Bali belakangan ini kembali jadi buah bibir. Megawati melempar “humor tentang kursi” di Kongres V partainya di pulau indah itu. Padahal saya menantikan refleksi kenegaraan di abad ke-21 ini. Lalu tiba-tiba saja saya teringat seorang pengkaji dan pencinta Bali sepenuh hati di Leiden, Hedi Hinzler namanya.
Hampir genap dua tahun silam, saya menginap di rumahnya lebih dari sebulan. Rumahnya menjadi legenda bagi beberapa mahasiswa Indonesia di Leiden, tak jauh dari kanal sungai yang indah persis berdampingan dengan Universitas Leiden.
Tiap kali memasuki kamar indekos di rumahnya itu, saya terpaksa memasuki dunia Hindu-Bali. Di mana-mana koleksi buku tentang ke-Bali-an terhampar. Hedi bahkan sangat aktif menggalang dana dan aksi untuk merawat dan mengembangkan khazanah budaya pulau dewata itu.
Suatu ketika saya bertanya kepada Hedi, tentang sosok cendekiawan yang belum banyak dikenal, kecuali oleh orang Bali saja. Tokoh itu bernama I Gusti Bagus Sugriwa (w. 1977). Hedi hanya menjawab singkat, “Tak banyak yang menulis tentang Sugriwa.” Dilampirkannya 25 daftar buku yang ditulis Sugriwa. Tapi ini belum semuanya.
Konon ada 68 judul dan ratusan artikel yang diterbitkan. Sungguh karya yang cukup untuk menyelami alam pikirannya mengenai agama, budaya, dan keindonesiaan umumnya. Mungkin jika ada yang berminat, sosok ini bisa diangkat menjadi tema disertasi.
Bicara Bali memang tak bisa terlepas dari sosok besar Sugriwa. Budaya Bali tak bisa dipisah dari figur yang membangkitkan spirit, mereformasi pemahaman kehinduan. Ia tak hanya berwacana melalui banyak pikiran yang tertulis, tetapi juga melembagakan pendidikan Hindu.
Hampir sulit untuk melupakan peran pentingnya dalam menghidupkan nilai-nilai Hindu-Bali. Berkat keterlibatannya, agama Hindu kemudian diakui sebagai salah satu agama resmi di Indonesia, pada 1962. Tak disangkal lagi, Sugriwa memang berkawan dengan Soekarno.
Apa yang membuat Sugriwa dekat dengan Soekarno? Jika bukan selamanya dekat secara fisik, setidaknya secara mental-intelektual. Itu awalnya bermula dari moto negeri kita: Bhinneka Tunggal Ika. Cerita singkatnya begini.
Bhinneka tunggal ika tan hana dharma mangrwa. Bunyi lengkap moto negeri ini berarti berbeda-beda tetap satu jua, tak ada kebenaran yang mendua. Penggalan hikmat-kebijaksanaan ini diambil dari Sutasoma oleh Mpu Tantular pada abad ke-14, Majapahit.
Untaian kata itu pertama kali disebut orientalis Belanda, Hendrik Kern (1833-1917), dalam jurnal Verspeide Geschriften jilid keempat, terbit pada 1916. Penerbitan ini beredar luas dalam kehidupan urban di Batavia, Bandung, Surakarta, Surabaya dan lainnya.
Dalam konteks itu, penerbitan teks-teks lokal yang disponsori Belanda ikut serta menumbuhkan kesadaran nasional. Setidaknya, kita bisa membayangkan, Soekarno dan Mr. Yamin ikut pernah membaca penerbitan ini dan menjadikannya inspirasi agung di kemudian hari dalam sidang BPUPKI.
Antara Mei dan Juni 1945, musyawarah mahapenting itu digelar di Jakarta untuk mempersiapkan landasan mendasar dari sebuah negara resmi yang baru bernama Indonesia. Sebuah momen 1945 yang imajinasi historisnya tidak akan lekang ditelan zaman.
Dalam peristiwa itulah, Soekarno menggali landasan filosofis Pancasila. Bukan hanya Soekarno dan Mr. Yamin yang kemudian menyebut Bhinneka itu. Bersama Sugriwa, konon dalam pembicaraan terbatas dengan Soekarno dan Mr. Yamin, Bhinneka itu muncul.
Tak tahu pasti seberapa dekat Sugriwa dengan si Bung Besar. Tapi, pada akhir 1950-an, barangkali atas perintah Soekarno, Sugriwa menyunting naskah kakawin Sutasoma. Bagi Sugriwa, teks Sutasoma ini sudah menubuh dalam keberagamaan dirinya, dipelajari melalui kesarjanaan Hindu, disalin bahkan dibacakan terus-menerus.
Boleh dikata, silsilah kebangsaan dari motto Bhinneka itu menjadi absah setelah Sugriwa ikut serta menyumbang sesuai dengan kapasitas spiritual-intelektualnya. Boleh dikata, tak ada Bhinneka tanpa Sugriwa. Sugriwa mendarah daging dalam pembentukan awal risalah kebangsaan kita yang dirancang tak monolitik.
Rupanya, sebelum menyunting Sutasoma itu, Sugriwa menggiatkan dunia intelektual di Bali. Ia aktif sebagai pimpinan majalah Damai yang diterbitkan oleh Yayasan Kebhaktian Pejuang Bali.
Majalah yang pertama kali terbit pada 17 Maret 1953 itu awalnya muncul berkala setiap tanggal tujuhbelas, maksudnya untuk ngalap berkah peringatan kemerdekaan 17 Agustus. Namun, mulai Agustus 1953, penerbitannya berkala dua kali setiap bulan, yakni tanggal pertama dan ketujuhbelas.
Bersama dengan majalah lainnya, Bhakti, majalah Damai berperan dalam membangkirkan kesadaran intelektual generasi muda di Bali untuk menulis, khususnya menulis karya sastra berupa puisi dan fiksi. Muncullah nama-nama baru misalnya Sana, I Gusti Ngurah Bagus, Gangga Sila, Eren, Dharmapada, L Selasih dan I Gusti Ngurah Oka—hampir semuanya merupakan murid Sugriwa. Ia melahirkan generasi intelektual baru yang mewarnai corak kebudayaan Bali.
Umumnya, karya sastra itu ditulis dengan latar belakang perjuangan revolusi dan pentingnya menaga kedaulatan rakyat. Tak hanya itu. Ada juga cerita cinta dengan latar sosial masa perjuangan serta revolusi sosial. Damai juga sering memuat kesusastraan Bali tradisional. Sugriwa sendiri pernah menerjemahkan satu kakawin klasik bernama Dharma Sunya yang ikut diterbitkan Damai.
Beberapa peneliti menyebut sebelum 1950 memang merupakan masa vakum penerbitan ketika para intelektual Bali—selain Sugriwa, misalnya ada Panji Tisna dan Nengah Mitra—sibuk berjuang dalam revolusi nasional. Sehingga, nyaris tak ada waktu untuk menulis. Hanya ada satu perkecualian: pada masa kolonial Jepang, ada koran Bali Shimbun, terbit dengan Bahasa Indonesia yang juga menerbitkan karya puisi.
Setidaknya selama periode 1945-1966, hampir tak ada jarak intelektual antara Soekarno dan Sugriwa. Sekarno ada dalam benak sang cendekiawan Bali itu. Kata-kata sang presiden diselipkan dalam beberapa bukunya. Banyak buku terbitannya boleh dibilang bagian dari upaya untuk menghidupkan kembali kanon sastra masa lalu yang lahir dari kebudayaan Hindu di nusantara. Ia adalah pembaca, penghayat, juga sekaligus penyunting dan penyelamat khazanah klasik.
Penggulingan Soekarno tahun 1965 berdampak pula pada kiprah Sugriwa. Bukunya Ilmu Pedalangan Pewayangan, 1963, digubah oleh Ketut Rota pada 1977 dengan judul baru Pewayangan Bali: Sebuah Pengantar. Di satu sisi, Rota menambah sesuatu dan memperluas argumen serta menyertakan referensi terkait dengan buku Sugriwa itu.
Pada sisi lain, Rota menghapus beberapa bau agama yang ditulis Sugriwa seperti kaitan wayang dengan mikokosmos dan makrokosmos. Ditambah pula, Rota menghilangkan kata pengantar politiknya yang mengutip pidato Bung Karno. Peneliti Bali terkemuka dari Boston, Brita Heimarck, menelisik hal ini sebagai dampak kedekatan antara Sugriwa dan Soekarno yang perlu dinetralisir melalui, salah satunya, tulisan Rota.
Membincang Indonesia tanpa Bali itu mustahil. Dan Bali tanpa Sugriwa itu seperti raga tanpa jiwa. Tanpa Sugriwa, tak akan pernah muncul kesepakatan dan pengesahan mengenai motto “Bhinneka tunggal ika.”
Jika Anda banyak menyebut mereka yang terpinggirkan dan terlupakan yang berperan besar dalam bangunan awal kebangsaan Indonesia, maka masukanlah I Gusti Bagus Sugriwa ke dalam ingatan Anda bahwa negeri kita dibangun untuk semua.
