Senin, Mei 17, 2021

Antara Polisi, Marinir, dan Mahasiswa

Konstruksi Lebaran di Indonesia

Ramadan telah berjalan satu minggu. Bulan yang dinantikan oleh banyak umat muslim di seluruh dunia, salah satunya para muslim di Indonesia. Menahan lapar, haus,...

Menjaga Kesehatan Tubuh dari Covid-19

Menjaga kesehatan menjadi hal yang penting dilakukan semua kalangan. Apalagi dengan kondisi alam yang semakin merabahnya virus covid 19. Terkadang hal sederhana yang rutin...

Mengapa Kita Meributkan Alfatekah Jokowi?

Presiden Jokowi kembali jadi pergunjingan. Kali ini bukan karena ia langsung turun di daerah bencana, atau menyelesaikan proyek infrastruktur yang mangkrak pada era SBY,...

Meneliti Livi Zheng (Bagian 1)

Berita-berita tentang Livi Zheng di banyak media massa membuat saya melongo takjub pada detik pertama dan menunduk hormat pada detik berikutnya kepada gadis 30...
Avatar
Dandhy Dwi Laksono
Jurnalis, penulis, dan Pendiri Watchdoc, perusahaan film dokumenter. Pada 2015, selama 365 hari, bersama "Ucok" Suparta Arz, Dandhy bersepeda motor mengelilingi Indonesia di bawah bendera Ekspedisi Indonesia Biru.

“Ini pemandangan langka. Izin saya foto ya?” Seorang Marinir yang menjawab. “Oke, Bang”.

“Kalau saat Reformasi ’98 Marinir menjaga mahasiswa karena ada pengaruh Ali Sadikin (eks Gubernur Jakarta, pensiunan Marinir), sekarang siapa yang kasih perintah?”, saya bertanya sambil memotret.

Marinir tadi tertawa, lalu menjawab, “Hati nurani saja”.

“Apa perintahnya?” saya mendesak karena tentu saja tak percaya.

Tapi Sang Marinir dari markas Cilandak ini hanya tersenyum. Lalu kami pun ngobrol ringan. Di ruas tol dan sisi jalan yang lain menjelang perempatan Slipi, polisi dan tameng antihuru-hara bersiaga. Sisa gas air mata masih menyengat.

Foto ini saya posting di Twitter. Direspon 9.000 likes dan 7.000 retweet dalam tempo kurang 12 jam. Timeline Twitter memang sedang disesaki dengan rekaman video kekerasan polisi terhadap demonstran di berbagai kota di Indonesia. Polisi mengejar mereka hingga dalam masjid, stasiun kereta, bahkan pengendara motor biasa yang sedang terjebak macet, ikut dipukuli polisi.

Wartawan yang merekam aksi kekerasan mereka, tak luput dari incaran.

Polisi bertindak represif karena panik. Jika gerakan ini bergulir menjadi reformasi baru, yang terancam bukan hanya kekuasaan Jokowi atau partai-parrai di DPR, melainkan juga eksistensinya. Ia khawatir kekuasaannya direformasi seperti terjadi pada TNI tahun 1998.

Padahal ia sedang kuat-kuatnya. Ada di badan intelijen, urusan beras di Bulog, dan kini sudah menguasai KPK.

Salah satu cara termudah melihat ini adalah membandingkan bagaimana polisi merespon demonstran pendukung revisi UU KPK yang bertindak agresif di gedung KPK, dengan aksi-aksi lain di seluruh Indonesia yang aspirasinya sebaliknya.

Maka, seperti halnya militer yang berusaha mempertahankan Orde Baru dengan menculik dan menembaki mahasiswa saat Reformasi 1998, polisi kini dalam situasi yang sama.

Dia tak bisa dilihat sebagai unit netral yang menjaga ketertiban bla-bla-bla, tapi telah menjadi aktor itu sendiri.

Jika Soeharto memakai tentara, rezim Jokowi memakai polisi. Institusinya sipil, tapi wataknya militeristik. Di masa Orde Baru polisi memang bagian dari ABRI (angkatan keempat). Saat reformasi, ia dipisah menjadi sipil, tapi paradigma dan strukturnya belum sipil.

Padahal, jika mau belajar dari sejarah, kemarahan rakyat pada Soeharto disumbang besar oleh tindakan militer sepanjang Orde Baru. Merekalah wajah terdepan rezim. Sama dengan masa kolonial di mana pribumi membenci kelompok tertentu dari etnis Tionghoa karena mereka lah yang disuruh menarik pajak untuk Belanda.

Wajah rezim Jokowi hari ini diwakili oleh polisinya.

Kekuasaan polisi sendiri terus membesar karena terlalu banyak urusan. Bayangkan, mulai SIM, lalu-lintas, ganja selinting, laporan pencemaran nama baik, unjuk rasa, sampai anti-terorisme. Bahkan unit khusus pariwisata.

Di RKUHP yang ikut memicu gerakan protes besar ini, polisi akan diberi wewenang lebih jauh mengurus urusan selangkangan rakyat.

Maka, salah satu premis penting saat ini adalah, polisi harus dikurangi urusannya agar kekuasaannya bisa dikontrol. Sebab kekuasaan yang sedemikian besar, membuat mereka akan sulit dikendalikan. Bukankah ini alasan yang dipakai DPR dan Istana soal kewenangan KPK?

Sebab inilah dulu yang juga terjadi pada tentara ketika kekuasaannya sangat besar, dari urusan di desa, menghadapi buruh pabrik, komisaris perusahaan, jadi bupati/gubernur, hingga jatah kursi di DPR dalam sistem Dwifungsi ABRI.

Reformasi mengubah ini. Karena itu polisi bersikap keras pada mahasiswa di jalanan karena ini bukan tentang Jokowi dan DPR semata, ini juga tentang diri mereka.

Sebab, melihat video-video hari ini, satu hal yang jelas jika gerakan ini berkembang menjadi gelombang perubahan adalah ada kemungkinan besar terjadi perombak sistem, struktur, dan pendidikan di kepolisian. Inilah yang paling mereka khawatirkan.

Sebenarnya di draf awal Nawacita ada agensa reformasi kepolisian. Kapolri di bawah Mendagri. Kapolda/Kapolres di bawah Gubernur/Bupati. Hanya unit tertentu yang punya garis komando nasional. Selebihnya “Satpol PP”. Toh KUHP-nya sama. Untuk apa garis komando jika hukum yang mau ditegakkan sudah sama.

Ada maling di Ambon, Padang, atau Sukabumi, pasal KUHP-nya sama. Polisi di daerah bisa melakukan tindakan penegakan hukum. Tak perlu perintah siapapun.

Jadi untuk apa polisi di daerah punya garis komando ke Jakarta. Bahkan kini Kapolri pun langsung berada di bawah presiden. Urusan apa? Terlalu berlebihan.

Tapi gagasan ini tiba-tiba hlang dari Nawacita. Sebaliknya, Jokowi dan polisi kini berada dalam satu garis yang sama menghadapi aspirasi masyarakat dan mahasiswa.

Persis seperti Soeharto dan militer di masanya. Dan dalam posisi ini, sejarah sudah punya halaman khusus untuk mereka. Termasuk bagaimana endingnya. ***

Avatar
Dandhy Dwi Laksono
Jurnalis, penulis, dan Pendiri Watchdoc, perusahaan film dokumenter. Pada 2015, selama 365 hari, bersama "Ucok" Suparta Arz, Dandhy bersepeda motor mengelilingi Indonesia di bawah bendera Ekspedisi Indonesia Biru.
Facebook Comment

POLIKLITIK

ARTIKEL TERBARU

Indonesia dan Konflik Palestina: Langkah Ekstrem

Akhir Ramadhan diwarnai dengan serangan yang berulang dari Zionis Israel kepada Palestina. The Reuters melaporkan bahwa tembakan roket dan serangan Israel berlangsung secara masif...

Membedah Ucapan Jokowi soal Bipang Ambawang

Ucapan Presiden Jokowi soal ajakan kepada masyarakat untuk membeli makanan khas daerah, salah satunya bipang Ambawang, menjadi kehebohan baru. Ucapan itu terdapat dalam potongan...

Individualisme dan Kecenderungan Nalar Eksploitasi

Sebelum Siddhata Gautama mencapai puncak pencerahan nirwana. Di masa kecilnya, ia pernah diajak ayahnya untuk menghadiri aktivitas pembajakan tanah yang oleh masyarakat setempat, dianggap...

Resolusi Kemandirian Pangan

Beberapa waktu yang lalu terjadi kegaduhan akibat statemen yang dilontarkan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi tentang rencana impor beras. Sejumlah kalangan kemudian bereaksi dan memberikan...

Diskursus Proporsionalitas Pidana dalam Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana

Pada bulan Maret lalu, Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menyampaikan laporan terkait pembahasan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2021. Dalam laporan tersebut disampaikan...

ARTIKEL TERPOPULER

Tegakkan P3SPS Secara Keseluruhan

Televisi merupakan sebuah media telekomunikasi yang terkenal dengan fungsi sebagai penerima siaran gambar bergerak dan suara, dalam bentuk monokrom (hitam-putih) maupun berwarna. Kata "televisi"...

Doa dan Puisi untuk Palestina

Kamis malam ini (24-8-2017) akan digelar acara “Doa untuk Palestina”. Diprakarsai oleh Ahmad Mustofa Bisri alias Gus Mus, acara yang akan berlangsung di Grahana...

Membedah Ucapan Jokowi soal Bipang Ambawang

Ucapan Presiden Jokowi soal ajakan kepada masyarakat untuk membeli makanan khas daerah, salah satunya bipang Ambawang, menjadi kehebohan baru. Ucapan itu terdapat dalam potongan...

Strategi Mengikis Angka Golput

Golongan putih (Golput) atau perilaku non-voting (orang-orang yang tidak menggunakan hak pilihnya) masih menjadi bayang-bayang Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2019. Padahal, pesta demokrasi ini akan diselenggarakan...

Enzo Allie dalam Polemik Denny Siregar dan Birgaldo Sinaga

Baru-baru ini media sosial kita diramaikan dengan kehadiran sosok pemuda blasteran Indonesia-Perancis yang mendaftar sebagai taruna akademi militer (Akmil). Pada awalnya, pemuda bernama Enzo Allie...

Log In

Forgot password?

Don't have an account? Register

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.