Polwan dan Kinerja Polri

Menarik pesan yang disampaikan oleh Kepala Kepolisian RI Jenderal Polisi M. Tito Karnavian di Hari Ulang Tahun Polisi Wanita yang ke-68 pada 1 September 2016. Kapolri menyampaikan bahwa Polwan mempunyai citra yang lebih baik daripada polisi pada umumnya (Kompas, 2/9).

Menurut Kapolri, hal itu karena Polwan lebih resisten terhadap budaya korupsi, memiliki kemampuan yang lebih baik dalam melayani publik, serta mempunyai sensitivitas terhadap tindak pidana yang berkaitan dengan perempuan dan anak.

Citra polisi di mata publik memang masih belum baik. Hal itu disadari betul oleh Jenderal Tito melalui agenda pembenahan organisasi internal sebagaimana menjadi pesan dari Presiden Jokowi ketika mengangkatnya sebagai Kapolri.

Beberapa hari terakhir ini, kita menyaksikan amuk massa yang menyerang dan membakar kantor polisi serta kepada aparat polisi. Menurut catatan Indonesia Police Watch, dari Januari-Agustus 2016, ada 14 kantor polisi dan fasilitas Polri yang dirusak serta dibakar warga. Selain itu ada 11 polisi yang tewas dan 45 lainnya luka. Peristiwa pembakaran kantor polisi yang terbaru terjadi di Merangin, Jambi.

Citra dan kinerja Polri yang masih belum baik yang tercermin di antaranya dari amuk massa tersebut harus disikapi oleh Kapolri dengan kebijakan yang strategis dan kongkret. Misalnya dengan mempromosikan Polwan sebagai ujung tombak pelaksanaan tugas Polri sehingga pendekatannya menjadi lebih humanis dan soft tetapi tegas.

Pendekatan dan kebijakan Polri selama ini kental dengan perspektif laki-laki dan masih sangat kurang mengakomodasi kesetaraan gender. Hal ini diduga kuat berdampak pada kinerja dan citra Polri di mata publik yang masih belum baik, di antaranya karena masih menonjolkan pendekatan kekerasan dan kekuasaan dalam menangani permasalahan.

Sedangkan Polwan masih banyak ditempatkan di posisi yang kurang strategis, misalnya di Satuan Lalu Lintas dan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak. Polwan belum diberikan peran-peran yang strategis yang berdampak lebih luas bagi pelayanan publik.

Karena itu, menurut Jenderal Tito, kesetaraan gender bagi perempuan dalam mendududuki posisi strategis bahkan setingkat Kapolri menjadi harapannya. Polwan harus mau dan mampu bersaing dengan yang lain, terutama kaum laki-laki, yang masih mendominasi posisi strategis di tubuh Polri.

Kesetaraan gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan nasional, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan tersebut (IDSPS, 2008).

Berdasarkan data Sub Bagian Polwan Mabes Polri, jumlah Polwan sampai 2008 mencapai 10.067 orang atau sekitar 3,3 persen dari total anggota Polri. Proporsi Polwan ini masih berkutat pada angka 3 persen dari 2003-2008 (Irawati Harsono, 2008). Diperkirakan, sampai 2015, proporsinya masih belum banyak berubah.

Dari sisi jabatan, sampai saat ini Polwan yang berpangkat jenderal hanya beberapa orang, yaitu Brigjen. Pol. Rumiah Kartoredjo (Kapolda Banten 2008-2010), Irjen. Pol. Basaria Panjaitan (Wakil Ketua KPK 2015-2020), dan Brigjen. Pol. Soepartiwi (Koordinator Asosiasi Polwan Internasional Region Asia Timur dan Tenggara). Selain itu, dari sekian ratus Kepala Kepolisian Resor (Kapolres), baru sedikit di antaranya yang diduduki oleh Polwan.

Dengan mempromosikan Polwan pada posisi yang strategis, perilaku koruptif diharapkan akan bisa ditekan. Hal ini karena faktanya, menurut data Komisi Pemberantasan Korupsi tentang pelaku korupsi pada 2012-2013, mayoritas pelaku korupsi adalah laki-laki (93,4 persen).

Menurut Anne-Marie Goetzs, peneliti Institute of Development Studies University of Sussex, dalam buku Political Cleaners: How Women are The New Anti-Corruption Force (2003), sebagaimana dimuat di Kompas (29/8), perempuan cenderung kurang korup dibandingkan laki-laki.

Hal ini disebabkan karena perempuan cenderung kurang memiliki akses atas jabatan-jabatan publik. Jabatan publik didominasi kaum lelaki. Sedangkan peneliti lain Maria Fernanda Rivas dari University of Granada menyatakan, perempuan kurang korup dibandingkan dengan laki-laki karena perempuan lebih berorientasi pada membangun relasi, lebih beretika, lebih peduli pada kebaikan dan mengutamakan kesejahteraan bersama (Kompas, 29/8).

Berbasis pada data dan fakta tersebut, pantas jika Kapolri menaruh harapan yang besar supaya Polwan mampu menjadi lokomotif pembenahan kinerja Polri yang pada gilirannya bisa berimplikasi pada citra dan kinerja Polri yang lebih baik.

Harapan tersebut tentu harus diikuti dengan kebijakan Kapolri yang sifatnya strategis dan afirmatif agar Polwan diberikan peluang dan ditingkatkan kapasitasnya untuk menduduki posisi yang strategis setara dengan kaum lelaki.

Promosi jabatan strategis untuk Polwan harus dibuka secara transparan, termasuk dengan merekrut mereka yang berada di daerah. Hal ini juga pernah disampaikan oleh Kapolri tentang adanya keinginan untuk mencari bakat di daerah-daerah agar posisi dan jabatan strategis diisi oleh orang yang punyai kapasitas, kapabilitas, dan integritas yang baik dan teruji.

Langkah lain adalah pengarus-utamaan gender di Polri, baik dalam proses rekutmen dan seleksi maupun dalam kebijakan-kebijakan internal dan eksternal. Kebijakan ini perlu dikukuhkan dalam bentuk Keputusan Kapolri agar menjadi pijakan bagi setiap unit di Polri dari pusat hingga daerah.

Polri perlu merencanakan dan menetapkan cara agar jumlah Polwan mencapai angka yang ideal dan proporsional sampai beberapa tahun mendatang. Dengan demikian, proporsi Polwan yang ideal di pusat dan daerah akan tercapai sehingga mampu mewarnai kebijakan Polri di tingkat strategis dan dalam implementasi di lapangan.

Di samping melalui pendekatan afirmatif yang bersifat kuantitatif, perspektif gender juga terkait dengan konstruksi sosial yang dibangun di masyarakat dan di institusi, dalam hal ini Polri.

Dengan begitu, paralel dengan pendekatan afirmatif, perlu dilakukan pengarusutamaan gender di Polri melalui kegiatan peningkatan kapasitas dan kesadaran terus-menerus kepada pejabat dan anggota Polri.  Agar mereka punya kesamaan pemahaman yang baik tentang perspektif gender dalam melaksanakan tugas penegakan hukum, memelihara ketertiban masyarakat, dan perlindungan hak asasi manusia.