Selasa, Mei 18, 2021

Rekonsiliasi, HAM, dan Hilangnya Rasa Bersalah

Sentimen Anti-Komunisme, Dagelan yang Kian Tak Lucu

Sweeping atas simbol-simbol dan buku-buku kiri di Tanah Air bukanlah fenomena yang sepenuhnya mengejutkan. Bila ditilik lebih lanjut, razia yang diinisiasi aparat kepolisian dan...

Demokrasi, Aksi-Reaksi, dan Sejarah yang Berulang

Beberapa minggu lalu kita sudah menyaksikan Indonesia akan memiliki dua calon presiden, yaitu Joko Widodo (Jokowi) dan Prabowo Subianto pada pemilu 2019 mendatang. Keduanya...

Buya Syafii Manusia Merdeka

Secara  pribadi saya mengenal dekat Ahmad Syafii Maarif atua Buya Syafii di kantor MAARIF Institute pada tahun 2006. Sebelum itu, ketika masih di Padang, Sumatera Barat, saat menjadi Ketua Ikatan...

Memperkuat Peran Politik Masyarakat

Salah satu kegagalan konsolidasi demokrasi elektoral adalah tidak terwujudnya pemilih yang cerdas dalam membuat keputusan di hari pemilihan. Menghasilkan pemilih cerdas dalam pemilu tentu...
Avatar
Riki Dhamparan Putra
Penulis adalah sastrawan dan pengamat sosial budaya. Kini bergiat selaku Barista di Buya Syafii Court, sebuah forum budaya dan kalangan cendikia untuk mengawal transformasi kebudayaan.

Pada waktu diminta berbicara mengenai Kebudayaan dan Hak Asasi Manusia (HAM) di Komisi Nasional HAM 26 Juli 2019 lalu, pikiran saya masih dihantui dua peristiwa politik yang terjadi di bulan Juli 2019.

Pertama, rekonsiliasi MRT antara Presiden Joko Widodo dan Prabowo Subianto (13/07/2019), yang kedua pertemuan meja makan antara Megawati Soekarnoputri dan Prabowo Subianto (24/07/2019).

Dari sudut pandang penanganan kasus-kasus HAM, pertemuan itu merupakan kartu mati bagi harapan pada penegakan HAM di Indonesia, mengingat tokoh yang bertemu presiden untuk berekonsiliasi itu memiliki riwayat pelanggaran HAM.

Sementara Presiden sendiri masih memiliki hutang janji yang belum dibayar untuk menyelesaikan kasus-kasus HAM di Indonesia selama pemerintahannya. Alih-alih menunaikan janji, pertemuan itu malahan menegaskan Presiden tidak punya komitmen terhadap penyelesaian kasus-kasus HAM. Termasuk indikasi adanya pelanggaran HAM pada rusuh 22-23 Mei 2019 lalu yang juga memerlukan ketegasan hukum. Tapi Presiden toh sudah menjawabnya melalui rekonsiliasi MRT itu.

Dengan kata lain, kemungkinan terbesarnya, segi-segi hukum dan HAM bakal diabaikan ke depannya, sebagai konsekwensi dari kompromi politik antara dua kekuatan politik yang selama proses Pemilu 2019 telah bertikai-tikaian.

Apa yang lebih terusik oleh pertemuan itu adalah perasaan publik. Pertemuan itu mungkin, sesuai dengan cara pandang kaum elit oligarki yang kompromistis, tapi jelas tidak bermanfaat bagi masyarakat banyak yang selama ini telah dipaksa terlibat dalam pertikaian elit itu–yang (tak berbeda dengan kaum elit) juga menginginkan ketenangan melalui keadilan penegakan hukum.

Apalagi bila ternyata (menurut opini yang santer beredar) pertemuan itu hanya pintu depan bagi transaksi politik yang diproses sesudahnya. Lalu, apa dampaknya pada kehidupan kebudayaan?

Sudah umum diketahui, pemimpin memiliki peran sentral sebagai simbol sekaligus teladan dalam tiap-tiap kebudayaan. Konsekwensinya,rusak dan baiknya sebuah proses kebudayaan dapat diukur dari perangai pemimpinnya. Itu sudah menjadi Sunatullah dan berlaku sepanjang masa.

Tak heran kalau Imam Al Ghazali dalam Ihya Ulumuddin mengatakan “Sesungguhnya kerusakan rakyat di sebabkan oleh kerusakan para penguasanya, dan kerusakan penguasa disebabkan oleh kerusakan ulama, dan kerusakan ulama disebabkan oleh cinta harta dan kedudukan; dan barang siapa dikuasai oleh ambisi duniawi ia tidak akan mampu mengurus rakyat kecil… “(Ihya’ Ulumuddin II: 38).

Penguasa, ulama, adalah para pemimpin dalam ranah masing-masing. Sementara ambisi cinta harta dan kedudukan adalah batu ujiannya. Tentu saja tidak ada kehidupan yang lepas dari harta dan kedudukan.

Untuk itu tiap-tiap kebudayaan juga mempunyai sarana untuk menangkalnya, yakni dengan mengedepankan kekuatan moral yang diimplementasikan melalui penegakan hukum, etika, menjaga amanah rakyat, dan sejenisnya itu yang tanggungjawab terberatnya dipikul oleh seorang pemimpin. Pada saat seorang pemimpin bermain-main dengan tanggungjawab semacam itu, maka ia tak lain sedang mempermainkan kebudayaan.

Pertemuan MRT, telah membawa kebudayaan ke dalam kerangka permainan kekuasaan dengan menjadikan rekonsiliasi sebagai topengnya. Lebih gamblang lagi, rekonsiliasi dengan moda transaksi bagi-bagi kekuasaan, pada hakikatnya terlahir akibat sifat tamak (cinta harta dan kedudukan) sebagaimana ungkapan Al Ghazali yang kita kutip di atas .

Kalau Al Ghazali memandang sifat tamak sebagai pangkal kerusakan, bukankah ironis jika pemimpin kita menjadikan transaksi kekuasaan sebagai syarat rekonsiliasi untuk mencapai stabilitas politik? Tak lain, hanyalah kerusakan yang akan diperoleh sesudah itu.

Tentu tidak ada kekuasaan yang luput dari kesalahan, baik akibat sistem maupun akibat kelalaian pemimpin. Namun dalam sejarah budaya manusia, kelalaian dan kesalahan dapat dipulihkan dengan komitmen pemimpin untuk memperbaiki keadaan itu. Syaratnya, harus ada rasa bersalah.

Tanpa rasa bersalah, kebudayaan akan berjalan dalam lupa dan pembenaran-pembenaran. Untuk alasan yang sama pula, dalam kebudayaan tradisi kita, rasa bersalah dipelihara sebagai strategi untuk kehidupan yang berkelanjutan, yang diwujudkan melalui sejumlah ritual tradisi yang kita kenal dengan berbagai istilah seperti ruwatan, tolak bala, dan sebagainya. Pada intinya, ritual-ritual semacam itu didorong oleh pengakuan atas kesalahan-kesalahan yang sudah dilakukan.

Kiranya, rasa bersalah itu pula yang lenyap dalam rekonsiliasi MRT dan meja makan para pemimpin kita. Alih-alih memiliki rasa bersalah, para pemimpin kita rupanya lebih suka membiasakan diri dengan kesalahan-kesalahan. Mentalitas seperti ini pada gilirannya membuat budaya politik menjadi anti kebudayaan.

Dan dalam hubungannya dengan penegakan Hak Asasi Manusia, berarti juga anti penegakan HAM. Mengapa demikian? Karena penegakan HAM pada dasarnya adalah tujuan kebudayaan nasional sebagaimana dinyatakan dalam Undang-undang Dasar RI.

HAM dan Kebudayaan Nasional

Hubungan antara HAM dan Kebudayaan (dalam konteks negara), selalu berada di jalur aman dan jalur rawannya sekaligus. Di jalur aman, HAM pada hakikatnya merupakan tujuan kebudayaan. Contohnya hak untuk menjadi bangsa merdeka, merupakan tujuan dari sebuah perjuangan pergerakan menentang penindasan.

Perjuangan mencapai hak merdeka itu menghasilkan budaya yang disebut budaya pergerakan. Di dalamnya ada proses belajar, tokoh-tokoh, dokumen, ilmu, penggunaan tekhnologi, ekonomi,  agama, dan banyak unsur yang saling berinteraksi untuk dapat didefinisikan sebagai budaya.

Hak untuk mendapat pendidikan yang layak, juga merupakan tujuan kebudayaan, karena semua upaya untuk menciptakan sistem pendidikan dilakukan supaya semua orang dalam satu negara dapat memperoleh hak pendidikannya itu.

Tetapi HAM dalam satu negara juga mempunyai titik rawannya, terutama bila terjadi pelanggaran HAM oleh kekuasaan. Muncul pertanyaan, pada saat negara tidak siap memberdayakan HAM, mampukan kebudayaan menjadi alternatif untuk menegakan HAM?

Secara umum, titik rawan hubungan HAM dan Kebudayaan, muncul karena ada yang disebut Pelanggaran HAM. Sejauh sejarah budaya kita dalam periode bernegara RI, Pelanggaran HAM belum menjadi fokus dalam dinamika budaya kita.

Wacana HAM dan Kebudayaan, umumnya muncul dalam kerangka yang politis. Seperti misalnya, proses penegakan HAM dipertentangkan dengan aspek Kearifan Lokal, bahkan seringkali, kebudayaan menjadi alat legitimasi untuk menghindari dosa pelanggaran HAM yang dilakukan negara.

Contoh terpahit adalah peristiwa pelanggaran HAM atas korban pembantaian 65, yang sebenarnya dipicu oleh politik dan institusi negara. Tetapi kebudayaan (dalam hal ini adalah agama) menjadi sarana untuk membenarkan peristiwa itu. Agama, bahkan diposisikan sebagai ‘ideologi pembenar’ untuk melakukan tindakan keji pelanggaran HAM. Tak heran, kalau proses kekacauan 65 itu, melibatkan unsur-unsur dari lembaga-lembaga berbendera keagamaan.

Pada sisi lain, negara (Orde Soeharto) juga melakukan “pembersihan memori” masyarakat atas tragedi itu dengan cara mendorong kebudayaan menciptakan ideologi “harmoni” dan anti konflik, yang membuat masyarakat cenderung lupa pada sisi-sisi hitam dari sejarah budayanya. Bali, mungkin satu contoh yang relevan dan masih aktif untuk rekayasa budaya orde baru itu. Sebagaimana dijelaskan dalam banyak studi tentang “Bali dan Kekerasan 65”, kuasa negara menjelma menjadi kuasa budaya melalui politik manipulasi dan sterilisasi.

Tidak banyak yang berubah, ketika Orde Baru berakhir. Pelanggaran HAM masa Orde Baru, dibiarkan berlalu sedemikian rupa. Proses rekonsiliasi, yang sempat mengemuka pada level wacana, hilang diterpa angin.

Pada masa kini, tanpa kita sadari, ujian untuk menegakan HAM dalam kebudayaan, bisa jadi makin mencapai taraf tersulitnya. Antara lain, karena kebudayaan telah berubah menjadi representasi dari perkembangan tekhnologi informasi. Pelanggaran HAM tidak lagi dilakukan oleh institusi-institusi militer. Tetapi oleh laku bertekhnologi yang schizoprenia. Kegilaan pengguna medsos adalah contoh yang nyata, yang membuat pemerintah harus mengeluarkan undang-undang anti hoax segala.

Sementara pada tataran realitas sehari-hari, kebudayaan juga dengan mudah melanggar privasi dan ketenangan. Sebagai contoh, hak untuk tidur tenang di waktu dinihari, kerap terganggu oleh volume toa masjid yang aktif pada saat orang mau tidur.

Hal-hal semacam itu, tampaknya ringan, tapi kenyataannya suatu pelanggaran yang tidak pernah anggap pelanggaran. Beberapa kasus akibat toa masjid ini bahkan telah menjadi bentrok antar masyarakat berbeda agama seperti yang terjadi di Papua beberapa tahun lalu dan juga di Sumatra Utara. Hal-hal semacam itu, membuktikan, kesadaran berHAM dalam kebudayaan kita, masih layak dipertanyakan.

Tanpa menafikan keunggulan-keunggulan budaya yang relevan dengan penegakan HAM, perlulah kita mencari akar dari kurangnya kesadaran berHAM itu. Dalam pandangan saya, tidak adanya “Rasa Bersalah Kebudayaan” merupakan akar dari mudahnya orang melanggar HAM dan dalam kontek bernegara, merupakan akar dari sulitnya penegakan hukum atas pelanggar HAM. Dalam kebudayaan yang tidak memiliki Rasa Bersalah, segala sesuatu yang tidak baik berlangsung sebagai kebenaran.

Patut kita pertanyakan misalnya, bagaimana budaya beriklan di android kita bisa berlangsung begitu semena-mena menghancurkan hak kita untuk terlindung dari informasi yang tidak kita inginkan?

Kemajuan teknologi informasi, nyatanya tidak mendorong kualitas wawasan kemanusiaan kita. Sangat menyedihkan, dan bahkan patut dipandang tragis, karena ternyata negara juga berperan di belakang dinamika sehari-hari yang semacam itu.

Jakarta, Juli 2019

Paper ini dipresentasi dalam diskusi bertaju HAM dan Kebudayaan, Mencari Ruang Bertemu di Komnas HAM, Jakarta, 26 Juli 2019.

Avatar
Riki Dhamparan Putra
Penulis adalah sastrawan dan pengamat sosial budaya. Kini bergiat selaku Barista di Buya Syafii Court, sebuah forum budaya dan kalangan cendikia untuk mengawal transformasi kebudayaan.
Facebook Comment

POLIKLITIK

ARTIKEL TERBARU

Hari Buku Nasional, Budaya Literasi Kita Masih Rendah!

Dalam sebuah video perjalanannya, Fiersa bersari pernah mengucapkan perbanyaklah membaca buku, supaya pertanyaan bagaimana cara menulis tidak perlu diucapkan lagi. Suatu ungkapan yang menekankan...

Biografi dan Cara Berpikir Hamka (Bagian 1)

Sabtu pagi, 8 Juni 2013, Prof. James R. Rush dari Arizona State University, berkunjung ke tempat tinggal saya di Jakarta, untuk bertukar pikiran tentang...

Rasa Kemanusiaan Tidak Mengenal Batas Negara

Nampak aneh jika ada seorang manusia bisa berbuat baik tanpa ada alasan apapun dibelakangnya. Itu pikiranku dulu, ternyata hal itu pernah terjadi setelah aku...

Nasib Korban Kejahatan Seksual di Indonesia

Berdasarkan studi yang dilakukan oleh ValueChampion tahun 2019, Indonesia disebut sebagai negara kedua di kawasan Asia Pasifik yang paling berbahaya untuk wisatawan wanita. Bagi...

Indonesia dan Konflik Palestina: Langkah Ekstrem

Akhir Ramadhan diwarnai dengan serangan yang berulang dari Zionis Israel kepada Palestina. The Reuters melaporkan bahwa tembakan roket dan serangan Israel berlangsung secara masif...

ARTIKEL TERPOPULER

Tegakkan P3SPS Secara Keseluruhan

Televisi merupakan sebuah media telekomunikasi yang terkenal dengan fungsi sebagai penerima siaran gambar bergerak dan suara, dalam bentuk monokrom (hitam-putih) maupun berwarna. Kata "televisi"...

Doa dan Puisi untuk Palestina

Kamis malam ini (24-8-2017) akan digelar acara “Doa untuk Palestina”. Diprakarsai oleh Ahmad Mustofa Bisri alias Gus Mus, acara yang akan berlangsung di Grahana...

Strategi Mengikis Angka Golput

Golongan putih (Golput) atau perilaku non-voting (orang-orang yang tidak menggunakan hak pilihnya) masih menjadi bayang-bayang Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2019. Padahal, pesta demokrasi ini akan diselenggarakan...

Membedah Ucapan Jokowi soal Bipang Ambawang

Ucapan Presiden Jokowi soal ajakan kepada masyarakat untuk membeli makanan khas daerah, salah satunya bipang Ambawang, menjadi kehebohan baru. Ucapan itu terdapat dalam potongan...

Rasa Kemanusiaan Tidak Mengenal Batas Negara

Nampak aneh jika ada seorang manusia bisa berbuat baik tanpa ada alasan apapun dibelakangnya. Itu pikiranku dulu, ternyata hal itu pernah terjadi setelah aku...

Log In

Forgot password?

Don't have an account? Register

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.