Sebelum memasuki awal Ramadan 2020/1441H, umat Muslim dan juga warga dunia dihentakkan dengan wabah baru yang menyebar ke segala penjuru benua. Wabah flu mematikan yang semula menjangkiti kota Wuhan di Cina dalam waktu singkat berubah menjadi pandemi global. Covid 19 sebagai nama yang menjadi rujukan untuk wabah itu memakan tidak hanya sedikit korban nyawa, tetapi juga memberi runtutan dampak-dampak lainnya termasuk dalam kehidupan dan praktik beragama khususnya umat Islam.
Sejak Maret 2020, segenap kaum Muslim di seantero negeri mulai kasak-kusuk menghitung kemungkinan berpuasa di tengah pandemi. Dari level pemangku otoritas, pemuka agama, cerdik-cendikia hingga masyarakat awam telah memenuhi ruang publik online dan offline dengan beragam kajian menyiasati keadaan yang tidak lazim ini.
Pemerintah pusat hingga daerah bahkan tidak jarang membuat rekayasa sosial bersama organisasi keagamaan, khususnya bagaimana mencegah penularan wabah itu meluas. Bagaimana tidak, di antara protokol kesehatan yang mesti dipatuhi dari upaya mencegah penularan virus corona itu adalah pembatasan jarak fisik dan sosial sekaligus. Prasyarat yang sulit dipraktikkan dalam konteks beribadah khususnya di masjid.
Maka, tidak jarang pula keputusan-keputusan yang ada memicu ketegangan dari sebagian kaum Muslim yang memegang keyakinannya untuk tetap sembahyang Juma’at maupun tarawih di masjid secara berjamaah. Sementara statistik angka kematian dan yang positif hingga memasuki minggu awal Ramadan terus menanjak.
Dalam situasi yang demikian, manakala sebagian Muslim lainnya membayangkan akan menjalani ibadah Ramadan yang berbeda dari biasanya, kita tengah berhadapan dengan kenyataan semu yang kontradiktif tentang kesunyian menjalani hari-hari sepanjang bulan puasa. Kenyataan yang seakan hening namun bising.
Pseudo sunyi
Kepatuhan atas ketentuan pemerintah, organisasi keagamaan mayoritas seperti Muhammadiyah ataupun dari tokoh-tokoh publik yang katakanlah itu menjadi sebuah resep manjur untuk meminimalisir dampak penyebaran wabah. Namun, secara sosiologis sudah bisa diramalkan bagaimana reaksi umum dari masyarakat kita di saat kebutuhan mendasar mereka untuk bertahan hidup mulai memasuki fase krisis.
Artinya, saat ketentuan pembatasan fisik dan sosial terutama di ruang-ruang publik diterapkan, bagi masyarakat kelas menengah ke bawah ini justru merugikan gerak mereka dalam mencari pendapatan. Pemerintah pusat melalui Menteri Keuangannya sempat menjelaskan sejumlah dampak ekonomi pandemi ke Indonesia termasuk didalamnya adalah pekerja yang dirumahkan atau dikenai PHK sebanyak lebih dari 1,5 juta orang.
Oleh karenanya, ibadah Ramadan yang semula dibayangkan akan hening dari hiruk pikuk ngabuburit jelang berbuka puasa, pengajian, tarawih, hingga nanti takbiran sehari jelang Idul Fitri justru tidak terjadi di banyak tempat. Kebutuhan mendasar dan juga kebutuhan rohani pada akhirnya yang mendorong masyarakat untuk tetap mencari nafkah di luar rumah sekaligus beribadah di masjid-masjid.
Dalam sosiologi, situasi krisis semacam itu dapat dibaca menggunakan pendekatan sosiologi kebencanaan (sociology of disaster). Sebuah pendekatan yang melihat bagaimana wabah Covid 19 ini sebagai bencana alam yang dipicu oleh agensi yang bukan manusia (non-human agencies).
Melalui pendekatan ini pula kita bisa memahami struktur-struktur sosial yang berlangsung sebelum bencana datang, di saat bencana menimpa, hingga tahapan recovery bencana. Tahap pasca bencana ini sekaligus menjadi pra bencana untuk menghadapi kemungkinan bencana berikutnya sehingga ia menjadi sebuah siklus pemetaan.
Kondisi-kondisi struktural sebelum bencana akan sangat menentukan sejauh mana ketahanan dan kerentanan masyarakat di kala wabah itu melanda. Dalam konteks ini yang termasuk dalam hal itu adalah kesiapsiagaan negara mengantisipasi segala bentuk bencana.
Sebagaimana kita semua tahu, wabah Covid 19 ini tidak jauh beda mematikannya dengan wabah-wabah sebelumnya sepanjang sejarah peradaban manusia seperti flu Spanyol, pes, kolera, ebola, hingga flu babi dan flu burung. Belajar dari sejarah itu, beberapa negara seperti Swedia, Singapura, Taiwan, hingga Selandia Baru dengan sigap dan terencana menghadapi virus Korona iniz sehingga bisa menekan angka kematian dan penularan termasuk dampak ekonomi dan sosial lainnya.
Namun sayangnya untuk Indonesia, salah satu kelemahan yang bisa dicatat adalah keberadaan institusi negara melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang bergerak setelah virus ini masuk dan menyebar di banyak tempat, selain tentunya memposisikan virus ini tidak serupa dengan bencana alam lain seperti gempa, tsunami dan gunung meletus.
Kondisi pra bencana lainnya tentu dapat dilihat dari segala dimensi mulai dari level negara hingga unit terkecil dari masyarakat yakni keluarga. Dari situ kita bisa menyimak kompleksitas masalah yang muncul dari virus berukuran nanometer ini khususnya saat memasuki tahap mitigasi bencana seperti saat ini yang kebetulan bersamaan dengan bulan Ramadan.
Kembali pada soal kesunyian tadi. Meskipun ketentuan kesehatan mulai menjadi normalitas baru di masyarakat kita seperti menggunakan masker, mencuci tangan, bekerja di rumah dan menjaga jarak fisik, namun kebisingan justru tetap terjadi tidak hanya di jalanan namun juga dalam dunia virtual.
Kita menyaksikan ramainya pemanfaatan beragam aplikasi telekonferensi yang semakin masif memadati hari-hari sepanjang bulan Ramadan khususnya. Dengan asumsi sederhana, kita bisa katakan bahwa wabah covid 19 telah memaksimalkan proses digitalisasi berlangsung di setiap aktivitas dan lapis masyarakat.
Namun di sisi lain, tradisi berpuasa menjadi ramai dan jauh dari kesan sunyi berkat momentum diskusi daring yang tentunya hanya mampu diakses bagi yang berkecukupan dengan akses internetnya. Sebagian masyarakat lainnya, memilih meramaikan pasar dan segala bentuk transaksi jual beli termasuk e-commerce.
Pada akhirnya, kemampuan adaptasi manusialah yang bisa menjelaskan bahwa wabah baru ini bisa dilalui dengan terbentuknya pola-pola hidup baru termasuk dikenalkannya pendekatan baru dalam beribadah khususnya bagi kaum Muslim.
