Wacana pembukaan sekolah di bulan Juli tahun ajaran 2020/2021 menuai pro kontra di kalangan masyarakat. Rencana ini tentu saja membuat khawatir para orangtua siswa, sebab penanganan Covid di Indonesia yang belum maksimal, justru akan memunculkan kluster baru. Hingga saat ini, tren penularan virus tak kasat mata dan mematikan itu masih terus mengalami peningkatan.
Fakta ini menunjukkan bahwa kondisi nasional dinilai belum cukup aman sehingga dapat membahayakan kesehatan anak-anak. Petisi yang ditandatangani oleh para orangtua pun dilakukan guna dapat mempengaruhi para pemangku kebijakan untuk tetap belajar daring dari rumah. Apa yang terjadi di Perancis, kiranya dapat kita jadikan pelajaran dan pengalaman yang sangat berharga, ketika sekolah kembali dibuka, sejumlah 70 anak terinfeksi virus corona.
Hal yang sama juga terjadi di Finlandia Selatan, Sebanyak 17 siswa dan 4 guru terpapar virus corona di sekolah. Begitupun juga di Korea Selatan, pasca sekolah dibuka, 2 orang siswa dua pelajar sekolah menengah dinyatakan positif virus corona. Berdasarkan data yang dihimpun oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) bahwa terdapat sekitar 80% orang tua murid dan 60% guru tidak setuju dengan pembukaan sekolah. Namun, ada sekitar 9.643 murid yang menyatakan dirinya siap untuk kembali ke sekolah.
Wacana tersebut kemudian direspon oleh beberapa kepala daerah. Salah satunya seperti di Provinsi Jawa Barat, Ridwan Kamil yang sedang melakukan kajian tentang pembukaan sekolah dalam masa pandemi Covid-19. Sebagian hasil analisanya mengungkap ada kemungkinan pembelajaran secara daring dilakukan hingga akhir 2020. Hal ini tentu saja sejalan dengan Kemendikbud yang sudah mempersiapkan skenario belajar dari rumah hingga akhir tahun ini.
Ia menghimbau agar sekolah tidak dibuka dahulu. Meski Jawa Barat ada dalam zona biru, jumlah siswa yang mencapai jutaan menjadi pertimbangan tersendiri. Bagaimanapun keselamatan tenaga pendidik dan siswa menjadi hal yang prioritas. Tentu saja sikap dan ketegasan salah satu kepala daerah di Jawa Barat ini perlu diapresiasi karena telah membuat ketegangan para orangtua mereda.
Meski kepala daerah sudah tegas, masih saja tetap ada pihak sekolah yang ngeyel membuka sekolahnya dengan alasan zona hijau. Pandangan seperti ini nampaknya cukup keliru, karena diantara murid dan guru tidak ada yang bisa menjamin bahwa dirinya bukan orang tanpa gejala (OTG). Jangan sampai ketika pembukaan sekolah dipaksakan, akan menjadi kluster baru dalam penyebaran virus corona.
Segawat apapun situasi, keberlangsungan pendidikan harus tetap terjaga dengan baik. Segala macam cara dilakukan termasuk dengan menggunakan jaringan internet agar proses belajar mengajar tetap terlaksana walaupun tidak langsung bertatap muka. Pembelajaran seperti ini tentu saja amat sangat membosankan. Baik orangtua, siswa ataupun guru tentu sudah merasakan kejenuhan yang dialami.
Sudah berbulan-bulan para siswa tidak bersosialisasi antara satu dengan yang lainnya terkecuali lewat media sosial. Covid telah merubah dengan cepat suasana lingkungan dunia pendidikan. Dengan segala keterbasan yang ada, kita berharap kepada para siswa untuk tidak pesimis apalagi sampai memperlemah semangat belajar. Jadikan ini tantangan dan peluang dalam berkarya nyata yang bisa dilakukan.
PPDB Daring
Tak hanya proses pembelejaran saja yang dilakukan secara daring, pendaftaran peserta didik baru (PPDB) tahun ajaran 2020/2021 juga kini dengan proses yang sama. Pelaksanaannya telah sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 44 Tahun 2019, apabila di Jawa Barat, dikuatkan lagi dengan Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2020 tentang PPDB pada SMA/SMK/SLB yang dalam waktu dekat ini akan berlangsung. Berdasarkan regulasi tersebut, untuk SMA terdapat empat jalur PPDB yakni zonasi (kuota minimal 50%), prestasi (25%), afirmasi atau ekonomi tidak mampu (20%) dan perpindahan orangtua (5%).
Perlu diketahui bahwa PPDB online ini pertama kali digelar. Sinergitas yang baik antara guru, dan peserta didik terkait dengan akun, proses pendaftaran serta syarat-syarat yang wajib dipenuhi sangatlah dibutuhkan. Sebab, ini menjadi kunci kesukseskan dalam PPDB. Dalam hal komunikasi, para orangtua banyak yang mengeluhkan tidak mengetahui tentang tata cara mendaftar melalui online.
Oleh karenanya, sosialisasi yang dilakukan oleh dinas pendidikan dan sekolah harus ekstra. Kondisi normal saja kerapkali terdapat banyak miskomunikasi antara sekolah dan para orangtua siswa apalagi di kondisi yang seperti ini. Kalau situasi ini terus menerus dibiarkan dan tidak ada pola perbaikan, maka jangan harap dapat terlaksana dengan baik.
Selain itu, ada juga beberapa hal yang mesti menjadi perhatian pemerintah. Pertama, akses internet dan fasilitas yang belum merata di setiap sekolah menjadi kendala dalam proses PPDB daring. Ada kemungkinan pertemuan secara langsung dilakukan untuk sekolah yang memiliki problem tersebut.
Kedua, dalam proses PPDB ini memiliki kerawanan yang tinggi. Potensi pemalsuan dokumen yang diunggah bisa saja terjadi. Maka, pemerintah penting melakukan upaya pencegahan pada metode verifikasi untuk memastikan keabsahan dokumen yang disampaikan dan tidak terjadi penyalahgunaan.
Carut marut PPDB yang kerapkali terjadi dari tahun ke tahun semestinya dapat dijadikan sebagai pelajaran dan pengalaman yang sangat berharga, agar di tahun ini tidak kembali terulang kesalahan yang sama. Kondisi yang tidak normal seperti ini jangan jadikan alibi dan pemakluman atas segala kesalahan yang secara sengaja diperbuat.
Tidak ada satu pihak pun yang dapat memastikan kapan wabah pandemi ini akan berakhir. Kemendikbud juga masih melakukan koordinasi dengan Gugus Tugas percepatan Penanganan Covid-19 dan menunggu arahan presiden. Oleh karena itu, berbagai skenario dan antisipasi di dunia pendidikan harus disiapkan dengan baik.
