqh dan tarjih baru kemudian saya pungkasi dengan pernyataan ‘overmacht’: ‘Ini masjid Muhammadiyah maka harus tunduk patuh pada keputusan PP, kalau antum tidak mau yang silakan cari masjid yang lain!
Di kota Malang kabarnya juga sama —maklumat PDM juga ‘dilawan’ oleh salah satu takmir masjid yang tetap bersikukuh menyelenggarakan shalat Jumat dengan berbagai dalih—- artinya maklumat PP dipatahkan di tingkat ranting,
Satu PR besar bagi Persyarikatan ditengah keterbukaan informasi. Bahkan ada beberapa yang ragu bersikap, semacam sikap cari aman dengan memberikan otoritas takmir dan ranting untuk bersikap atas dasar alasan kondisional.
Saya merasakan ‘pembangkangan’ ini sejak Pilpres tahun kemarin—- beda pilihan politik kerap merepotkan dan terbawa hingga hari ini saya kawatir terus meluas belum ada titik final. Meski jujur saya katakan bahwa sikap ‘pembangkangan’ macam ini juga ada di ormas lain sejenis bahkan lebih parah.
Saya aktivis, saya ada di dalamnya dan tahu persis—ada pergeseran kepatuhan yang saya lihat. Dari semula patuh dan terkoordinasi berubah menjadi ‘otonomisasi’ meski baru dalam soal yang paling kecil.
Mungkin berawal dari dikotomis pemilahan pemikiran defacto antara aktifis masdjid dan aktifis kampus:—yang pertama lebih lekat dengan puritan dan yang kedua ditabalkan sebagai liberal. (Dalam bahasa saling tak suka ).
Benarkah diantara aktivis masjid dan aktivis kampus telah terjadi kesenjangan? Saya pikir ini pertanyaan tergesa-gesa padahal belum ada kajian komprehensif tentang disparitas pemikiran di Persyarikatan. Lantas apa sebab ada ‘pembangkangan’?
Mungkin karena akses Pimpinan Pusat (PP), Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) dan Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) sebagai elite Persyarikatan melemah—-tiga struktural ini saya bilang sebagai elite Muhammadiyah hanya menguat di Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan rumah sakit atau amal usaha lain yang sejenis tapi kemudian melemah pada Pimpinan Cabang Muhammadiyah (PCM) dan Pimpinan Ranting Muhammadiyah (PRM), kelompok grassrote Muhammadiyah yang juga ingin eksis.
PCM dan PRM ini menguasai masjid dan amal usaha kecil-kecil yang tidak populer. Hidup dari urunan nir-fasilitas. Para aktivis ini dikenal militan sebab mereka adalah ujung tombak yang berhadapan langsung dengan pengamal TBC.
Meski jumlah ‘pembakangan’ terhadap maklumat PP tak seberapa, tapi layak ada skrining dan audit kepatuhan. Bukan hanya terhadap maklumat tapi juga terhadap putusan dan fatwa tarjih.
Sampai disini, ada pekerjaan besar bagi pimpinan Persyarikatan untuk mengembalikan marwah dengan cara menegakkan kepatuhan untuk tetap menjaga koneksitas antar struktur semacam ‘overmacht’ agar ‘pembangkangan’ tidak berkembang dan berulang karena ada pembiaran. Demikian.
