Presiden Soekarno saat melantik Mayor Jenderal Soeharto. /Arsip Nasional RI
Sudah puluhan tahun Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar) masih menjadi misteri. Dalam peristiwa itu, sebagian orang menganggp Supersemar adalah upaya kudeta Mayor Jenderal Soeharto terhadap Presiden Soekarno. Karena, lewat Supersemar, terjadi pengalihan kekuasaan secara bertahap. Artinya, kudeta merangkak ini adalah proses politik yang tidak direncanakan sebelumnya. Prosesnya mengalir bertahap sampai akhirnya kekuasaan itu diperoleh. Walau begitu, sebagian orang lain tidak juga sependapat.
Kalau diperhatikan, proses penyerahan kekuasaan saat itu cukup alot. Sebelum peristiwa 11 Maret 1966, pada 6 Maret atau 5 hari sebelumnya, dua orang pengusaha yang dekat dengan Soekarno, yaitu Dasaad dan Hasjim Ning, diminta oleh Alamsjah Ratu Perwiranegara, asisten VII Menteri Panglima Angkatan Darat (Menpangad) Soeharto, untuk menemui Sang Presiden di Istana Bogor.
Mereka datang membawa pesan dari Mayor Jenderal Soeharto. Isi pesan itu, dalam situasi yang genting Bung Karno akan tetap menjadi presiden, tetapi pemerintahan agar diserahkan kepada Soeharto. Mendengar pesan itu, Bung Karno sangat marah, bahkan sempat melemparkan asbak ke arah Hasyim Ning. Artinya, upaya untuk membujuk Soekarno sudah dilakukan. Namun tidak berhasil dan ditolak.
Tidak berhenti sampai di situ, upaya lebih keras lagi kemudian dilakukan. Pada 11 Maret 1966 pagi, ada demo besar-besaran yang didukung oleh tentara di Istana. Kemal Idris kemudian mengaku ada sekelompok pasukan yang dilatih tentara. Pasukan itu merupakan anak buahnya yang turut bergabung dengan mahasiswa untuk berdemo. Kejadian ini menghawatirkan Bung Karno, sehingga dia menggunakan helikopter pergi ke Istana Bogor.
Mendengar kabar itu, Mayor Jendral Soeharto mengutus tiga orang perwira tinggi Angkatan Darat untuk menemui Presiden Soekarno di Istana Bogor. Ketiga orang itu adalah Brigadir Jendral M. Jusuf, Brigadir Jendral Amirmachmud, dan Brigadir Jendral Basuki Rahmat.
Tapi dalam buku yang ditulis Sukardjo Wilardjito, Mereka Menodong Bung Karno: Kesaksian Seorang Pengawal Presiden (2009), ada empat jenderal yang juga turut menghadap Bung Karno, yakni Brigadir Jenderal Maraden Panggabean.
Saya tidak percaya ada penodongan senjata seperti yang ditulis dalam buku Sukardjo Wilardjito. Sebab, mustahil bagi Sukardjo Wilardjito bisa mendekat pada ring satu pimpinan Soekarno-Hatta. Selain itu, sepertinya juga tidak mungkin Brigjen Panggabean saat itu berani menodongkan senjata kepada Soekarno. Sebab, ketika itu wibawa Bung Karno masih jelas ada.
Kemungkinan yang jelas adalah memang ada tekanan saat itu. Tekanan itu diberikan untuk meminta Bung Karno menandatangani Supersemar. Dalam hal ini, saya menilai Presiden Soekrno melakukan blunder. Pengambilan kebijakan yang dilimpahkan kepada Soeharto yang notabene dari kalangan militer adalah kesalahan besar.
Keputusan untuk memerintahkan militer itu seharusnya jelas. Jangan semua tindakan untuk menjamin keamanan dan kestabilan pemerintahan serta jalannya konstitusi diserahkan kepada militer. Akibatnya, militer bisa melakukan apa saja yang dianggap perlu. Ini yang akhirnya kemudian disalahgunakan oleh Soeharto. Dengan Supersemar dia menggunakannya untuk membubarkan Partai Komunis Indonesia pada 12 Maret 1966.
Setelah itu, dalam rangka mempreteli kekuasaan Bung Karno, Soeharto juga membubarkan Pasukan Cakrabirawa yang jumlahnya sekitar 4.000 orang. Mereka dipulangkan ke daerahnya masing-masing. Lalu menangkap 15 orang menteri yang paling loyal kepada Bung Karno. Waktu itu istilahnya bukan ditangkap tetapi diamankan. Dan yang terakhir, Soeharto menguasai pers. Menetapkan semua berita mengenai politik harus sepengetahuan atau seizin dari pusat Angkatan Darat. Ini dilakukan satu paket dalam suatu rangkaian.
Dari situ makna mengenai teks Supersemar kemudian menjadi perdebatan. Yang selalu dibantah Presiden Soeharto adalah bahwa Supersemar ini merupakan perintah pengamanan untuk menegakkan wibawa pemerintah. Itu jawaban Presiden Soeharto ketika itu. Tetapi ini menjadi persoalan, ketika menegakkan kewibawaan pemerintah, Soeharto justru melakukan serangkaian kegiatan yang menggerogoti atau menghabisi kekuasaan Presiden Soekarno. Itu yang terjadi.
Tapi persoalannya menurut saya adalah penafsirannya. Bagi Soekarno, Supersemar ini adalah perintah pengamanan. Itu saja. Sementara Soeharto menafsirkannya ini adalah pelimpahan kekuasaan. Tetapi yang menarik, dalam pidato terakhir Presiden Soekarno pada Agustus 1966, disinggung soal ini (Supersemar). Soekarno menegaskan itu bukan pengalihan kekuasaan, tetapi hanya perintah pengamanan. Tetapi di sisi lain, dia memuji Soeharto.
Kenapa demikian? Artinya, di satu sisi, Soekarno membantah pengalihan kekuasaan. Namun di sisi lain, dia sebenarnya sudah mengetahui akan ada pengalihan kekuasaan tak lama lagi.
Jawaban itu sangat jelas kalau kita melihat sumber lain. Salah satu sumber yang bisa menguatkan bahwa sebetulnya sudah terjadi pengalihan kekuasaan adalah buku yang ditulis Aiko Kurasawa berjudul Peristiwa 1965 Persepsi dan Sikap Jepang. Dalam buku itu diceritakan kesaksian pengalaman Dewi Soekarno, istri ketiga Bung Karno. Saat itu Dewi Soekarno sangat aktif mencoba melakukan rekonsiliasi. Dia mencoba menghubungi istri AH Nasution dan Ahmad Yani. Bahkan Dewi beberapa kali melakukan pertemuan dengan Soeharto.
Ketika Dewi Soekarno bermain golf dengan Soeharto pada April 1966, Soeharto memberikan penawaran kepada Dewi. Ada tiga pilihan untuk Bung Karno. Pertama, Bung Karno diminta menyerahkan kekuasaannya kepada Soeharto. Kedua, Bung Karno disarankan beristirahat ke Tokyo, Jepang. Ketiga, beristirahat ke Mekkah, naik Haji atau Umrah. Penawaran yang disampaikan Soeharto membuat Dewi sadar kalau suaminya sudah kalah.
Jadi, pada Agustus 1966, ketika Bung Karno pidato kenegaraan untuk terakhir kalinya, Bung Karno adalah Presiden yang sudah kalah. Hanya tinggal menunggu waktu. Pada Februari 1967 kekuasaan baru diserahkan. Dan pada 1968 Soeharto dilantik menjadi presiden. Ini adalah rangkaian-rangkaian peristiwa yang terjadi pada tahun 1965-1966 terkait pengalihan kekuasaan.
Jadi, hal-hal seperti inilah yang menjadi kontroversi, terutama mengenai teks aslinya yang tidak ketemu sampai sekarang. Ini sering menjadi perdebatan kita. Padahal, persoalan Supersemar sebenarnya hanya persoalan secarik kertas. Antara bukti otentik dan yang bukan. Tetapi yang lebih penting bagi saya adalah dampak dari Supersemar yang sangat berpengaruh bagi perjalanan bangsa ini. Dampak paling utama adalah pengalihan kekuasaan yang akhirnya menimbulkan kekerasan terhadap masyarakat.
Kekerasan yang muncul setelah adanya Supersemar adalah tragedi pembantaian massal seperti peristiwa G30S PKI 1965. Kali ini tragedi pembantaian menimpa kader, simpatisan, keluarga, saudara, dan kerabat dari Partai Komunis Indonesia (PKI). Meski sudah 50 tahun lalu, ironisnya sampai hari ini kekerasan masih terus terjadi. Ini dilakukan oleh aparat keamanan. Adapun yang menjadi korban adalah orang-orang yang dianggap dekat atau terlibat dengan PKI.
Bentuk kekerasan itu nyata adanya. Memang, tidak lagi secara fisik, tapi dalam bentuk penghakiman atas diri seseorang. Dalam pengangkatan pejabat di pemerintahan seperti eselon I dan II, peran Badan Intelijen Negara tak jarang turut terlibat.
Misalnya, seseorang yang akan diangkat menjadi pejabat pemerintahan, terlebih dahulu ada memo dari BIN yang isinya menyatakan, kalau si A atau B itu terlibat atau mempunyai keluarga yang terlibat dengan G30S PKI.
Padahal, ini sama sekali tidak ada hubungannya. Dan tidak relevan menghakimi seorang anak atau cucu hanya karena mempunyai orang tua, kakek, atau paman tersangkut peristiwa yang terjadi 50 tahun lalu itu.
Saya berharap BIN dan TNI AD tidak lagi menggunakan kekerasan semacam itu terhadap orang-orang atau keluarga dari mereka yang dituduh tersangkut peristiwa 1965. Meskipun Ketetapan MPRS No. 25 Tahun 1966 masih berlaku yang melarang penyebaran ajaran Komunis, Marxisme, dan Leninisme.
Mengenai teks asli Supersemar, upaya pencarian masih bisa dilakukan. Berkaca pada Undang-Undang Kearsipan Tahun 2009, salah satu pasalnya menyebutkan ihwal DPA (Daftar Pencarian Arsip). Dengan DPA seharusnya pencarian arsip-arsip nasional yang dinilai penting bisa dilakukan. Sayangnya, meski UU sudah dikeluarkan pada 2009, sampai kini belum juga ada peraturan turunannya seperti Peraturan Pemerintah. Padahal, kalau sudah ada PP, pencarian arsip nasional bisa dilakukan atau bahkan penggeledehan seperti dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
Upaya yang bisa dilakukan, misalnya, menggeledah Jalan Cendana (rumah Soeharto). Bukan tidak mungkin Supersemar asli itu masih ada. Dan kemungkinan ini masih terbuka. Sebab, Supersemar ini sangat berharga dan sangat penting bagi Soeharto. Karena itu, sudah pasti akan dia simpan.
Dalam catatan sejarah, banyak orang tidak mengetahui mantan Presiden Soeharto adalah orang yang sangat menghargai pusaka. Sebagai contoh, Soeharto tidak mau bendera pusaka Indonesia disimpan di Istana. Pada tiap perayaan memperingati Kemerdekaan Republik Indonesia, 17 Agustus, menjelang dan pas hari kemerdekaan, bendera pusaka berada di Istana Merdeka. Tetapi sebelum dan sesudah itu, benda pusaka tersebut disimpan lagi di Jalan Cendana.
Pertanyaannya apakah Supersemar itu tidak juga dia bawa ke Cendana? Seharusnya pemerintah mencoba mencarinya di sana. Kalau memang tidak ditemukan, usaha pencarian maksimal setidaknya sudah dilakukan.
- Disarikan dari materi lisan Asvi Warman Adam dalam diskusi “Supersemar dari Soekarno ke Soeharto: Peta Kontestasi dan Arah Rekonsiliasi” di Jakarta, Jumat, 11 Maret 2016.
