Duo F di Senayan sana, para wakil kita yang sangat tercinta, Fadli Zon dan Fahri Hamzah, kembali terlihat apik dalam hal kerja sama. Mereka tampak bahu-membahu sebagaimana yang sudah-sudah, saling kuat-menguatkan hanya untuk menyinyiri Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).
Melalui akun Twitter pribadinya, @fadlizon, kemarin ia sentil Jokowi yang hari ini tengah melangsungkan hajatan nikah anak perempuannya, Kahiyang Ayu. Ia seolah tak mau terima bagaimana Jokowi bisa-bisanya berhasil meraup perhatian publik hanya karena hajatan besar keluarga pribadinya itu.
“Dalam 3 tahun, Pak Jokowi menikahkan 2 anaknya, tinggal 1 lagi. Semua Presiden RI lain kalah dalam soal ini. Kerja kerja kerja.” Begitu cuitan nyinyir Fadli. Pedas-pedas membahana, bukan?
Hal yang senada juga pernah ia lakoni sebenarnya. Anggota dewan dari Fraksi Partai Gerindra ini sebelumnya juga pernah menyoal resepsi nikahan anak pertama Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, di pertengan tahun 2015.
Kala itu, ia mendasarkan nyinyirannya pada Surat Edaran Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) Nomor 13 Tahun 2014 tentang Gerakan Hidup Sederhana. Menurutnya, nikahan Gibran yang mengundang kisaran 3.500 orang itu menjadikan Jokowi sebagai aparatur negara yang tidak konsisten dengan keputusannya sendiri selaku Presiden RI.
“Mestinya konsisten. Pemimpin itu memberi contoh. Kalau buat aturan tapi pemimpinnya melanggar, nanti tidak didengarin lagi. Mau rakyat atau siapa pun, kalau mau dibatasi, ya dibatasi. Jangan kita buat aturan tapi kita sendiri yang melanggar,” ketusnya waktu itu.
Selayaknya kerja tim, Fahri pun melayangkan hal yang sama. Ia kritik sebaran undangan yang mencapai 8.000 ribu eks. Sebagaimana dasaran Fadli kala itu, Fahri juga menilai Jokowi telah melanggar surat edaran yang ditandangani oleh Menpan-RB Yuddi Chrisnandi.
“Dulu katanya nggak boleh ngundang pejabat lebih dari 400. Ada katanya dulu revolusi mental, bikin pesta kecil-kecilan saja. Kalau sekarang itu kayak lebih gitu loh. Saya mohon maaf ya. Saya bukan tidak menghormati adat dan budaya, tapi menurut saya, mbok ya sederhana sajalah,” nyinyirnya ke publik.
Benar-benar kerja tim yang hebat. Dalam hal dan situasi apa pun, kerja tim memang harus begini. Pokoknya dukung-mendukung, saling merekatkan nyinyiran agar kuat adalah keharusan sebuah tim penyinyir.
Ya, agaknya eksistensi mereka memang begitu. Walau badai menghalang, tak kenal waktu siang atau malam, dalam remang cahaya atau terik mentari, langkah mereka tak pernah surut sejengkal pun. Sebab, mundur dari eksistensinya, itu malah akan menyalahi kodrat mereka sebagai yang konsisten jika tak bernyinyir-ria.
Saya jadi bertanya-tanya, untuk apa ya kiranya orangtua saya selama ini bayar pajak? Jika salah satu tujuannya hanya untuk menghidupi para penyinyir seperti duo F itu, sia-sia belaka saya kira. Menyesal tiada akhir. Sebab, kita inginkan mereka kerja, tapi yang diperoleh darinya hanyalah onani: kerja-kerja cocot tak berarti.
Fadli mungkin saja lupa kalau anak-anak Jokowi memang sudah berada di usia nikah. Meski ini bukan keharusan, tapi menikah, terutama bagi mereka yang sudah di usia matang begitu, adalah pilihan. Jadi, bukan kebetulan belaka jika Jokowi dalam 3 tahun ini mesti menikahkan anak-anaknya. Itu tak lebih kewajiban Jokowi selaku orangtua. Sayang, Fadli menolak menilik fakta ini.
Adapun Fahri, sebagaimana juga Fadli di sebelumnya, orang ini jelas tak punya daya kritis dalam menilai surat edaran Kemenpan-RB. Terlalu kaku ia memberi makna. Tekstual sekali seperti kaum fundamentalis nan kolot itu.
Biar lebih jelas, saya kutipkan saja poin-poin utama dalam Surat Edaran Kemenpan-RB:
- Membatasi jumlah undangan resepsi penyelenggaraan acara, seperti pernikahan, tasyakuran, dan acara sejenis lainnya maksimal 400 undangan dan membatasi jumlah peserta yang hadir tidak lebih dari 1000 orang.
- Tidak memperlihatkan kemewahan dan/atau sikap hidup yang berlebihan serta memperhatikan prinsip-prinsip kepatutan dan kepantasan sebagai rasa empati kepada masyarakat.
- Tidak memberikan karangan bunga kepada atasan atau sesama pejabat pemerintahan.
- Membatasi publikasi advertorial yang menggunakan biaya tinggi.
- Meneruskan Surat Edaran ini kepada seluruh jajaran instansi di bawahnya sampai dengan unit organisasi terkecil untuk melaksanakan dan mematuhi ketentuan dalam Surat Edaran ini secara konsisten dan sungguh-sungguh.
Saya rasa Fahri tahu bahwa ketentuan-ketentuan di atas hanya bisa berlaku bagi mereka (pejabat publik) yang melangsungkan resepsinya dengan memakai fasilitas umum, seperti hotel/gedung mewah, baik milik swasta maupun negara. Dengan kata lain, itu tak pernah berlaku untuk mereka yang melangsungkannya di lingkungan tempat tinggalnya sendiri.
Pertanyaannya, apakah keluarga Jokowi ini melangsungkan pernikahan anaknya di tempat-tempat mewah milik swasta (orang lain) atau kepunyaan negara itu? Tidak. Graha Sabha Buana adalah milik pribadi keluarga Jokowi. Apakah itu memperlihatkan kemewahan di luar prinsip-prinsip kepatutan dan kepantasan? Juga tidak. Katering, katering sendiri. Panitia, panitia sendiri. Di mana mewahnya? Di mana ketidakpantasannya?
Terlebih mengundang semua penduduk di kampung sekitarnya, tetangganya. Itu jelas tidak masuk ke dalam kategori yang bisa menimbulkan perasaan ketidakadilan di masyarakat setempat. Alih-alih berdampak ketidaknyamanan pada masyarakat sebagai penonton, yang ada justru sebaliknya: semua orang hikmat dalam pesta bersama. Itulah yang ditunjukkan keluarga Jokowi pada semua dengan mengundang banyak PKL, tukang becak, hingga dihadiri secara sukarela oleh relawannya sendiri.
Jadi, bisa dikatakan, resepsi ini adalah pesta bersama, pestanya rakyat. Seperti citra Jokowi sendiri, tak ada penguasaan absolut, termasuk dalam hal hajatan keluarga pribadinya sekalipun. Merakyatlah pokoknya.
Mantan Menpan-RB sendiri, Yuddi Chrisnandi, sudah memberi klarifikasinya soal ini. Sebagaimana ujarnya, resepsi yang diselenggarakan di lingkungan tempat tinggalnya sendiri, dengan memperkenankan masyarakat sekitar untuk hadir, juga memberikan kesempatan kepada mereka untuk turut-serta merasakan kebahagiaan dari resepsi tersebut, maka undangan TIDAK DIBATASI.
Sejauh rakyat terlibat dalam kebahagiaan, bukan sekadar terkena dampak resepsi dan dilakukan di lingkungan kampung halamannya, tidak melanggar aturan. Hal yang sama dilakukan Presiden Jokowi saat menikahkan Gibran tahun 2015 juga, saya hadir.
Resepsi Kahiyang dilakukan di gedung yang sama dengan Gibran. Gedung tersebut milik keluarga Pak Jokowi sejak jauh sebelum beliau menjadi Presiden dan terletak di depan rumah Pak Jokowi, di kampung halamannya. Setahu saya, seluruh warga di sekitarnya diundang, bahkan seluruh masyarakat Solo diperkenankan hadir. Jadi, menurut saya, tidak ada yang salah. Pernikahan putra-putri Presiden tidak perlu menjadi komoditas politik.
Maka, menjadi jelas bahwa surat edaran itu sendiri sama sekali tidak dilanggar oleh Jokowi selaku pejabat negara. Apalagi tak ada bukti jelas bahwa penyelenggaraan hajatan itu memakai fasilitas publik, milik negara. Tak samalah dengan nikahan junjungan duo F, Prabowo Subianto, yang mempersunting anak rezim Orde Baru Soeharto, yang menggunakan fasilitas publik berupa Gedung Agung Sasono Utomo, TMII, pada Mei 1983 silam.
Terkhusus untuk Fadli Zon, saya ingin katakan: dalam kurun waktu 3 tahun belakangan ini, sudah 2 kali Anda nyinyiri Jokowi soal nikahan anaknya. Tinggal 1 kali lagi ya, maka Anda berhak dapat rekor MURI. Kerja kerja kerja. Jangan bercocot-cocot melulu. Jadikeun itu!
 atau kepunyaan negara itu? Tidak.){kind=link}