Berpulangnya Theresia Bewer (3 tahun), seorang anak penderita gizi buruk dan radang paru-paru dari Kampung Beriten, Distrik Agats, menjadi cambuk bagi setiap lapisan masyarakat Indonesia. Isu ini kelas kakap. Perhatian masyarakat Indonesia layak dibetot menuju hal ini. Theresia bukan yang pertama. Sudah ada 62 anak—paling tidak yang tercatat—yang meninggal dunia karena campak dan gizi buruk dalam empat bulan terakhir.
Terpampangnya kasus ini beberapa hari berturut-turut di halaman utama koran nasional memunculkan masalah kesehatan masyarakat dan infrastruktur yang selama ini terkesan terperam di ranah lokal. Pelayanan kesehatan di beberapa distrik (setaraf kecamatan) di Kabupaten Asmat sulit dicapai. Untuk mencapai puskesmas dari kampung Atat, misalnya, dibutuhkan biaya enam juta rupiah untuk berangkat dan pulang.
Memang, perjalanan yang jauh dan berat serta biaya yang mahal bukan alasan untuk mengabaikan nyawa manusia. Bukan berarti tak ada yang peduli pada Agats, pada Papua. Presiden Joko Widodo sudah sepakat bahwa tidak ada alasan untuk tidak memperhatikan kesehatan warga negara. Kementerian Kesehatan sudah berkali mengupayakan tenaga medis di daerah terpencil, meski kemudian karena beragam alasan berhenti di tengah jalan.
Turun tangannya Presiden Joko Widodo sebagai representasi pemerintah pusat terhadap kasus ini selain baik untuk penanganan kasus kesehatan, juga sebetulnya baik untuk publik. Penting sekali menunjukkan siapa sesungguhnya anak-anak Asmat? Di tempat seperti apa mereka tinggal, seperti apa kehidupan mereka? Bahwa masih banyak pula yang seperti mereka di daerah lain. Dan yang paling penting, kita perlu menelusuri, sebetulnya apa yang membuat hubungan antara warga negara dengan hidup sehat nampaknya sulit untuk baik-baik saja, dan itu seperti terlembagakan?
Benar bahwa perkara hidup dan mati itu tidak sebatas di dalam kepala saja. Kita tidak bisa menyelesaikan masalah hanya berdasarkan spekulasi-spekulasi. Tapi tindakan sesistematis apa pun kalau tidak digali, maka ipso facto tidak akan bermakna.
Kematian-kematian di Asmat adalah masalah modern yang khas dari suatu tatanan sosial. Akar masalah ini tumbuh dari perkembangan kelembagaan alias rasionalitas—Max Weber menyebutnya. Rasionalitas itu pada dasarnya sudah terinternalisasi—bahkan jadi inti—dalam struktur kesadaran modern kita.
Di tengah gencarnya pembangunan di segala sektor, rasanya tidak mungkin Indonesia mengalami krisis rasionalitas. Namun, faktanya, angka kesakitan dan kematian di Indonesia masih tinggi. Kita boleh curiga bahwa hal yang disebut Peter L. Berger dan Hansfred Kellner dalam Sosiologi Ditafsirkan Kembali sebagai mentalitas rekayasa sedang meradang.
Mental ini yang lagaknya menciptakan problem kesehatan di Indonesia. Pemahaman yang selama ini berlaku adalah bahwa segala masalah bisa didekati dengan pendekatan yang atomistik. Segala hal dapat dibuat bongkar pasang seperti boneka. Indonesia dibangun sejadi-jadinya sebagai syarat modernisasi. Seluruh komponen ada, tapi fungsinya mandek.
Kita perlu hati-hati supaya kesadaran rasional modern tidak bertumbukan dengan kesadaran yang lebih tua; dengan kepedulian; dengan nilai-nilai kemasyarakatan. Supaya Indonesia tidak keropos menjadi hanya tinggal—dalam bahasa Berger—kerangka kosong. Kita perlu ingat bahwa kesehatan warga negara bukan sekadar urusan politis, rekayasa sosial atau manajemen rasional belaka. Pembangunannya ada, tapi tidak berkesinambungan. Lembaganya banyak, tapi tidak melembagakan apa-apa selain kesusahan untuk golongan tertentu.
Kita sering terjebak dalam pola pikir bahwa Indonesia negara yang luas, maka menyelesaikan masalah-masalahnya adalah susah. Ya, memang tidak mudah menciptakan solusi, tapi akan lebih berat lagi kalau kita hanya terpaku pada upaya yang sifatnya sebatas hubungan struktural nan formal. Pertanyaan “bagaimana kita akan menyelesaikan problem gizi buruk—sebagai komponen negara?” akan lebih mengakar jika diganti dengan “bagaimana kita akan menyelesaikan problem gizi buruk—sebagai sesama umat manusia?”
Jadi, kalau selama ini banyak kasus tenaga medis meninggalkan daerah terpencil karena rindu dan tak mau jauh dari keluarga, berarti ada yang harus dipikirkan melampaui urusan siapa penanggung biaya pendidikan spesialis para dokter, atau berapa tunjangannya. Mungkin keterlibatan afeksi dan emosi telah luput sampai kita lupa bahwa pertolongan adalah hal alamiah, sosial, dan tak sekadar struktural. Sangat khas mentalitas rekayasa, sebuah comedie humaine (komedi manusia).
Ya, semoga saja, dengan komunikasi dan koordinasi yang manusiawi, nota kesepakatan Pemerintah Kabupaten Asmat dan Kementerian Kesehatan bisa berjalan tanpa hambatan. Mulai dari mana pun penyelesaiannya, janganlah kita sampai jatuh ke dalam kebiasaan saling menyalahkan, melempar tanggung jawab. Pemerintah pusat dan daerah perlu pendekatan lebih jauh dari sebatas siapa mengadakan solusi apa. Pada akhirnya, itu hanya akan semakin menghancurkan kesadaran intersubjektif.
Kita sedang menghadapi bahaya modern ketika rasionalisasi pranata dan kesadaran sosial berjalan tidak seimbang. Apa mau dikata kalau ternyata mentalitas rekayasa sudah kita idap. Meski sebetulnya kita tidak pantas untuk hidup terus di dalamnya dan mesti sembuh. Gara-gara berupaya memenuhi syarat struktur kesadaran modern, nyawa generasi penerus bisa hilang. Tak boleh lupa, di setiap pembangunan, pasti ada manusia di situ.
