Lembaga Arus Survei Indonesia (ASI) baru saja merilis 20 figur milenial yang potensial jadi menteri. Hasilnya, di antara deretan nama itu, artis kenamaan Dian Sastrowardoyo muncul sebagai kandidat yang dinilai mampu menjadi menteri muda dalam kabinet Jokowi jilid dua. Namanya pun booming di media beberapa hari ini.
Pemeran Cinta dalam film Ada Apa Dengan Cinta (AADC) itu bersanding dengan figur-figur milenial profesional seperti Emil Dardak (Wagub Jatim), Nadiem Makarim (pendiri Go-Jek), Achmad Zaky (Bukalapak), Witjaksono (pengusaha muda NU), Inayah Wahid (Putri Gus Dur), Ferry Unardi (Traveloka), Gibran Rakabuming Raka (putra sulung Jokowi), Wiliam Tanuwijaya (Tokopedia), dan Sunanto (Pemuda Muhammadiyah).
Selain milenial profesional, 10 figur milenial partai yang potensial jadi menteri adalah Agus Harimurti Yudhoyono (Demokrat), Grace Natalie (PSI), Taj Yasin Maimoen (PPP), Diaz Hendropriyono (PKPI), Lukmanul Khakim (PKB), Prananda Surya Paloh (NasDem), Arwani Syaerozi (Hanura), Ahmad Hanafi Rais (PAN), Rahayu Saraswati Djojohadikusumo (Gerindra), dan Angela Herliani Tanoesoedibjo (Perindo).
Kriteria penarikan 20 figur menial profesional dan milenial partai tersebut melalui tiga tingkatan, yakni masuk dalam radar survei pakar/public opinion makers Arus Survei Indonesia yang dilaksanakan pada 26 Februari–12 Maret 2019, analisis media (April-Juli 2019), dan analisis peluang (restu partai politik/ormas/kedekatan khusus dengan Jokowi).
Tentu diskursus menteri milenial menarik untuk diulas lantaran terus jadi perbincangan hangat dalam beberapa bulan terakhir. Bahkan Presiden Jokowi berulang kali mengungkapkan keinginannya untuk menarik menteri muda dalam kabinet. Pertanyaannya, ada apa dengan milenial? Apa sebenarnya urgensi menarik kalangan milenial masuk kabinet? Dan bagaimanakah dampak positif dan negatifnya?
Secara umum munculnya wacana menggaet menteri milenial dalam kabinet 2019-2024 dapat dipahami jika melihat tantangan global yang makin kompleks dan perkembangan ekonomi digital yang begitu cepat. Kehadiran talenta-talenta muda diharapkan mampu menjawab dan mengarungi arus tantangan yang ada, melalui pembacaan situasi mikro dan makro yang tepat serta eksekusi program yang cepat.
Setidaknya ada empat alasan mengapa menteri milenial patut dipertimbangkan. Pertama, wajah menteri milenial menampilkan aura optimisme. Seperti kata Sekretaris Kabinet Pramono Anung (5/7), kehadiran menteri muda diharapkan akan lebih kreatif, bisa mendobrak dan mampu menggerakkan birokrasi. Tentu tak sekadar muda dari sisi usia, namun secara leadership, pengalaman, dan kemampuannya sudah teruji.
Ini sekaligus sebagai upaya menjawab gelombang-tren kepemimpinan global, di mana anak-anak muda berlomba-lomba menduduki pos-pos strategis—seperti menteri, perdana menteri, dan presiden—di berbagai belahan dunia.
Kedua, kebutuhan alih generasi. Selama ini para pemimpin yang tampil selalu dilahirkan oleh sistem yang cenderung oligarki. Sistem ini secara tidak langsung menyumbat regenerasi kepemimpinan. Kondisi ini tak hanya terjadi di kepemimpinan partai, di kabinet pun generasi muda sulit mendapatkan tempat.
Sebagai contoh, sejak reformasi 1998, umur menteri di Indonesia saat dilantik berkisar 51-56 tahun. Menteri muda yang pernah menjabat di kabinet pascareformasi berusia 34 saat dilantik. Hal itu terjadi pada era Pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid alias Gus Dur periode 1999-2001 (Kompas, 4/7).
Di titik inilah kehadiran menteri muda atau milenial dalam pemerintahan Jokowi periode kedua akan mencetak sejarah. Presiden Jokowi akan dikenang sebagai kepala negara yang “ramah” dengan regenerasi kepemimpinan.
Ketiga, kebutuhan inovasi. Salah satu kebutuhan negara supaya tetap survive dan makin kompetitif dalam percaturan global adalah inovasi. Kompetensi seorang menteri memang penting, namun soal inovasi jauh lebih penting. Dalam kompetisi global seperti sekarang, menjadi yang terbaik saja tidak cukup. Para pemimpin negara dituntut untuk adaptif dan responsif terhadap perubahan zaman, mampu memprediksi apa yang akan terjadi di masa mendatang seraya mempersiapkan antisipasi dan strategi untuk menghadapinya.
Sebagai contoh, semua tahu bahwa Kodak, Nokia ataupun Blackberry, merupakan produk-produk luar biasanya dan terbaik di zamannya. Namun, lantaran tidak mampu melakukan inovasi, produk-produk terbaik itu pun tenggelam alias gulung tikar. Hal sama dibutuhkan dalam mengelola negara. Apalagi sekarang kita memasuki era Revolusi Industri 4.0 dan sebentar lagi era Society 5.0.
Keempat, untuk menggenjot pembangunan sumber daya manusia (SDM), sesuai janji Jokowi saat kampanye. Jika perioritas periode pertama pembangunan infrastruktur, maka fokus periode kedua adalah SDM. Hal ini penting karena dari sisi populasi demorgafi Indonesia, kelompok muda dan milenial saat ini mendominasi. Bahkan pada rentang tahun 2020-2030 mendatang, Indonesia akan menghadapi bonus demografi. Yakni, jumlah usia angkatan kerja (15-64 tahun) mencapai sekitar 70 persen, 30 persennya penduduk yang tidak produktif (usia 14 tahun ke bawah dan usia di atas 65 tahun).
Jika selama ini kelompok milenial hanya dipandang sebagai konsumen atau objek semata, maka sudah saatnya mereka menjadi produsen atau subjek yang menggerakkan. Tentu di tengah industri unicorn di Indonesia yang tumbuh pesat, seperti Go-Jek, Bukalapak, Traveloka ataupun Tokopedia, kehadiran menteri muda cukup relevan.
Dalam alam persaingan ekonomi digital global yang kompetitif, kehadiran menteri milenial diharapkan mampu menyentuh dan menggerakan kelompok muda Indonesia untuk merambah ke industri digital secara serius dan terarah. Dengan begitu, tak hanya akan muncul unicorn-unicorn (startup yang memiliki valuasi 1 miliar dolar atau lebih), namun sangat mungkin dalam lima tahun mendatang di Indonesia akan lahir decacorn-decacorn baru (startup memiliki valuasi 10 miliar dolar) dan bahkan hectocorn (valuasi 100 miliar dolar).
Kendati demikian, menarik figur milenial dalam kebinet juga punya tantangan tidak ringan. Ada sejumlah hal yang perlu dipertimbangkan masak-masak. Pertama, menteri milenial akan mengalami kesulitan adaptasi dengan budaya sistem manajerial pemerintahan, apalagi jika figur milenial tersebut belum pernah masuk atau punya pengalaman di birokrasi pemerintahan.
Birokrasi pemerintahan dan korporasi itu jauh berbeda. Jika birokrasi korporasi cenderung hitam-putih, birokrasi pemerintahan ada unsur-unsur politiknya dan tarik menarik kepentingan cukup kompleks. Ini belum soal pagawai di kementerian yang secara usia rata-rata sudah tua. Sebagai contoh, data Kepegawaian Negara (BKN) akhir 2018 menyebutkan, jumlah PNS di Indonesia untuk kelompok umur 41-60 tahun masih mendominasi (69,21%). Begitu pula para pejabat eselon di kementerian yang rata-rata sudah tua.
Kedua, kemampuan berkomunikasi dan bersinergi. Komunikasi seorang menteri tidak hanya vertikal (ke presiden dan ke bawahan), namun juga horizontal (ke antarmenteri dan ke parlemen). Kemampuan itu penting karena jangan sampai kehadiran menteri milenial malah kotraproduktif, buntu berkomunikasi dengan parlemen dan sulit bersinergi antarsesama menteri. Hal ini memungkinkan ketika menteri milenial bersangkutan tidak punya pengalaman berkomunikasi dengan politisi dan tak pernah mengecap birokrasi pemerintahan.
Ketiga, generasi muda atau milenial lebih menyukai hasil yang instan. Meski tidak semuanya, kecenderungan itu masih ada. Di sisi lain, ciri anak milenial adalah cepat bosan hal-hal yang monoton. Mereka terbiasa berpikir out of the box. Tentu ini positif bila mampu dijalankan dengan roda birokrasi dan sesuai “temperatur” yang tepat, namun akan menjadi masalah jika justru menabrak langgam birokrasi yang ada.
Itulah beberapa catatan sekaligus tantangan yang perlu diperhatikan menteri-menteri milenial, termasuk Dian Sastro dan kawan-kawan jika terpilih nanti. Tentu semua berpulang ke Presiden Jokowi, sebagai pemegang bandul hak prerogatif. Karena, kita yakin bahwa “setiap masa ada pemimpinnya, dan setiap pemimpin ada masanya.” Apakah sekarang masanya kepemimpinan milenial? Semua pasti punya jawaban masing-masing.
Konten terkait
Grace Natalie dan Wajah Partai Milenial
