Senin, Mei 17, 2021

Memahami Khalifah dan Khilafah

Apa Yang Seharusnya Kita Lakukan Jika Ada Berita Kecelakaan?

Pagi tadi seperti biasanya saya bersiap-siap akan berangkat kuliah setelah menghabiskan libur panjang saya. Tepat pukul 09.52 pagi, handphone saya berdering. Rupanya seorang teman...

KPK dan DPR, Sinetron Kejar Tayang

Lagi, rakyat Indonesia dipaksa menonton sinetron dramaturgi politik yang tak lulus sensor. Sinetron yang barangkali bisa diberi judul "Cinta dan Benci DPR-KPK". Bukan Cicak...

Covid-19 dan Melawan Stunting

Sejak kasus pertama yang menginfeksi warga Wuhan, Cina pada Desember 2019 lalu, hingga hari ini virus Corona jenis baru yang dikenal dengan Covid-19 semakin...

Kekerasan Seksual Anak dan “Homoseksualitas” Islam

Peringatan Hari Anak Nasional (HAN) 2019 ini terasa paradoks. Jeritan puluhan anak korban kekerasan seksual tenggelam di tengah gegap gempitanya perayaan dan seremonial. Setidaknya...
Avatar
Muhsin Labib
Pengajar filsafat Islam dan pemerhati isu-isu toleransi dan kemanusiaan.

Jelang pilpres suhu ketegangan meningkat. Salah satu yang meramaikannya adalah isu khilafah. Ditengarai salah satu paslon didukung oleh kelompok pengusung khilafah. Polemik seputar isu ini terus berlangsung. Yang terbaru adalah polemik seputar relasi antara khilafah dan khalifah.

Secara morphologis, khalifah dan khilafah jelaslah berhubungan. Tulisan para tokoh yang terlibat dalam polemik seputar isu ini melukiskan penguasaan yang mendalam tentang anatomi bahasa Arab di balik kata khilafah dan khalifah. Tapi mungkin akar persoalannnya bukan khilafah atau khalifah tapi khilafah sebagai sistem pemerintahan di era modern.

Bila diperhatikan, dapat dipahami bahwa para cendekiawan yang terlibat dalam polemik tersebut bersepakat menolak khilafah sebagai sistem modern pengelolaan negara modern. Mungkin agar bisa menguraikan masalahnya secara fair, mungkin kita dapat membagu umat pengiman khilafah dalam tiga kelompok sebagai berikut:

Kelompok pertama menganggap sistem apapun selain khilafah sebagai toghut dan berkeyakinan bahwa khilafah adalah sistem negara yang ditetapkan dalam Islam. Kelompok ini menganggap pemegang khalifah adalah khalifah, sebagaimana 4 sahabat yang menjadi pemimpin sepeninggal Nabi SAW karena “khalifah” tertera dalam al-Quran.

Kelompok kedua menerima sistem demokrasi dengan asas Pancasila dan menolak ide negara bersistem khilafah tapi menerima khalifah dalam makna keagamaan tanpa makna politik karena tertera dalam al-Quran.

Kelompok ketiga berusaha mengambil jalan tengah dengan tetap menerima khilafah sebagai konsep keagamaan, bukan sebagai sistem politik dengan alasan khalifah (yang seakar dengan kata khilafah) tertera dalam al-Quran.

Yang perlu diperhatikan pula ialah bahwa ketiga kelompok di atas menerima khilafah. Adakah kelompok keempat? Ada. Mereka menganggap khalifah yang tertera dalam al-Quran sebagai suksesor yang merupakan posisi spesies manusia, bukan manusia personal. Kelompok ini memposisikan manusia sebagai mandataris Tuhan sebagai spesies pengelola alam yang direpresentasi oleh Muhammad sebagai manifestNya.

Meski demikian, Nabi SAW bukanlah khalifah dalam pengertian pemimpin politik karena tak melanjutkan kepemimpinan sebelumnya dan kepemimpinanya bukan khilafah karena tak terbentuk oleh suksesi pemerintah sebelumnya.

Kelompok ini menganggap khilafah sebagai sebuah kata tanpa konotasi keagamaan sama sekali, bukan sebuah sistem otoritas khas dalam pengelolaan masyarakat dan bukan pola khusus pembentukan kepemimpinan politik dan bukan pola pelaksanaan pemerintahan politik. Pola kepemimpinan Sahabat Abubakar berbeda dengan kepemimpinan Sahabat Umar, begitu pula dengan Utsman dan Ali bin Abi Talib.

Bagi kelompok ini khilafah adalah peristiwa suksesi sebuah kepemipinan. Karenanya, siapapun yang menjadi pemimpin atau penguasa menggantikan pemimpin sebelumnya adalah khalifah. Sesuai dengan denotasi kata khalifah, pemimpin yang baik maupun tiran, yang mendapatkan kekuasaan secara demokratis atau secara paksa bisa dipredikasi khalifah. Karena itu sebutan Khulafa’ al-Rasyidin diberikan kepada orang-orang yang dianggap sebagai para pemimpin baik. Namun para penguasa dari Bani Umayah dan Bani Abbas dan lainnya juga disebut khalifah.

Kelompok ini meyakini pemimpin yang terpilih secara demokratis (Syura) dalam sebuah sistem negara yang dibangun di atas kesepakatan adalah khalifah yang rasyid. Karena khilafah adalah kepemimpinan yang dipilih dengan syura, maka Presiden terpilih RI adalah khalifah. Dan karena itu pula, tak perlu lagi ajakan mendirikan khilafah.

Mungkin banyak yang tak paham bahwa menolak khilafah adalah dilema bagi yang menganggapnya sebagai bagian dari teologi dan khazanah mazhab. Namun bagi yang tak menganggap khilafah sebagai bagian dari teologi, menolaknya adalah sebuah kemestian. Itu artinya, polemik seputar khilafah hanya terjadi dalam tiga kelompok di atas dan tidak menjadi penting bagi kelompok keempat ini.

Sayangnya, kelompok keempat ini tak diberi kesempatan untuk menyampaikan pandangan-pandangannya demi memperkaya khazanah pemikiran Islam modrerat di Indonesia karena keburu dicap sesat bahkan kafir.

Avatar
Muhsin Labib
Pengajar filsafat Islam dan pemerhati isu-isu toleransi dan kemanusiaan.
Facebook Comment

POLIKLITIK

ARTIKEL TERBARU

Indonesia dan Konflik Palestina: Langkah Ekstrem

Akhir Ramadhan diwarnai dengan serangan yang berulang dari Zionis Israel kepada Palestina. The Reuters melaporkan bahwa tembakan roket dan serangan Israel berlangsung secara masif...

Membedah Ucapan Jokowi soal Bipang Ambawang

Ucapan Presiden Jokowi soal ajakan kepada masyarakat untuk membeli makanan khas daerah, salah satunya bipang Ambawang, menjadi kehebohan baru. Ucapan itu terdapat dalam potongan...

Individualisme dan Kecenderungan Nalar Eksploitasi

Sebelum Siddhata Gautama mencapai puncak pencerahan nirwana. Di masa kecilnya, ia pernah diajak ayahnya untuk menghadiri aktivitas pembajakan tanah yang oleh masyarakat setempat, dianggap...

Resolusi Kemandirian Pangan

Beberapa waktu yang lalu terjadi kegaduhan akibat statemen yang dilontarkan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi tentang rencana impor beras. Sejumlah kalangan kemudian bereaksi dan memberikan...

Diskursus Proporsionalitas Pidana dalam Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana

Pada bulan Maret lalu, Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menyampaikan laporan terkait pembahasan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2021. Dalam laporan tersebut disampaikan...

ARTIKEL TERPOPULER

Tegakkan P3SPS Secara Keseluruhan

Televisi merupakan sebuah media telekomunikasi yang terkenal dengan fungsi sebagai penerima siaran gambar bergerak dan suara, dalam bentuk monokrom (hitam-putih) maupun berwarna. Kata "televisi"...

Doa dan Puisi untuk Palestina

Kamis malam ini (24-8-2017) akan digelar acara “Doa untuk Palestina”. Diprakarsai oleh Ahmad Mustofa Bisri alias Gus Mus, acara yang akan berlangsung di Grahana...

Membedah Ucapan Jokowi soal Bipang Ambawang

Ucapan Presiden Jokowi soal ajakan kepada masyarakat untuk membeli makanan khas daerah, salah satunya bipang Ambawang, menjadi kehebohan baru. Ucapan itu terdapat dalam potongan...

Strategi Mengikis Angka Golput

Golongan putih (Golput) atau perilaku non-voting (orang-orang yang tidak menggunakan hak pilihnya) masih menjadi bayang-bayang Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2019. Padahal, pesta demokrasi ini akan diselenggarakan...

Enzo Allie dalam Polemik Denny Siregar dan Birgaldo Sinaga

Baru-baru ini media sosial kita diramaikan dengan kehadiran sosok pemuda blasteran Indonesia-Perancis yang mendaftar sebagai taruna akademi militer (Akmil). Pada awalnya, pemuda bernama Enzo Allie...

Log In

Forgot password?

Don't have an account? Register

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.