Kenapa Panglima menyalahkan orang sipil berseragam militer? Bukankah itu efek samping pendidikan dan kebijakan pendahulu mereka waktu Orde Baru?
Lucu juga dengar para panglima militer menggerutu karena ada ormas, bahkan jawatan alias dinas pemerintahan, pakai seragam atau baret mirip Tentara Nasional Indonesia. Para panglima itu seperti tidak melihat fenomena sejarah yang sudah terjadi ketika mereka masih kecil.
Saya jadi punya beberapa pertanyaan untuk para panglima itu: Apakah mereka tidak pernah latihan baris-berbaris dan gagah-gagahan pakai seragam pramuka waktu di sekolah dulu? Masih ingatkah kalau di zaman para panglima itu muda, ada pelajaran bernama Pengantar Sejarah Perjuangan Bangsa (PSPB)? Atau pernah juga mempelajarinya?
Apakah hari Senin upacara waktu di sekolah? Di mana kalau jadi petugas upacara itu dianggap gagah? Tidak sadarkah kalau militerisme sudah masuk dunia pendidikan yang mengkader generasi masa depan? Walau katanya hanya untuk latih kedisiplinan dan nasionalisme, tetap saja atribut militernya juga akan merasuk ke peserta didik.
Banyak orang paham kalau jumlah Pahlawan Nasional yang berseragam alias dari militer jumlahnya banyak. Jalan penting di kota-kota penting Indonesia biasanya ada pangkatnya. Ada yang Jenderal, Kolonel atau Kapten. Barangkali ada jalan kecil, alias gang, alias lorong berpangkat sersan atau kopral. Di kota-kota besar biasanya ada Jalan Jenderal Sudirman.
Sejarah Indonesia diisi orang-orang berseragam. Jelang 1960-an, Bung Karno pun ikut-ikut berseragam. Di Indonesia, memakai seragam—awalnya seragam militer—adalah kebanggaan. Di zaman Hindia Belanda, hanya para priyayi berpakaian mirip perwira Eropa. Boleh lihat pakaian bangsawan-bangsawan Jawa Tempo Doeloe. Rakyat jelata pribumi tak bangga pakai seragam ala serdadu KNIL, yang dianggap pekerjaan menjijikkan.
Di zaman pendudukan Jepang, bukan meniru seragam tentara Jepang yang terwarisi, karena bahan pakaian sulit dicari. Latihan baris-berbaris dan perang-perang jadi hal wajib di sekolah. Anak-anak pergi ke sekolah bukan untuk belajar mengejar cita-citanya, tapi baris atau doktrinasi. Tak heran jika dalam tulisannnya, Perdjoeangan Kita, Soetan Sjahrir, perdana menteri pertama Republik Indonesia, pernah bilang: “Pemuda kita itu umumnya hanya mempunyai kecakapan untuk menjadi serdadu, yaitu berbaris, menerima perintah menyerang, menyerbu dan berjibaku dan tidak pernah diajar memimpin.”
Setelah Revolusi, banyak hal berubah. Tentara alias serdadu alias prajurit adalah pekerjaan terhormat walau kere. Sejarawan Anhar Gonggong pernah bilang pada saya, kalau tidak salah ada tiga pangkat prajurit yang jadi idaman calon mertua di tahun 1950an: Sersan Mayor, Sersan, dan Kopral. Itu pangkat yang tergolong rendah, gajinya menyedihkan bagi istri mereka. Tak perlu heran kalau tetangga Anda cerita soal sebuah keluarga yang rela jual sapi tanah bahkan berhutang agar anaknya bisa masuk tentara.
Belakangan, setelah tentara, jadi pegawai negeri sipil (PNS) pun sebuah prestise. Pun masuk daftar calon mantu idaman. Bangga dong jadi PNS…
Tak hanya PNS, TNI, dan polisi saja yang berseragam, ormas-ormas pun butuh kebanggaan demi loyalitas pada organisasi dan wibawa di masyarakat juga. Jangan kaget kebanggaan atas pekerjaan atau keaggotaan, tentu akan diwujudkan juga dalam sebuah seragam.
Jangan marah dong kalau Pemuda Pancasila merah baretnya; Pemuda Pancamarga hijau; Gerakan Pemuda Ka’bah, yang dekat dengan Partai Persatan Pembangunan, pun punya baret hijau (kadang merah dipakai juga); Garda Pemuda Nasdem yang dekat dengan Surya Paloh punya baret biru tua mirip Brimob; Front Pembela Islam pakai baret putih—yang tiada duanya. Entah kenapa saya hanya lihat Susilo Bambang Yudhoyono saja yang pakai baret biru?
Itu semua tentu hasil pendidikan. Tak mungkin pakai baret adalah tren yang muncul dari luar macam K-POP. Tak mungkin juga Kementerian Perhubungan atau Kementerian Hukum dan HAM pakai seragam ala TNI Angkatan Udara hanya karena pengaruh film Hollywood.
Ini semua karena pola pendidikan di Indonesia menginginkan penyeragaman serta dominannya militer dalam pelajaran sejarah dan pengaruhnya dalam hidup sehari-hari. Sosok militer selalu dianggap terhormat dan “dihormati”. Dalam Ketika Sejarah Berseragam, Kathrine McGregor melihat bagaimana militer mempengaruhi pemahaman sejarah di Indonesia. Sejarah yang ditulis di masa Orde Baru adalah sejarah yang berseragam.
Siapakah yang harus disalahkan soal tren seragam mirip Angkatan alias TNI? Kalau boleh saya punya opini, ada tiga pihak.
Pertama, sudah pasti orang-orang sipil yang ikut-ikutan itu juga boleh disalahkan alias punya dosa—tapi salah mereka sangat kecil sekali. Posisi mereka hanya korban sebenarnya, dulunya mereka dijadikan “obyek” seragamisasi oleh Orde Baru hingga mereka jadi doyan berseragam dan berbaret. Ketika Kemenhub disalahkan KSAU, Menteri Jonan seharusnya bilang kami adalah “korban” Orde Baru.
Kedua, orang-orang yang punya kebijakan memaksakan gaya militer di lingkungan sipil—baik di kantor, di kampung dan juga di sekolah. Soeharto adalah dedengkotnya—dia tempatkan banyak tentara di lingkungan sipil. Mulai Babinsa, bahkan kepala desa, camat, wali kota, bupati, kepala dinas, gubernur bahkan menteri. Soeharto lebih massif ketimbang Bung Karno soal penempatan militer ke sipil ini. Mereka menanamkan kebanggaan berseragam sebagai militer. Warisan kebijakan dan gaya memimpin mereka cukup mendarah daging.
Ketiga, tentu saja orang-orang yang belakangan hanya menyalahkan orang-orang yang doyan pakai seragam atau baret mirip TNI. Mereka tak (mau) melihat sejarah Indonesia yang panjang dan ditentukan oleh pendahulu golongan ketiga ini, yakni orang berseragam hingga jadi seperti ini.
Apakah memang orang berseragam yang berjiwa korsa itu punya pantangan menyalahkan atasan atau pendahulu mereka? Pasal satu: senior selalu benar!
