Di tengah hiruk-pikuk geopolitik saat ini, kita dipaksa untuk merenungkan satu eksistensi yang fundamental: Ke arah manakah tatanan global kita sedang bergerak? Apakah kita sedang menyaksikan kehancuran total dari sistem yang telah kita bangun selama beberapa dekade terakhir? Apakah dunia sedang melakukan “reset” besar-besaran untuk membentuk struktur baru, ataukah ini hanyalah riak kecil dalam sejarah yang akan segera berlalu?
Sebenarnya, sejarah telah mencatat bahwa perilaku kekuatan besar dunia yang mengabaikan hukum internasional bukanlah hal baru. Namun, fenomena Donald Trump membawa pergeseran paradigma yang drastis. Jika para pemimpin sebelumnya kerap menggunakan diplomasi yang rapi untuk menutupi ambisi mereka, Trump justru merobek topeng tersebut. Tidak ada lagi basa-basi diplomatik, tidak ada lagi kepura-puraan untuk patuh pada norma kolektif, dan tidak ada lagi upaya mencari dalih pembenaran yang rumit. Ia tidak hanya melanggar aturan; ia dengan bangga merayakannya.
Dalam sebuah wawancara yang memicu perdebatan luas, Trump secara eksplisit menyatakan: “Saya tidak butuh hukum internasional. Saya tidak berniat menyakiti orang. Ya… ada satu hal: moralitas saya sendiri, pikiran saya sendiri. Itulah satu-satunya hal yang bisa menghentikan saya.”
Pernyataan ini bukan sekadar retorika politik, melainkan proklamasi yang mengkhawatirkan. Trump seolah menegaskan bahwa hukum internasional—yang dirancang untuk mencegah anarki—tidak memiliki kuasa atas dirinya. Jika hukum tidak lagi menjadi pembatas, maka satu-satunya rem yang tersisa adalah moralitas pribadinya. Namun, di sinilah letak ironisnya: Bagaimana mungkin kita menjadikan moralitas sebagai standar, ketika sosok yang mengatakannya memiliki rekam jejak kelam mulai dari vonis penipuan finansial hingga upaya delegitimasi pemilu yang sah? Menjadikan keyakinan pribadi seorang individu sebagai tolok ukur kebijakan dunia adalah resep menuju ketidakpastian yang absolut.
Kini, kita memasuki realitas baru yang sangat dingin dan transaksional. Logika yang berlaku adalah “siapa yang kuat, dia yang berkuasa.” Jika minyak Venezuela dianggap menguntungkan, atau Greenland dianggap strategis untuk dikuasai, maka langkah akuisisi akan dilakukan tanpa memedulikan kedaulatan negara lain.
Keresahan ini ditangkap dengan tajam oleh Presiden Prancis, Emmanuel Macron. Beliau memperingatkan bahwa dunia sedang berevolusi menjadi arena pertarungan kekuatan-kekuatan besar yang memiliki nafsu besar untuk membagi-bagi peta dunia sesuai kepentingan mereka sendiri. Amerika Serikat, yang selama ini dikenal sebagai penegak utama aturan global, kini justru terlihat perlahan-lahan meninggalkan sekutu lamanya dan melepaskan diri dari rantai aturan internasional yang dulu mereka bantu ciptakan.
Kita tidak lagi berada dalam tatanan dunia yang stabil; kita berada dalam masa transisi yang liar, di mana aturan lama telah dibuang, namun aturan baru yang beradab belum juga ditemukan.
Menghadapi situasi yang kian tak menentu ini, muncul sebuah pertanyaan krusial mengenai jalan keluar yang bisa ditempuh. Presiden Emmanuel Macron, misalnya, terus menyuarakan pentingnya berinvestasi kembali dalam semangat multilateralisme dengan memperkuat peran Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai penengah global. Namun, ajakan tersebut tampaknya akan bertepuk sebelah tangan karena kredibilitas PBB saat ini tengah merosot ke titik terendah dalam sejarah modern.
Ketidakberdayaan lembaga ini menjadi semakin nyata ketika mereka gagal meredam eskalasi perang di Ukraina, menghentikan tragedi kemanusiaan di Gaza, hingga mencegah agresi Amerika Serikat terhadap kedaulatan Venezuela. Bahkan dalam isu ambisi teritorial seperti Greenland, PBB tak lebih dari sekadar penonton yang tak punya daya.
Kegagalan sistemik ini berakar pada kerapuhan fondasi PBB itu sendiri yang dibangun di atas dua premis yang kini terbukti keliru. Pertama, dunia berasumsi bahwa kekuatan-kekuatan besar akan selalu bertindak dengan rasa tanggung jawab kolektif. Kedua, ada keyakinan bahwa arus globalisasi secara otomatis akan meleburkan perbedaan dan menyatukan seluruh bangsa. Nyatanya, kedua asumsi tersebut telah runtuh oleh kenyataan pahit di lapangan.
Kini, alih-alih bersatu, kita justru menyaksikan pemandangan dunia yang terfragmentasi menjadi blok-blok kekuasaan yang saling menjauh. Amerika Serikat kini berdiri sebagai entitas tunggal yang semakin protektif, sementara Eropa—yang dahulu merupakan sekutu terdekat dalam satu napas—kini seolah terasing setelah “didepak” oleh kebijakan Washington.
Di sisi lain, muncul kekuatan besar Tiongkok yang membentuk porosnya sendiri, diperkuat oleh aliansi strategis bersama Rusia dan Iran. Sementara itu, kekuatan menengah yang sedang bangkit memilih untuk mengukir jalannya sendiri, menciptakan dinamika di mana setiap pemain bergerak hanya demi kepentingan nasional mereka masing-masing tanpa ada lagi perekat moral yang menyatukan mereka.
Fenomena yang kita saksikan hari ini bukanlah sebuah tatanan dunia baru yang sudah mapan, melainkan sebuah fase pergolakan hebat atau churn menuju ketidakpastian—sebuah proses transisi yang sebenarnya tidak terelakkan dalam siklus sejarah. Selama beberapa dekade terakhir, dominasi Amerika Serikat perlahan mulai memudar, sementara di saat yang sama, negara-negara Asia melesat bak meteor dengan keunggulan demografi penduduk muda serta kelimpahan sumber daya alam.
Pergeseran kekuatan ini memicu keberanian banyak negara untuk menantang hegemoni Paman Sam secara terbuka. Agresi Rusia di Ukraina, langkah agresif Tiongkok dalam memiliterisasi kawasan Indo-Pasifik, hingga gerakan masif blok BRICS untuk meninggalkan ketergantungan pada dolar AS, semuanya merupakan serangan simetris yang bertujuan meruntuhkan fondasi tatanan dunia lama yang selama ini dikendalikan oleh Washington.
Di tengah senjakala kekuasaan ini, muncul sosok Donald Trump yang menyerupai kilatan cahaya terakhir dari sebuah bintang yang hampir padam. Melalui tindakan yang provokatif, seperti upaya penangkapan Maduro hingga ambisinya menguasai Greenland, Trump mencoba memaksakan kembali dominasi Amerika ke panggung dunia. Namun, pertanyaannya adalah sejauh mana ambisi personal ini mampu bertahan? Mampukah ia menghidupkan kembali supremasi AS yang sudah retak? Jawabannya cenderung pesimis, karena kekuatan-kekuatan dunia lainnya tidak akan lagi memberikan ruang bagi unipolarisme.
Lihat saja bagaimana peta perdagangan dunia mulai berubah secara radikal; Rusia kini menyelesaikan hampir seluruh transaksi dagangnya dengan Indonesia, India dan Tiongkok menggunakan mata uang lokal, sementara Tiongkok terus memperluas penggunaan Yuan dalam sepertiga perdagangan globalnya. Arus dedolarisasi ini bukan lagi sekadar wacana, melainkan proyek nyata yang terus berakselerasi. Ekspansi BRICS dari empat anggota pada 2009 menjadi sebelas anggota saat ini menjadi bukti nyata bahwa semakin banyak negara yang ingin melepaskan diri dari orbit ketergantungan pada Amerika Serikat.
Di tengah polarisasi yang kian tajam ini, muncul kekhawatiran besar: apakah semua ini akan berakhir pada bentrokan fisik yang menghancurkan? Presiden Macron mencoba menawarkan jalan tengah dengan memperingatkan agar BRICS tidak terjebak menjadi aliansi anti-Barat, dan sebaliknya, G7 tidak boleh memposisikan diri sebagai musuh bebuyutan Tiongkok atau BRICS. Namun, dalam dunia yang didorong oleh kepentingan nasional yang kaku, mekanisme untuk memastikan harmoni antar-blok tersebut tetap menjadi teka-teki besar yang sulit dipecahkan.
Dalam upayanya meredam ketegangan global, Presiden Macron menawarkan sebuah visi di mana G7 tidak boleh menjelma menjadi klub eksklusif yang anti-Tiongkok, sebagaimana BRICS juga tidak boleh terjebak dalam sentimen anti-Barat. Namun, visi Macron ini bersandar pada asumsi yang sangat rawan: bahwa tatanan dunia saat ini sudah cukup stabil untuk dikelola melalui perimbangan blok.
Padahal, realitas yang kita hadapi jauh lebih cair dan tidak terduga. Hubungan antara Eropa dan Amerika Serikat sendiri kian merenggang; sulit membayangkan kemitraan transatlantik ini akan tetap utuh jika Washington benar-benar melakukan manuver ekstrem seperti menyerang Greenland. Di sisi lain, peta aliansi bisa berbalik secara drastis jika perang di Ukraina berakhir dan membuka peluang rekonsiliasi antara Rusia dan AS.
Ketidakpastian serupa menyelimuti Asia. Jika Tiongkok memutuskan untuk menginvasi Taiwan dan Trump memilih untuk tidak melakukan intervensi, maka fondasi kepercayaan sekutu tradisional seperti Jepang dan Korea Selatan akan runtuh seketika. Hal ini menegaskan kembali bahwa apa yang kita saksikan hari ini bukanlah sebuah tatanan baru yang tetap, melainkan fase turbulensi hebat atau churn menuju sesuatu yang belum terdefinisikan. Donald Trump mungkin tidak memicu kekacauan ini, namun gaya kepemimpinannya yang brazen dan konfrontatif jelas mempercepat sekaligus memperkeruh proses tersebut.
Lantas, bagaimana negara seperti Indonesia atau negara berkembang lainnya harus bersikap? Jawabannya terletak pada doktrin kemandirian yang absolut. Bergantung sepenuhnya pada Amerika untuk pasar ekspor, pada Tiongkok untuk mineral langka, atau pada Rusia untuk pasokan persenjataan adalah pertaruhan yang sangat berisiko di era anarki ini. Fokus utama kini harus dialihkan sepenuhnya pada penguatan internal: membangun ekonomi yang tangguh, memperkokoh postur militer, serta mengakselerasi investasi pada sains dan teknologi.
Mandiri bukan berarti mengisolasi diri, melainkan membangun kesiapan total untuk menghadapi skenario terburuk sekalipun. Kita saat ini berdiri di depan kabut tebal; kita tidak tahu apakah di balik gejolak ini menanti tatanan multilateral yang lebih adil atau justru Perang Dingin baru yang lebih destruktif. Dalam menghadapi ketidaktahuan yang begitu besar, satu-satunya kesalahan fatal yang bisa dilakukan sebuah bangsa adalah menyerahkan nasibnya pada keberuntungan atau niat baik negara lain.
