Apa yang menjadi inti ajaran semua keyakinan sejak Adam, millah-nya Ibrahim, Musa, Isa, hingga Islamnya-Muhammad? Semuanya sama-sama berbasiskan “Tauhid” (ke-Esa-an Allah). Tauhid itulah yang membawa mereka menentang rezim-rezim penindas masyarakat di masa dan kawasannya masing-masing: dari Namrud, Fir’aun, hingga berhala-berhala Quraisy. Mengapa? Lantaran tauhid bukan hanya bermakna teologis, namun juga berkonsekuensi politis, sosial, ekonomi, dan lainnya.
Tauhid menghentak kita dengan diktum bahwa, selain Allah, bukan hanya tak ada yang pantas dan boleh disembah, melainkan juga tak ada yang pantas dan boleh kita tunduk kepadanya. Kata Sayyidina Ali dalam Mizanul Hikmah: “Wahai manusia! Sesungguhnya Adam tidak lahir sebagai seorang budak, dan sesungguhnya manusia seluruhnya adalah orang-orang yang merdeka. Janganlah engkau menjadi budak orang lain karena Allah telah menjadikanmu seorang yang merdeka.” Itulah makna tauhid sekaligus makna merdeka!
Lalu, sebaliknya, apa yang membuat para penindas itu murka pada apa yang dibawa oleh para nabi itu? Apakah lantaran mereka membawa ajaran baru yang bertentangan dengan ajaran-ajaran nenek moyang mereka lantaran begitu kuatnya iman para penguasa zalim itu pada ajaran nenek moyangnya?
Apa itu yang membuat Fir’aun marah pada Musa dan Abu Sufyan murka pada Muhammad? Sama sekali bukan! Melainkan lantaran kehadiran para nabi itu, dengan ajaran tauhidnya, membuat masyarakat menjadi sadar bahwa diri mereka terlahir merdeka dan Allah sendiri–Sang Pencipta dan Penguasa–menegaskan bahwa mereka merdeka dan jangan mau ditindas atau diperbudak oleh siapa pun.
Para nabi itu mengancam hierarki penindasan dan perbudakan yang diciptakan oleh para penguasa zalim tersebut.
Jika agama benar-benar hanya mengajarkan tentang ibadah, sungguh para penguasa zalim itu bukan hanya tak merasa punya masalah dengan agama, melainkan akan mendukung rakyatnya untuk taat beragama karena itu berarti umat takkan menganggu “kursi kezaliman”-nya.
Jika agama hanya menjadikan umatnya sibuk dengan ibadah, menjadi masyarakat yang diam atau acuh, apatis, pesimis, dan sikap-sikap semacam itu terhadap realitas masyarakat yang tertindas oleh penguasa, niscaya para penguasa itu akan membangunkan rumah-rumah ibadah dan membentangkan permadani untuk mereka beribadah. Namun, menjadi masalah karena agama yang dibawa oleh para nabi itu mengajarkan umatnya untuk merdeka dari segala bentuk penindasan.
Islam di Indonesia selalu dipahami dan dijadikan juga oleh founding father dari kalangan ulama dalam skema “doktrin pembebasan”. Salah satunya yang tampak dalam “Resolusi Jihad” NU yang dikobarkan oleh KH Hasyim Asy’ari.
Bahkan kaum tarekat sekali pun, sebagaimana dipotret oleh Ajid Thohir dalam Gerakan Politik Kaum Tarekat, yang kerap tertuduh berjarak dengan problem dan realitas masyarakat, ketika memasuki Nusantara pada 1870-an (dalam hal ini Tarekat Qadiriyah-Naqsyabandiyah) mengambil peran dalam merekonstruksi masyarakat ke arah sistem religio-politik untuk menghadapi kolonialisme Belanda yang mencengkram kehidupan masyarakat Jawa saat itu melalui diktum: “Jihad fii Sabilillah!”
Sebenarnya, sebagaimana dicatat oleh Richard Bonney dalam Jihad, antipenindasan juga menjadi slogan Muhammad bin Abd al-Wahab (pendiri Wahabi) ketika menggelorakan perlawanan terhadap Dinasti Turki Utsmani di Arab Saudi dengan merujuk pada fatwa Ibn Taimiyah. Sayangnya, sebagaimana dikritik Khaled Abou El-Fadl dalam The Great Theft, itu hanya menjadi propaganda saja, untuk kemudian Wahabisme bersama Muhammad Sa’ud (Dinasti Sa’ud) mengulang sejarah penindasan itu di Arab Saudi dengan menggandeng kepentingan kolonialisme Inggris yang menghendaki jatuhnya Dinasti Turki Utsmani.
Pendiri Wahabi itu menganut paham etnosentris bahwa penguasa Islam harus dari bangsa Arab. (Irwan Masduqi, 2012). Di satu sisi, Inggris akan dapat mewujudkan agenda kolonialnya ke negara-negara jajahan kalau Dinasti Turki Utsmani jatuh. Di sisi lain, Wahabisme dan Bani Sa’ud akan mendapatkan kompensasi politik berupa berdirinya Kerajaan Saudi atas dukungan Barat.
Dalam konteks kita: Muslim Indonesia, dalam suasana “Kemerdekaan RI” ini, penting untuk merenungkan hakikat tauhid dan merdeka tersebut. Sudahkah kita benar-benar merdeka: melawan terhadap segala bentuk penindasan: yang nyata dengan otoritarianisme kekuasaan, maupun yang tak nyata dengan hadirnya pejabat-pejabat yang korup dan memanfaatkan kekuasaan untuk kepentingan-kepentingan pribadi, golongan, dan partainya saja.
Jika belum, itu artinya kita belum benar-benar bertauhid: kita masih tunduk pada selain-Nya. Itulah sebenarnya yang dimaksud dengan politik Islam, yakni merdekanya rakyat di atas pondasi tauhid dengan sistem pemerintahan yang demokratis. Tanpa itu, kita masih “musyrik” dalam pengertian tertentu.
