Pemerintah berjuang penuh demi kesehatan rakyat. Keseriusan untuk menemukan vaksin Covid-19 adalah langkah yang sangat tepat. Karena vaksin merupakan solusi yang menjadi harapan rakyat Indonesia untuk keluar dari berbagai krisis yang diakibatkan oleh pandemi ini
Upaya diplomasi untuk mendapatkan akses global terhadap vaksin gencar dilakukan. Pada Agustus lalu Menteri Luar Negeri Retno Marsudi bersama Menteri BUMN Erick Thohir mengunjungi China untuk menjalin kerjasama terkait pengadaan vaksin dari Sinovac Biotech.
Indonesia melalui PT Bio Farma meraih komitmen 40-50 juta dosis dari Sinovac hingga Maret tahun depan, dari total keseluruhan mencapai 260 juta dosis. Bio Farma yang merupakan salah satu BUMN farmasi telah menggelar uji klinis fase 3 terhadap vaksin Sinovac melibatkan 1.620 orang relawan.
Selain dengan Sinovac, Retno dan Erick juga bertemu dengan pimpinan Sinopharm dan Cansino Biologics. Sinopharm sedang melakukan uji klinis fase 3 di Uni Emirat Arab (UEA) bekerjasama dengan G42. Indonesia mengirim tim reviewer untuk memantau perkembangan uji klinis tersebut.
Baru-baru ini Retno dan Erick terbang ke Inggris untuk mendapatkan komitmen pengadaan vaksin dari AstraZeneca sebanyak 100 juta dosis. Selain itu Indonesia melalui Bio Farma menjalin kerjasama multiteral pengembangan vaksin dengan Coalition for Epidemic Preparedness Innovation (CEPI).
Berlanjut di Swiss, kerjasama multilateral serupa dilakukan dengan masuknya Indonesia ke dalam COVAX Facility dari Global Alliance for Vaccines and Immunization (GAVI) yang menjamin akses vaksin Covid-19 bagi negara-negara berpenghasilan menengah dan rendah dengan cara subsidi.
Direktur Jenderal Badan Kesehatan Dunia (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus secara khusus mencuit di akun Twitter dalam bahasa Indonesia, mengapresiasi langkah solidaritas Indonesia untuk bekerjasama dengan partner multilateral untuk mengakhiri pandemi Covid-19.
Sementara itu Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Pandjaitan kembali menemui 3 produsen vaksin terkemuka China. Ketiga vaksin dari Sinovac, CanSino, dan Sinopharm telah diupayakan di berbagai negara untuk mendapatkan izin penggunaan darurat (emergency use authorization, EUA).
Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) diketahui berwenang untuk mengeluarkan izin EUA meskipun uji klinis fase 3 belum selesai dilakukan, dengan tetap mengevaluasi risikonya. Pemerintah berencana mempercepat vaksinasi mulai awal November di sejumlah kota seperti Depok dan Bogor.
Presiden Jokowi sendiri menyatakan agar jangan tergesa-gesa melakukan vaksinasi. Jajaran pemerintah diminta untuk memperbaiki komunikasi publik dalam berbagai aspek.
Menurut Presiden, vaksinasi merupakan masalah yang kompleks karena menyangkut persepsi masyarakat. Hal-hal terkait kualitas, distribusi, implementasi di lapangan, harga, hingga soal kehalalan vaksin perlu dijelaskan dengan baik. Keterbukaan informasi menjadi sangat penting.
Aspek kehalalan vaksin termasuk yang menjadi perhatian Presiden, mengingat Indonesia adalah negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia. Pada 2018 Majelis Ulama Indonesia (MUI) pernah mengeluarkan fatwa haram terhadap vaksin campak measles-rubella (MR) karena mengandung babi. Walaupun pada akhirnya membolehkan karna dasar kedaruratan yang diperbolehkan oleh Syar’i.
Organisasi Islam modernis terbesar Muhammadiyah pernah memfatwakan mubah (boleh) penggunaan vaksin polio yang mengandung enzim babi, sepanjang belum ada vaksin lain. Pertimbangannya, babi maupun polio sama-sama bersifat mafsadah (kerusakan), maka dipilih yang lebih ringat mudaratnya.
Wakil Presiden Ma’ruf Amin menjamin pelibatan MUI termasuk dalam kunjungan ke China untuk melihat kualitas dan kehalalan vaksin Sinovac dan CanSIno. Sedangkan vaksin Sinopharm sudah dinyatakan tidak bermasalah oleh majelis ulama di Abu Dhabi (UEA), menurut penjelasan direksi Bio Farma.
Di tengah masih kuatnya teori konspirasi dari kelompok-kelompok anti-vaksin, peran MUI dan ormas-ormas Islam menjadi sangat penting untuk membantu pemerintah dalam sosialisasi vaksin. Bahkan masih banyak yang menganggap Covid-19 tidak ada dan hanya konspirasi semata.
Para ulama dan pemuka agama harus berperan kuat dalam memberi pemahaman kepada masyarakat bahwa vaksin Covid-19 merupakan situasi darurat di tengah polemik apakah vaksin tersebut sudah tersertifikasi halal atau belum.
Demikian pula soal rencana vaksinasi darurat, harus ada penjelasan yang transparan kepada publik. Jangan sampai karna ketergesa-gesaan akan mempengaruhi rencana dan tahapan yang telah disiapkan pemerintah. Sosialisasi dan Kepercayaan menjadi kunci keberhasilan program vaksinasi.
Bagaimanapun, vaksin merupakan opsi utama dalam pemulihan ekonomi. Kesulitan hidup dan ekonomi rakyat sudah sangat berat akibat Covid-19. Perlu dukungan dari semua kalangan, termasuk untuk terus menjaga kedisiplinan dalam menerapkan protokol kesehatan pada semua aktivitas.
