Wacana menjadikan Danau Toba sebagai objek wisata halal kembali mencuat dan makin menghangat hari-hari ini. Hal ini termaktub dalam pernyataan Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi terkait percepatan pengembangan Danau Toba demi menggenjot jumlah wisatawan asing, khususnya wisatawan Muslim dari Malaysia dan Brunei.
Salah dua agenda yang diusungnya adalah membangun masjid dan melarang pemotongan ternak babi secara sembarangan oleh masyarakat di sekitar Danau Toba.
Rencana tersebut tak pelak mendapat kritik dari berbagai pihak, khususnya masyarakat Batak di sebagian besar penjuru negeri, saya salah satunya. Ada beberapa alasan mengapa wacana tersebut layak ditolak.
Pertama, berkaitan dengan ternak babi. Sejatinya tuntutan dari masyarakat pegiat Danau Toba, termasuk mahasiswa GMKI yang sempat menggeruduk Kantor Gubernur, adalah agar Gubernur Edy segera menutup perusahaan peternakan babi yang selama ini mencemari air Danau Toba. Namun, alih-alih mengabulkan tuntutan tersebut, Edy justru memukul balik warganya sendiri dengan wacana pelarangan pemotongan babi secara sembarangan dengan dalih penampakan babi di depan umum akan membuat wisatawan Muslim kabur.
Kedua, Danau Toba bukan wisata religi melainkan wisata alam dan budaya sehingga wacana halalisasi tersebut amat tidak masuk akal. Alih-alih menghalalkan, Edy Rahmayadi seharusnya mencoba menggali lebih dalam terkait potensi yang dimiliki Danau Toba dan masyarakatnya. Entah itu potensi alam yang belum termaksimalkan atau potensi budaya Batak yang teramat kaya tersebut. Misalnya dengan membangun atau merevitalisasi bangunan atau miniatur yang mendukung status Danau Toba sebagai objek wisata berbasis budaya.
Jangan lupa bahwa Danau Toba bukanlah objek wisata baru, namun pernah berjaya di masa lalu. Dan kejayaan itu terjadi bukan karena statusnya sebagai objek wisata halal melainkan karena potensi alam dan kekhasan budaya yang dimiliki masyarakat setempat. Karenanya, daripada sibuk mewacanakan halalisasi, ada baiknya pemerintah provinsi fokus untuk menemukan atau merevitalisasi ikon-ikon objek wisata Danau Toba yang sudah ada sehingga kembali difavoritkan oleh para wisatawan lokal maupun mancanegara.
Ketiga, wisata halal bukan jaminan. Pak Edy mungkin lupa bahwa, meskipun Indonesia dinobatkan sebagai negara dengan objek wisata halal terbaik di dunia, nyatanya menurut Global Muslim Travel Index 2019 dibandingkan berwisata ke Indonesia, pelancong Muslim dunia justru lebih tertarik berwisata ke negara-negara macam Thailand, Singapura, hingga negara-negara Eropa yang notabene tidak berlabel halal.
Juga di dalam negeri. Meski kita memiliki banyak objek wisata halal semacam Lombok, kawasan wisata yang paling populer di Indonesia justru adalah Bali yang notebene tidak berlabel halal.
Bahkan saking populernya, ketika Raja Salman bin Abdulaziz al-Saud datang ke Indonesia, alih-alih berwisata ke Aceh atau Lombok yang berlabel halal, beliau justru lebih memilih mendaratkan kakinya ke Bali. Alasannya sederhana, karena keindahan alam yang dimiliki oleh Pulau Dewata.
Lagipula tak perlulah menjadi objek wisata halal untuk menjadi ramah bagi wisawatan Muslim. Sebagaimana di Bali pemerintah hanya perlu memastikan ketersediaan kebutuhan primer wisatawan Muslim, yakni makanan halal dan musalla. Dan lagi, saya berasumsi bahwa halalisasi Danau Toba bisa jadi menjadi bumerang tersendiri karena konsep halal bukan bagian dari masyarakat setempat. Apalagi bila halalisasi diikuti dengan datangnya pedagang berjargon halal dari luar daerah.
Lagi pula kalau objek wisata halal di daerah Muslim saja belum bisa digarap secara baik, bagaimana bisa kita berharap Danau Toba akan menjadi objek wisata halal yang menjanjikan? Masa Danau Toba hendak dijadikan kelinci percobaan.
Keempat, memantik kegaduhan. Meski Gubernur Edy berdalih bahwa halalisasi Danau Toba merupakan upaya untuk meningkatkan jumlah wisatawan, wacana tersebut bisa jadi dicurigai sebagai upaya Islamisasi di Tanah Batak. Kita tak boleh lupa bahwa dua kabupaten terdekat dengan Danau Toba, yakni Toba Samosir dan Samosir, merupakan daerah dengan mayoritas penduduknya lebih dari 90 persen adalah Kristen/Katolik. Bahkan di Samosir 99 persen warganya menganut agama Kristen, Katolik, maupun agama lokal.
Maka, tak usah heran wacana halalisasi tersebut berpotensi mengusik hubungan antar umat beragama di Tanah Batak yang selama ini terjalin secara baik. Terlebih ketika isu SARA yang menimpa umat Kristen sedang hangat dibicarakan di Indonesia. Jangan pula hanya gara-gara ego gubernur, kepentingan masyarakat justru yang dikorbankan.
Sama halnya masyarakat di daerah Muslim yang akan marah bila wisata halalnya diubah menjadi wisata non-halal. Maka, masyarakat di sekitar Danau Toba bisa juga akan marah bila wisata budayanya dipaksa menjadi wisata halal. Nah, daripada menelurkan ide-ide yang keblinger, lebih baik Pak Edy yang terhormat menggagas langkah-langkah yang lebih progresif. Entah itu menertibkan perusahaan pencemar Danau Toba semacam Aquafarm, Japfa, maupun Toba Pulp Lestari. Pak Edy dan jajarannya perlu mengkaji dan memeriksa ulang posisi hotel-hotel agar tidak mencemari air Danau Toba.
Sebagai penutup saya hendak menekankan bahwa kepopuleran suatu objek wisata tidak bergantung pada halal atau tidaknya. Sama sekali tidak. Popularitas suatu objek bergantung pada daya tarik, pelayanan, dan diferensiasinya dibandingkan objek wisata lainnya.
Baca juga
Habis Zonasi Halal, Terbitlah Festival Babi
Benarkah Presiden Jokowi Pro-Lingkungan Danau Toba?
