Sikap rasisme terhadap mahasisawa Papua barangkali hanya salah satu faktor yang memicu munculnya kemarahan bagi orang Papua. Merujuk Dom Helder Camara, jika cara pandang dan solusi atas konflik dan kekerasan tidak memutus mata rantai akar masalah dan menciptakan kekerasan yang terus saling menyusul, maka akan lahir “spiral kekerasan” (Spiral and Violence, 1971).
Artinya, ekspresi protes yang terjadi di Papua tak bisa semata sebagai reaksi atas tindakan kekerasan bernuansa rasialis seperti dikritik Eko Cahyono dari IPB. Lebih jauh Eko menegaskan bahwa reaksi tersebut mesti dilihat sebagai bagian dari endapan panjang ketidakadilan dan penciptaan krisis kemanusiaan dan krisis agraria yang dialami rakyat Papua.
Tentu saja situasi ini bisa dibaca sejak proyek-proyek pembangunan berwatak politik pengabaian (politic of ignorance) dan eksploitatif-esktraktif atas sumber agraria ruang hidup orang Papua.
Di samping itu, pernyataan Kapolri Jenderal Tito Karnavian baru-baru ini layak dicermati. “Adik-adik dari Papua sekolah di Yogyakarta, Surabaya, Medan dan lainnya. Kalau bisa jangan eksklusif tapi bergaul dengan masyarakat sekitar, membaur dan menghargai budaya, adat yang ada di tempat itu. Karena negara ini adalah negara yang sangat kebhinekaan,” ujar Jenderal Tito Karnavian.
Yang paling menarik dari kutipan Tito adalah diksi “eksklusif”. Sayangnya, Tito tidak menjelaskan lebih mendalam apa yang ia maksudkan dengan eksklusif itu.
Hal yang paling umum ditemui selama ini adalah adanya persepsi dan stigma buruk dari masyarakat terhadap mahasiswa Papua. Citra negatif yang melekat itu misalnya pemabuk dan tukang pukul. Padahal, jika mengenal lebih dekat mahasiswa asal Papua, tuduhan “eksklusif” itu salah. Hal tersebut juga disampaikan oleh sekretaris umum II Aliansi Mahasiswa Papua (AMS), Albert Mungguar, “Kami di lingkungan begini saja, di asrama se-Jawa dan Bali, kami ingin berteman tapi mereka tidak mau berteman karena stigma yang dibangun”.
Secara sosiologis, pernyataan Tito dapat dimaknai sebagai bentuk konformitas. Menurut Baron dan Byrne, konformitas berarti upaya penyesuaian diri dengan masyarakat dengan cara mengindahkan norma dan nilai yang ada di dalam masyarakat (Baron, Byrne dan Branscombe, 2008). Tujuan konformitas adalah agar individu dapat diterima di dalam masyarakat dengan tatanan nilai dan norma yang telah berlaku dalam ritus sosial.
Pertanyaannya kemudian, mengapa masih ada stigma dan labeling terhadap orang Papua
Jika kita melakukan penelusuran dalam arena sosiologi, stigma dan labeling sebenarnya dua hal yang berbeda namun memiliki hubungan yang erat satu sama lain. Situasi ini jamak dijumpai di dalam konteks perilaku menyimpang—melanggar norma dan nilai-nilai masyarakat.
Edwin M Lemert dalam diskursusnya ihwal “Teori Labelling” menyatakan bahwa seseorang melakukan penyimpangan disebabkan karena adanya pemberian julukan, cap, etiket, yang diberikan oleh masyarakat kepada pelakunya. Namun, perlu diketahui bahwa pemberian label tersebut melalui alur sebagai berikut. Pertama, primary deviation (awal mulanya seseorang melakukan penyimpangan).
Kedua, labelling (akibat penyimpangan tersebut muncullah pemberian label kepada individu atau kelompok). Proses ketiga dan keempat ada yang dinamakan sebagai secondary deviation dan deviant life style & deviant career.
Alur di atas perlu dipahami bahwa pelabelan atau pemberian label sebenarnya harus ada fakta sosial yang menjelaskan seseorang atau kelompok telah melakukan penyimpangan sosial atas nilai dan norma yang telah disepakati oleh masyarakat.
Selain labeling, kita juga sering menggunakan terma stigma. Sebagai kajian yang terintegrasi di dalam pendekatan interakasionisme simbolik, stigma dimaknai sebagai penekanan atas pemberian label negatif yang mampu mengubah konsep diri dan identitas individu/kelompok.
Sejatinya, label dan stigma selalu mendefinisikan hal-hal yang buruk. Dengan adanya situasi tersebut, individu atau kelompok merasa teralienasi dan menarik diri dari lingkungan sosialnya. Sebab, mereka dianggap telah melanggar norma dan nilai keluhuran masyarakat tertentu.
Lebih lanjut, situasi ini disebut oleh Harold Garfinkel (1956) sebagai degradation ceremony. Artinya, cap dan stigma yang telah melekat sangat sulit dihilangkan karena masyarakat sudah melakukan formalisasi ke dalam ritus kehidupan sosialnya.
Karena itu, salah satu antisipasi terhadap penyimpangan sosial, pemberian labeling dan stigma kepada masyarakat perlu dilakukannya kontrol sosial baik secara formal maupun informal. Sosiolog Travis Hirschi (1969; Gottfredson & Hirschi, 1995) memberikan formulasi sekaligus format dalam pendekatan kontrol sosial.
Pertama, attachment; menumbuhkan rasa kasih sayang, saling menghormati sembari mendorong konformitas ke arah yang positif. Kedua, opportunity; memberikan kesempatan kepada anggota masyarakat untuk berekspresi dan memaknai nilai serta norma yang berlaku.
Ketiga, involvement; memberikan ruang partisipasi ke dalam aktivitas sosial baik yang bersifat formal maupun informal. Misalnya, akses untuk mendapatkan pekerjaan, hak untuk menuntut ilmu/bersekolah. Keempat, belief; ihwal manifestasi atas nilai-nilai dan keyakinan yang ada pada individu kepada orang lain, yang kemudian membentuk rasa percaya diri dan sikap respek satu sama lain.
Akhirnya, kita semua tentu saja menginginkan keharmonisan, kedamaian, saling menghormati dan sikap menghargai satu sama lain dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sejatinya, hidup dalam keberagaman adalah sebuah keniscayaan dan peluang untuk membuka pintu-pintu toleransi bisa terbuka semakin lebar jika kita semua berusaha menciptakan cinta, kasih sayang. Mari, kita junjung nilai kemanusiaan. Indonesia tanpa stigma!
