Saling serang secara verbal antara Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden Korea Utara Kim Jong Un disindir Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov. Kedua pemimpin yang belakangan terus bersitegang tersebut dipandang kekanak-kakanakkan. Mereka tak ubahnya seperti dua anak TK yang tak bosan-bosannya berantem, saling berebut mainan tanpa ada yang mau mengalah.
Seperti diketahui, Trump dan Jong Un saling melemparkan ejekan belakangan ini. Trump menyebut Jong Un sebagai “orang sinting”, sementara Jong Un menjuluki Trump sebagai “orang gila”. Bukan hanya dua kata itu yang terlontar dari dua pemimpin negara tersebut, ada banyak ejekan lain yang tersembur dari mulut masing-masing.
Bahkan di forum resmi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), saling ejek antara Trump dan Jong Un juga terjadi. Yang teranyar terjadi pada 19 September lalu. Itulah kenapa Menteri Luar Negeri Rusia menyebut keduanya seperti anak TK, karena mereka tidak mampu menempatkan dirinya, tetap bertengkar bahkan di forum resmi seperti di PBB itu.
Kekanak-kanakan Kita
Sikap kekanak-kanakkan yang diperlihatkan para politisi dunia itu ternyata jug sering ditemukan pada para politisi di dalam negeri, bahkan mungkin lebih parah. Masih lekat dalam ingatan kita ucapan Gus Dur–panggilan akrab Presiden keempat KH Abdurrahman Wahid–yang menyebut anggota DPR RI seperti anak-anak TK.
Penyematan label anak TK kepada para anggota dewan yang terhormat itu alih-alih memudar justru kian mengental sekarang ini. Hal itu, misalnya, terlihat pada perilaku segelintir anggota DPR yang tergabung dalam Panitia Khusus Hak Angket KPK.
Sejak awal pembentukannya Pansus mendapatkan penentangan dari berbagai pihak. Sebagian besar pakar hukum tata negara menyebut Pansus salah sasaran dengan menjadikan KPK sebagai objeknya. Sebagian lain menyebut Pansus sangat bernuansa politis. Pansus seolah ingin melakukan serangan balik terhadap KPK karena sejumlah anggota dewan diduga menerima aliran dana dalam megaskandal korupsi pengadaan E-KTP.
Namun, DPR keukeuh peuteukeuh alias ngotot. Mereka tetap bergeming dengan keinginannya tersebut. Berbagai kritikan pedas pun dianggap angin lalu saja. Tampaknya tak ada rasa malu di muka mereka. Maka, terbentuklah Pansus tersebut dengan segala kontroversinya.
Selama masa kerjanya, Pansus tampak lebih banyak mencari-cari kesalahan lembaga anti rasuah tersebut. Mereka, misalnya, mendatangi para nara pidana koruptor yang dijebloskan KPK ke penjara. Pastilah pemakai baju oranye tersebut memiliki “kebencian” yang mendalam pada KPK.
Menjelang akhirnya masa kerjanya, Pansus kebali menghebohkan publik dengan serangan membabi butanya terhadap KPK. Mereka menuduh Ketua KPK, Agus Rahardjo, terindikasi melakukan pelanggaran pidana pada saat menjadi Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
Yang tampak sebagai perilaku kekakanak-kanakan dari Pansus adalah bahwa mereka menyerang KPK melalui konferensi pers. Tampak mereka seperti main-main saja. Padahal, jika mereka benar-benar memiliki bukti yang kuat atas dugaan pelanggaran tersebut, seharusnya mereka membawanya ke pengadilan.
Kini, Pansus kembali ngotot untuk memperpanjang masa kerjanya, meski lagi-lagi sejumlah pakar hukum tata negara melihatnya bertentangan dengan konstitusi. Lucunya, salah satu alasan Pansus atas sikap ngototnya tersebut adalah karena KPK tidak mau memenuhi panggilan mereka. Ini jelas seperti anak kecil yang ngotot ngajak main temannya di rumahnya, meski temannya itu tidak mau. Akhirnya ia kesal dan marah-marah tanpa peduli bahwa tindakannya itu tidak benar.
Ironisnya, Pansus sekarang di atas angin. Proses praperadilan Setya Novanto dimenangkan oleh Hakim tunggal Cepi Iskandar, proses peradilan yang juga seperti pertunjukan anak-anak: maunya menang sendiri. Bukan tidak mungkin, Pansus akan semakin gencar menyerang KPK, seperti anak kecil yang baru dapat alat permainan baru.
Ironi Demokrasi
Apa yang tersaji di panggung politik DPR dengan aktor-aktor yang kekanak-kanakan itu sesungguhnya merupakan ironi demokrasi. Demokrasi yang sejatinya menjadi alat untuk meraih kemuliaan hidup, kenyataannya hanya dijadikan permainan politik para elite.
Masalahnya demokrasi itu sendiri memungkinkan “patologi-patologi politik” itu terjadi. Atas nama hak dan kewenangan politik yang notabene diabsahkan oleh demokrasi, para anggota Pansus leluasa bermanuver politik. Panggung politik parlemen dengan segenap kewenangannya mereka jadikan corong serangan terhadap lembaga lain yang berpotensi mengancamnya (KPK).
Jika mereka terus menerus melakukan hal seperti ini, jangan harap hati nurani dan kebenaran menjadi ukuran atau pedoman perilaku politik mereka. Kamus politik mereka adalah menyelamatkan diri dan kelompoknya dengan berbagai macam cara, sekalipun dengan mendekap patologi politik itu.
Anak-anak bisa dimaklumi jika perilakunya tidak berlandaskan pada nurani dan kebenaran. Dunia anak-anak memang belum bersentuhan dengan nilai-nilai semacam itu. Tetapi anggota DPR, apa yang harus dikatakan kepada mereka kalau perilaku mereka seperti berada dalam dunia anak-anak.
Dunia politik kita, dengan demikian, kian mengkhawatirkan. Jika pada level dunia, aktor-aktor politik semacam Trump dan Jong Un semakin mencemaskan publik dunia dengan perilaku kekanak-kanakannya, kita, di sini, ternyata diperparah dengan perilaku politisi kita yang juga kekanak-kanakan.
Sedihnya lagi, sifat kekanak-kanakan itu bukan hanya bergulir di kalangan elite politik, tetapi juga ditularkan kepada masyarakat. Dibuatlah, misalnya, hantu-hantuan yang menakutkan. Hantu di masa lalu dibangkit-bangkitkan lagi, ditonton beramai-ramai, dan kembali dinistakan sedemikian rupa. Padahal yang ketakutan teman-teman mereka sendiri.
Kalau seperti ini terus menerus, kapan bangsa ini menjadi dewasa?
Kolom terkait:
Pemain Drama dan Segala Kelicinannya
