Dalam hal ini, Amerika Serikat nampaknya akan menjadi pilihan sulit bagi Indonesia. Karenanya, Cina akan menjadi semakin besar pengaruhnya bagi ekonomi Indonesia. Akan tetapi kepercayaan pada investasi Cina sering terhambat dengan berbagai sentimen rasial. Sampai saat ini, masih ada kelompok masyarakat kita yang berusaha memanfaatkan hal tersebut. Menyama-nyamakan masyarakat pribumi keturunan Tionghoa dengan negara Cina.
Relasi antara negara Indonesia dan Cina mengalami perkembangan cukup signifikan beberapa tahun belakangan ini. Terlihat dari kebijakannya, Presiden Jokowi memang mengarahkan Indonesia untuk banyak bermitra dengan Cina, khususnya dalam hal ekonomi. Hal ini tentu merupakan salah satu fenomena baru yang dibawa pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla dibandingkan dengan masa pemerintahan sebelumnya. Perlahan tapi pasti, hubungan dengan Cina telah menjadi salah satu sumber investasi penting, selain negara lain, yang telah lama membangun kemitraan dengan Indonesia seperti Amerika Serikat dan Jepang.
Kedekatan ekonomi dengan Jepang nampaknya akan semakin berlanjut setelah Amerika Serikat semakin tidak menentu di bawah Donald Trump. Pidato kenegaraan dan langkah nyata yang ia lakukan dalam beberapa hari terakhir telah menunjukkan keseriusannya membawa proteksionisme ke negara AS. Hal ini memberi ruang yang sangat besar secara politik bagi Cina untuk membangun relasi ekonomi politik dengan negara-negara di dunia, khususnya di kawasan Asia Tenggara.
Relasi ekonomi, politik, dan sosial budaya antara Indonesia dan Cina memiliki beberapa potensi dan juga tantangan yang tak bisa dibilang mudah. Modal utama dari relasi kedua negara adalah intensifnya kemitraan yang dibangun oleh Presiden Jokowi dengan Presiden Xi Jinping. Political will serta keeratan hubungan keduanya menyumbang modal besar dalam terealisasinya berbagai program kebijakan kerjasama.
Salah satu program optimis pemerintah adalah menargetkan 20 juta turis dari Cina di tahun 2019 (ingat ya, turis bukan tenaga kerja). Angka ini memang terbilang sangat optimistik. Banyak hal, termasuk yang utama infrastruktur, perlu dikejar pemerintah Indonesia untuk merealisasikan hal tersebut. Pada intinya pesan yang ingin ditampilkan adalah bahwa Cina dilihat sebagai sumber arus wisatawan yang utama untuk Indonesia.
Selain itu, ada pula megaproyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Proyek ini pada awalnya penuh kontroversi. Akan tetapi nyatanya sekarang proyek ini masih bertahan dan dilanjutkan. Realisasi proyek ini pun akan menjadi penting baik bagi pemerintah Indonesia maupun Cina sendiri. Berhasil tidaknya proyek ini akan menjadi percontohan penting bagaimana kredibilitas Cina dalam investasi teknologi tinggi di bidang transportasi.
Sementara itu, proyek ini juga menjadi pertaruhan besar apakah pilihan pemerintah Indonesia untuk membangun relasi ekonomi dengan Cina pada akhirnya adalah pilihan yang tepat atau tidak secara ekonomi. Hal ini disebabkan oleh pinjaman utang yang demikian besar dari Cina untuk mendukung proyek tersebut.
Dengan segala macam rencana kerjasama yang dibangun oleh pemerintah, tantangan terbesar datang dari masyarakat Indonesia sendiri. Sentimen anti Cina, meskipun telah jauh berkurang dibandingkan pada masa Orde Baru, masih membutuhkan langkah-langkah preventif agar tidak naik ke permukaan. Mereka yang tidak pernah mau belajar akan selalu mengaitkan Cina dengan niat penyebaran paham komunisme.
Lebih jauh lagi masyarakat kita seringkali mencampuradukkan kepentingan Cina dengan etnisitas Tionghoa di dalam negeri. Seakan ada relasi dekat di mana etnis Tionghoa di Indonesia adalah antek Cina. Meskipun terbilang sedikit, suara-suara untuk menilai ke arah sana tetap eksis. Paling terakhir adalah penilaian tidak berdasar yang menyatakan bahwa Gubernur non-aktif DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama adalah seorang antek Cina.
Pandangan-pandangan yang tidak berdasar inilah yang kerap dimunculkan pada momen politis seperti Pilkada Jakarta saat ini. Setiap kali ada pemilihan umum, ‘keturunan Tionghoa selalu dijadikan alat untuk menyebar kebencian. Jokowi sendiri pun tidak lepas dari fitnah ini pada masa kampanye pilpres terakhir.
Sentimen negatif terhadap etnis Tionghoa di Indonesia adalah dosa dari pemerintahan Orde Baru. Segala macam sentimen rasial diciptakan oleh negara. Sebutlah konotasi etnis Tionghoa sebagai antek komunisme, penyalahan etnis Tionghoa sebagai penyebab krisis ekonomi 1998, dan lain sebagainya. Segala macam tuduhan yang disematkan kepada etnis Tionghoa tidak pernah berusaha diklarifikasi dengan baik oleh pemerintah. Gus Dur-lah yang menjadi tokoh sentral dalam upaya menyatukan etnis Tionghoa ke dalam kesatuan bangsa Indonesia. Hasilnya adalah perayaan Imlek yang diperbolehkan saat ini.
Apabila pemerintah menganggap sentimen rasial ini sebagai ancaman terhadap usaha kerjasama antara Indonesia dan Cina, nampaknya usaha untuk merevisi narasi sejarah arus utama perlu dilakukan. Narasi negatif yang menyamakan etnis Tionghoa sebagai antek Cina perlu dihapuskan. Sampai saat ini etnis Tionghoa di Indonesia cenderung “berjuang sendiri” menetralisir sentimen tersebut.
Banyak etnis Tionghoa Indonesia yang telah berprestasi di bidang pendidikan, seni budaya, olahraga, maupun ekonomi, dan politik yang telah membawa kebanggaan dan kemajuan bagi Indonesia. Kondisi ini bukan baru terjadi sekarang. Banyak tokoh-tokoh di masa lampau yang sebenarnya terlibat membangun Indonesia. Hanya saja nama mereka tidak dihargai sebagaimana mestinya.
Sejujurnya, etnis Tionghoa sudah terbiasa dengan kondisi ini selama puluhan tahun. Kemampuan mereka untuk beradaptasi dan terus berkembang dalam kondisi tersebut sungguh luar biasa. Etnis ini sendiri sesungguhnya datang dari beragam latar belakang sosial dan ekonomi dan telah menyatu dalam kelompok-kelompok masyarakat yang lebih besar. Sehingga, meski cenderung masih pasif menyuarakan aspirasi mereka, kelompok etnis Tionghoa telah berakulturasi dan berasimilasi dengan baik.
Presiden Jokowi saat ini memiliki urgensi untuk mendorong terciptanya iklim yang jauh dari sentimen rasial kepada etnis Tionghoa. Perhitungan politis paling sederhananya adalah bahwa pemerintah punya kepentingan untuk menjaga keamanan dan kenyamanan turis asing dari Cina untuk bisa berkunjung ke Indonesia. Pemerintah perlu menetralisir sejarah yang tidak berdasar agar sentimen negatif terhadap relasi bisnis dengan Cina dapat berkurang.
Kadang memang apabila kepentingan muncul, barulah pemerintah berniat menyelesaikan berbagai kendala yang bisa mengganggu rencana pembangunan. Dengan demikian, tulisan ini tidak memperkarakan Feng Shui, melainkan berusaha memberi pemahaman ekonomi politik dari kondisi negara kita. Semoga Tahun Ayam ini membawa keberuntungan bagi Indonesia.
Selamat Tahun Baru Imlek 2568 bagi yang merayakan!
