Bencana di Jepang akibat terjangan topan Hagibis pada 15 Oktober lalu mampu meluluhlantakan bangunan infrastruktur pemukiman, industri, dan jalan-jalan di 7 wilayah. Diperkirakan 72 orang meninggal dunia akibat hantaman topan dan puluhan orang lainnya dinyatakan hilang (liputan6.com).
Setahun sebelumnya, banjir dan longsor yangg menyebabkan kematian 179 orang (Tempo, 12 Juli 2018) dan 2 juta pengungsi di 11 prefektur di Jepang menimbulkan pertanyaan besar. Jika negara yang mumpuni di bidang teknologi dan infrastruktur serta tingkat ketaatan terhadap kebijakan tata ruang yang tinggi seperti itu saja tetap luluh lantak, bagaimana dengan Indonesia sendiri?
Pada artikel “Why torrential rain killed so many”, The Street Times, Asia (10 Juli 2018), yang mengupas tragedi tersebut, ada 2 poin penting yang disampaikan. (1) Penyebab besarnya jumlah korban dan kerugian diakibatkan oleh keterbatasan ‘lahan’, yang ‘memaksa’ penduduk untuk tetap tinggal, walau lahan tersebut rentan dari bencana. (2) Sistem dan teknologi yang maju dapat membuat masyarakatnya terbuai rasa aman.
Kepercayaan yang tinggi dari penduduk Jepang terhadap pemerintah—yang terefleksikan pada sistem manajemen kebencanaan mereka dan canggihnya teknologi—membuat penduduk merasa terlindungi dan merasa sangat aman. Sistem dan teknologi yang baik dan menunjang memang bisa meningkatkan kepercayaan diri mereka bahwa mereka dapat tinggal dengan aman, walau berdiri di lahan yang rentan.
Ada dua hal pokok yang ingin disampaikan. Pertama, bagaimana melihat persoalan dan solusi dari dampak merugikan perubahan iklim dari aspek sosial, melalui penyiapan perangkat sosial sebagai media transformasi menuju masyarakat yang tangguh (resilient). Kekuatan modal sosial (social capital) yang berangkat dari asumsi/teori bahwa pada saat sistem, regulasi, teknologi tak mampu menghindarkan bencana, maka modal sosial adalah garda terdepan ‘menyelamatkan’ mereka dari bencana lebih besar.
Ada prasyarat dalam modal sosial, yaitu adanya pemahaman yang sama terhadap risiko dan cara mengatasinya. Dalam konteks adaptasi, sangat direkomendasikan adaptasi yang sifatnya publik. Mengapa? Karena adaptasi yang sifatnya individu rentan menyebabkan risiko pada individu atau masyarakat lainnya. Oleh sebab itu, adanya building concensus di antara mereka yang didukung dengan pengetahuan yang benar dan tepat menjadi sebuah keharusan.
Sebab, jika tak diikuti dengan adanya pemahaman/kesadaran/pengetahua
Hal penting kedua lainnya adalah telah banyak bukti bahwa kegagalan implementasi strategi perubahan iklim di kota umumnya karena bersandar pada kewenangan kota yang amat terbatas. Aspek tata kelola (governance) perubahan iklim menjadi salah satu aspek yang sangat penting dan bisa mendasari upaya adaptasi maupun mitigasi yang dilakukan oleh pemerintah kota. Selain itu, model tata kelolanya adalah multilevel governance, yaitu pemerintahan yang bertumpu pada lebih dari satu lapisan pemerintah atau model kepemerintahan yang inklusif; mengandalkan peran baik dari aktor pemerintah dan non-pemerintah.
Dalam konteks ini, ada dua indikasi yang merefleksikan keberadaan tata kelola multitingkat (Crespy, Heraudi, & Perry, 2007). Pertama, struktur atau institusi dan aktor/agen yang terlibat dalam pengembangan kebijakan semakin meningkat dan kompleks. Kedua, keberhasilan penanganan masalah yang kompleks biasanya tidak hanya melibatkan satu institusi atau agen, tetapi juga institusi dan agen yang berada pada berbagai tingkatan pemerintahan yang berbeda.
Agenda Adaptasi Perubahan Iklim dan Pengurangan Risiko Bencana merupakan agenda yang kompleks karena penanganannya lintas wilayah, lintas bidang/sektor, lintas kelompok atau ‘kelas’ dan lintas generasi dan lintas disiplin keilmuan.
Agar memiliki daya guna dan efektif dalam bingkai perubahan iklim yang tinggi, maka yang harus diikutseratkan di dalamnya adalah; (1) Komposisi aktor atau stakeholder; (2) Dinamika hubungan horisontal antaraktor, dan (3) Relasi antar-tingkatan pemerintah. Ketiganya didukung dengan pengelolaan pengetahuan, kebijakan dan rencana sektor, dan akses pembiayaan.
Pengelolaan pengetahuan disiapkan untuk memadahi upaya merespons ancaman dan dampak perubahan iklim bisa menjadi terukur, sehingga masuk dalam bingkai perencanaan dan penganggaran pemerintah.
Menurut Betsil dan Bulkeley (2006), relasi antar-tingkat pemerintahan dalam konteks tata kelola multitingkat dapat mendorong tersebarnya aksi, program, bahkan kebijakan kota dan sektor untuk perubahan iklim. Hal tersebut mungkin terjadi karena relasi antar-tingkat antar jejaring aktor mempercepat terjadinya transformasi legitimasi dan nilai-nilai yang tidak terikat batas-batas administratif dan pemerintahan.
Pendeknya, diskursus dalam dinamika krisis iklim yang menimbulkan banyak bencana, faktor modal sosial masyarakat menjadi urgen untuk dihadirkan dan diprioritaskan. Tingkat ketidakpastian dari magnitude yang ditimbulkan oleh perubahan iklim berpotensi menimbulkan maladaptasi perubahan iklim.
Maladaptasi akan mengakibatkan inefisiensi dan ineffectiveness dari program serta biaya yang telah dikeluarkan, juga berpotensi mengakibatkan ketidakadilan bagi pihak yang seharusnya terlindungi dari dampak dan ancaman perubahan iklim, namun tidak diprioritaskan.
Demikian pula dengan dibukanya ruang inovasi dan kreativitas pemerintahan kota dalam merespons ancaman/memanfaatkan peluang dari perubahan iklim menjadi keharusan. Inovasi dan kreativitas muncul dari demokratisasi pengetahuan para aktor yang diikuti dengan penghargaan terhadap peran dan posisi masing-masing tanpa salah satu mensubordinasikan yang lain. Selain itu, kemauan mengelola pengetahuan untuk menjadi sandaran pembuatan keputusan adalah sebuah keharusan.
Dengan demikian, kota akan selalu siap ketika dihadapkan dengan potensi dan risiko bencana akibat perubahan iklim, tanpa menunggu instruksi atau panduan dari pemerintah di atasnya (yang dinamika responsnya jauh lebih lambat dari kejadian bencana yang terjadi).
Bacaan terkait
Menuju Kolaborasi yang Efektif demi Kesuksesan SDGs
