Baiklah, kali ini saya ingin membacakan pesan-pesan sponsor, bahwa Pemerintah DKI Jakarta membutuhkan bantuan, 5 ribu set tempat tidur, 5 ribu gayung, 5 ribu ember berukuran sedang, 5 ribu kipas angin berdiri, 5 ribu meja lipat kecil, 5 ribu kursi lipat, 5 ribu larutan disinfektan 5L, 5 ribu kanebo, 5 ribu sapu lantai.
5 ribu alat pel lantai, 5 ribu jemuran handuk, 5 ribu unit dispenser, 520 unit tempat sampah ukuran 2L disertai tutup, 2 unit freezer box volume 750 ml, 8 unit komputer, 5 unit printer dan 2 unit laptop.
Bagi saudara-saudari semua yang memiliki kelebihan rezeki, silakan menghubungi Pemprov DKI Jakarta. Barang-barang yang tadi disebutkan akan langsung digunakan untuk mengisi perabotan Rusun Nagrak, yang akan digunakan sebagai tempat isolasi. Tuhan akan membalas kebaikan para donatur yang mau menyumbang.
Itu iklan layanan masyarakat, kontennya mana?
Lalu pertanyaannya, yang jadi pertanyaan kita semua adalah kok Pemprov DKI Jakarta malah meminta sumbangan? Kan APBD mereka, di DKI Jakarta, ada sekitar 85 triliun rupiah. Itu kan APBD terbesar se-Indonesia. Masak tidak cukup untuk beli gayung segala rupa. Nah, di sini terkadang saya merasa sedih.
Di tengah situasi Covid-19 yang semakin menggila ini, DKI Jakarta malah menganggarkan anggaran sebesar 224 miliar rupiah untuk membeli software. Anggaran itu berada di bawah Jakarta Smart City. Uang tersebut tidak pernah dijelaskan peruntukan detailnya seperti apa. Anggota DPRD DKI Jakarta mengaku tidak menerima informasi dan penjelasan yang detail di dalam rapat bersama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Bayangkan, harga gayung, gayung ya, di platform e-commerce hanya sekitar 14.500 rupiah saja, uang sebanyak itu cukup untuk membeli lebih dari 15 juta gayung, 15 juta tangkai gayung. Satu warga DKI Jakarta bisa dapat dua gayung bahkan. Bisa jadi untuk mandi dua tahun.
Penggunaan anggaran ini sangat tidak pro pada kesejahteraan rakyat yang dihantam pandemi. Buat apa software semahal itu diupayakan di saat sekarang, kita ini kan lagi butuh dukungan pemerintah daerah. Sakit? Iya, namanya juga rakyat, mesti banyak sabar ya. Paling tidak, kita semua bisa berdoa agar situasi buruk ini cepat segera berakhir.
Selain itu, BPK mencatatkan, bahwa Pemprov DKI Jakarta telah membayar uang sebesar Rp984,31 miliar kepada FEO, yakni commitment fee rencana musim penyelenggaraan tahun 2019 dan 2020. Menurut saya, ini tidak masuk akal. Di situasi yang sangat berat seperti sekarang ini kita ini masih takut gelaran balapan Formula E itu dibatalkan. Saya yakin sampai Pak Anies abis jadi Gubernur, Formula E ini belum akan kejadian. Jika, situasi Covid-19 masih separah hari ini. Atau justru malah sebaliknya.
Dana itu kabarnya tidak dapat ditarik lagi, karena dari awal kerja sama Formula E tidak memasukkan klausul force majeure di dalam kontraknya, kata anggota DPRD DKI Jakarta. Apakah lupa, tidak mengantisipasi, atau tidak paham? Kita jadi tahu nih kapasitasnya di kasus kali ini. Alhasil, mau tidak mau, uang tersebut harus digunakan untuk Formula E, yang mana itu kita juga tidak tahu kapan akan dilaksanakan. Pemprov DKI Jakarta jadi terjebak di kasus Formula E ini.
Pemprov DKI Jakarta perlu memikirkan langkah renegosiasi, mengingat sulitnya Pemprov DKI Jakarta menghadapi kasus Covid-19 yang terjadi hari ini. Meskipun, sepertinya itu akan sangat sulit dan sangat berat untuk dilakukan. Di sinilah saya kira kepemimpinan Mas Anies Baswedan yang merupakan tokoh persatuan dunia, katanya, diuji.
Sampai minta sumbangan itu kan saya kira itu sudah menyedihkan…
Masalah utamanya di sini adalah gagalnya Gubernur Anies membangun tata kelola yang baik dalam pemerintahannya. Apabila semuanya berjalan partisipatif dan transparan, pasti tidak akan pernah ada persoalan seperti ini. Gubernur Anies gagal menjalankan keberpihakan, keberpihakan dan keberpihakan yang selama ini beliau katakan. Apakah Gubernur Anies Baswedan Dewa Lip Service? Kita tinggal jawab di hati kita masing-masing.
