Selasa, Mei 18, 2021

Menjaga Integritas Ala LBH

Kenapa Ada Buzzer Sukarela yang Tidak Dibayar?

Saya kira, ada banyak karakteristik buzzer dalam dunia politik kita. Ada buzzer yang punya tujuan materi (profesi buzzer), ada yang memang memiliki moralitas right...

Perjuangan The Villas Bertahan di Premier League

Aston Villa. Sebuah tim yang mungkin sudah dilupakan, kisahnya tidak se menyedihkan Sunderland atau Persegres Gresik, Tapi Aston Villa juga sudah kehilangan sayap kejayaan...

Ketika Para Tokoh Mendukung PSI

Sejatinya Pemilu adalah langkah mewujudkan harapan. Memilih pemimpin dan wakil rakyat adalah jalan mewujudkan harapan itu. Kita mempercayakan pengelolaan negara kepada mereka yang namanya...

Indonesia Tanpa Feminis: Tubuh Hak vs Kekerasan Moral

/1/ “Ini aurat gue bukan urusan lo.” Aku mendapatkan kalimat ini dari sebuah foto captured perdebatan di status Facebook. Siapa pun penulisnya tidaklah begitu penting,...
Avatar
Arman Dhanihttp://www.kandhani.net
Penulis. Menggemari sepatu, buku, dan piringan hitam.

Saat riset tentang LBH Jakarta, saya menemukan hal yang membuat saya malu sebagai individu. Bagaimana bisa sebuah lembaga berjuang membela nilai secara konsisten meski harus melawan orang yang dihormati atau berseberangan dengan teman sendiri.

Seorang teman di Jogja menyebut cerita LBH-LBH di daerah bisa jadi lebih epik. Karena mereka harus melawan banyak lapisan. Seperti preman, penyalahgunaan kekuasaan lokal, perusahaan, atau bahkan teman sendiri jika berseberangan kepentingan.

Dalam kasus penggusuran di Jakarta saat Ali Sadikin berkuasa, LBH bertikai, berperkara sampai pengadilan. Meski kita tahu, Lembaga itu didirikan sebagian karena dorongan Ali Sadikin, bahkan mengeluarkan anggaran khusus untuk membiayai lembaga itu.

LBH juga kerap bersitegang dengan kelompok muslim. Mereka ini dianggap pro komunis, membela gerwani, hanya karena merelakan sebagian kantornya untuk dijadikan acara seminar bertajuk 65. Padahal Kasus Tanjung Priuk, pelarangan Jilbab, sampai pembelaan Abu Bakar Ba’asyir juga dilakukan.

Di lain tempo LBH pernah dikritik, diejek, dan dikecam karena membela “orang-orang yang dituduh terorisme”. LBH Makasar pernah mengadvokasi lima mahasiswa NTB yang dituduh teroris, setelah penyelidikan ternyata bukan. LBH tidak sedang membantu teroris, mereka sedang membantu menjaga hak warga negara untuk merasa aman dari kerja buruk aparat keamanan.

LBH juga dikecam karena dianggap berpihak pada terorisme dengan menolak hukuman mati. Lebih dari itu dianggap tidak membela hak korban. Lha LBH itu salah satu pihak yang paling getol mendorong penjaminan Hak Korban dalam Revisi UU Terorisme.

LBH percaya aksi terorisme itu adalah kejahatan pidana, maka penanganannya harus pula dilakukan melalui model pendekatan penegakan hukum yang mensyaratkan adanya penghormatan terhadap prinsip negara hukum, tatanan negara yang demokratik, serta menjamin perlindungan kebebasan dan HAM.

Orang bisa menyebut LBH Jakarta oportunis. Tapi saya melihat mereka bersetia pada nilai. Membela kepada yang ditindas, siapapun yang berperkara. Bahkan meski sering berbeda pendapat tentang proses penggusuran di Jakarta, LBH mengeluarkan sikap khusus membela Ahok dalam hal penistaan Agama. Menurut LBH, Ahok tak bersalah, oleh karena itu ia harus dibela.

LBH Jakarta pernah merilis riset tentang penggusuran di Jakarta, hasilnya digunakan untuk mengadvokasi kelompok miskin kota. Meski tak sedikit risetnya digunakan untuk mengkritik Gubenur Jakarta saat itu, Ahok. Maka saat ini mereka merilis laporan tentang reklamasi, ada orang yang menggunakan riset itu untuk menghatam Gubenur Jakarta saat ini, Anies.

Orang-orang yang dulu menghina-hina hasil riset LBH Jakarta soal penggusuran, mungkin akan menyanjung, memuji, dan membagikan riset soal reklamasi. Hanya agar punya alasan menghajar Anies Baswedan. Perilaku yang demikian sah saja, meski tak lebih baik dari burung pencari bangkai.

Saya percaya LBH hanya contoh dari konsistensi dan integritas. Bahwa saat kita mengkritik sebuah kebijakan, bukan karena sosok pembuat kebijakan itu, tapi memang kebijakan itu yang salah. Misalnya hanya karena menolak menghukum mati teroris, bukan berarti mereka setuju dengan terorisme atau nilai yang diusung mereka.

Konsistensi ini juga diusung pada kasus reklamasi dan penggusuran. Reklamasi Jakarta siapapun yang jadi Gubernur, semestinya memang diprotes dan dilawan, bukan malah membela hanya karena Ahok, lalu ikutan gebuk menolak karena berganti Anies.

Menurut LBH Teluk Jakarta haruslah dipulihkan dan dikembalikan kepada seluruh warga Jakarta, termasuk nelayan dan masyarakat pesisir, karena reklamasi hanya menghilangkan sumber penghidupan nelayan, merusak lingkungan dan memperbesar potensi bencana di utara Jakarta.

Ini juga bukan soal ikutan trend. Reklamasi yang ada di Jakarta, Benoa, dan Makasar. Masing-masing punya potensi bahaya, menolak potensi bahaya itu yang sedang diperjuangkan, bukan sekedar membenci proyek infrastruktur pemerintah.

Saya percaya orang yang mendukung reklamasi paham benar apa yang mereka perjuangkan, tahu analisis dampak lingkungannya, atau minimal paham benar manfaat bagi masyarakat sekitar, bukan cuma sekedar setuju karena idolanya mengatakan ini perlu.

Karena apa yang lebih menyedihkan daripada membela kebijakan berdasarkan pesona, bukan kajian kritis atau analisa kepentingan publik. Mereka yang menolak pun harus siap diuji, penolakan berdasarkan kepedulian lingkungan, keberpihakan masyarakat miskin, atau tata kelola kota yang dianggap menyimpang.

Dalam hal reklamasi dan penggusuran baik untuk pembangunan infrastruktur atau pembangunan pabrik, di manapun, tak cuma di Jakarta. Mereka yang mendukung semestinya berpijak pada nilai. Nilai yang paling penting adalah mana yang paling menguntungkan publik, dalam hal ini masyarakat atau lingkungannya tidak terdampak buruk.

Apa susahnya memahami, yang dilawan itu kesewenang-wenangan, perusakan lingkungan, dan penggunaan kekerasan dalam membangun, bukan pembangunan itu sendiri. Bukan idolamu atau seorang yang kamu kagumi. Yang dilawan itu kebijakan yang berpotensi merusak, bukan karena benci sosok.

Sebagai bagian dari masyarakat sipil, LBH berperan mengadvokasi kepentingan publik. Ia tidak bicara sosok atau tokoh. Mereka memperjuangkan nilai, yang dilawan merupakan kebijakan, bukan pejabat sebagai individu. Ali Sadikin menunjukkan watak yang luar biasa soal ini, ia pernah bilang Lembaga Bantuan Hukum bagi si miskin harus ada sebagai kontrol penguasa.

“Saya jengkel, tapi mereka harus ada,” kira-kira begitu menurut Ali Sadikin.

Saya belajar dari membaca rekam jejak yang LBH, mereka tidak membenci gubenur, yang mereka benci adalah penggunaan kekerasan, proses intimidasi, dan kesalahan prosedur saat melakukan penggusuran (atau reklamasi). Jika penggusuran itu dilakukan dengan damai, seluruh warga bersedia dengan sendirinya, apa ya LBH Jakarta mau mengada-ada protes?

Avatar
Arman Dhanihttp://www.kandhani.net
Penulis. Menggemari sepatu, buku, dan piringan hitam.
Facebook Comment

POLIKLITIK

ARTIKEL TERBARU

Hari Buku Nasional, Budaya Literasi Kita Masih Rendah!

Dalam sebuah video perjalanannya, Fiersa bersari pernah mengucapkan perbanyaklah membaca buku, supaya pertanyaan bagaimana cara menulis tidak perlu diucapkan lagi. Suatu ungkapan yang menekankan...

Biografi dan Cara Berpikir Hamka (Bagian 1)

Sabtu pagi, 8 Juni 2013, Prof. James R. Rush dari Arizona State University, berkunjung ke tempat tinggal saya di Jakarta, untuk bertukar pikiran tentang...

Rasa Kemanusiaan Tidak Mengenal Batas Negara

Nampak aneh jika ada seorang manusia bisa berbuat baik tanpa ada alasan apapun dibelakangnya. Itu pikiranku dulu, ternyata hal itu pernah terjadi setelah aku...

Nasib Korban Kejahatan Seksual di Indonesia

Berdasarkan studi yang dilakukan oleh ValueChampion tahun 2019, Indonesia disebut sebagai negara kedua di kawasan Asia Pasifik yang paling berbahaya untuk wisatawan wanita. Bagi...

Indonesia dan Konflik Palestina: Langkah Ekstrem

Akhir Ramadhan diwarnai dengan serangan yang berulang dari Zionis Israel kepada Palestina. The Reuters melaporkan bahwa tembakan roket dan serangan Israel berlangsung secara masif...

ARTIKEL TERPOPULER

Tegakkan P3SPS Secara Keseluruhan

Televisi merupakan sebuah media telekomunikasi yang terkenal dengan fungsi sebagai penerima siaran gambar bergerak dan suara, dalam bentuk monokrom (hitam-putih) maupun berwarna. Kata "televisi"...

Doa dan Puisi untuk Palestina

Kamis malam ini (24-8-2017) akan digelar acara “Doa untuk Palestina”. Diprakarsai oleh Ahmad Mustofa Bisri alias Gus Mus, acara yang akan berlangsung di Grahana...

Strategi Mengikis Angka Golput

Golongan putih (Golput) atau perilaku non-voting (orang-orang yang tidak menggunakan hak pilihnya) masih menjadi bayang-bayang Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2019. Padahal, pesta demokrasi ini akan diselenggarakan...

Membedah Ucapan Jokowi soal Bipang Ambawang

Ucapan Presiden Jokowi soal ajakan kepada masyarakat untuk membeli makanan khas daerah, salah satunya bipang Ambawang, menjadi kehebohan baru. Ucapan itu terdapat dalam potongan...

Rasa Kemanusiaan Tidak Mengenal Batas Negara

Nampak aneh jika ada seorang manusia bisa berbuat baik tanpa ada alasan apapun dibelakangnya. Itu pikiranku dulu, ternyata hal itu pernah terjadi setelah aku...

Log In

Forgot password?

Don't have an account? Register

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.