Pernah kepikiran enggak bahwa politisasi agama itu sebetulnya bertujuan agar biaya politik lebih murah?
Begini. Sejak reformasi dan pencanangan sistem pemilihan langsung dan suara terbanyak dalam sistem pemilihan umum kita, biaya politik memang bisa sangat mahal. Rakyat belum terbiasa dengan kampanye membicarakan program. Bagi mereka, hal itu di awang-awang. “Konkretnya aja, deh. Wani piro?”
Jadi, para politisi mengasumsikan kebanyakan pemilih masih mempertimbangkan sesuatu yang praktis. Suara mereka ditukar dengan duit atau sembako. Mungkin Rp 50 ribu, mungkin Rp 100 ribu. Tapi, begitulah yang terjadi di lapangan saat pemilu (baik pilpres, pilkada atau pileg). Kampanye diartikan membeli suara rakyat.
Tapi, rakyat juga pintar. Dia ambil uangnya, ambil sembakonya, belum tentu memilih orangnya juga. Yang kasihan politisinya, sudah keluarkan modal habis-habisan, tapi gak dapat suara sama sekali.
Idealnya, dalam sistem pemilu langsung dan suara terbanyak ini, biaya politik bisa didapat dari crowd funding atau patungan rakyat. Kandidat dengan visi dan misi terbaik, yang akan bekerja buat rakyat. Berharap rakyat mau berkorban dan menyumbang dana untuk memenangkan sang kandidat. Harus diakui, dalam sebuah perhelatan politik, faktor amunisi atau dana menjadi salah satu kunci kemenangan seorang kandidat.
Itu dilakukan oleh Ahok-Djarot dalam Pilkada Jakarta lalu. Ahok merasa yakin mampu menjual program yang rasional, dengan bukti kerja di depan mata. Dia anti-korupsi dan punya hasil kerja yang terlihat. Maka, Ahok mampu mengajak publik untuk patungan membiayai kampanyenya. Bahkan tim kampanye Ahok-Djarot sempat menyetop sumbangan kampanyenya karena dianggap sudah mencukupi.
Apa yang dilakukan Ahok-Djarot sebetulnya adalah sebuah ideal kerja politik. Mereka menempatkan rakyat sebagai pihak yang berkepentingan dengan pemimpin yang punya hasil kerja dan jejak rekam terbaik. Sebab, dengan pemimpin yang seperti itu, rakyatlah yang diuntungkan.
Tapi, untuk sampai ke tahap itu ada syaratnya: tingkat kepercayaan publik pada kandidat harus maksimal. Kandidatnya sendiri harus benar-benar punya daya jual dan karakter yang mumpuni. Jika tidak, siapa juga yang mau patungan untuk membiayai seseorang meraih jabatannya.
Jika kualitas kandidat biasa-biasa saja, jejak rekamnya tidak jelas dan prestasi tidak menonjol, biaya politik untuk memenangkannya diperkirakan sangat mahal. Mana ada rakyat yang mau patungan mengongkosi kandidat tersebut untuk pertarungan politik. Yang ada para pemilih yang meminta sembako.
Tapi ada cara lain yang lebih murah: kemas persaingan politik dengan isu agama!
Dengan isu agama, pemilih diarahkan untuk berpikir irasional, sebab pertimbangan-pertimbangan praktis dikesampingkan. Tidak perlu rekam jejak, tidak perlu kualitas dan keahlian seorang kandidat. Tidak perlu juga suara rakyat ditukar sembako dan amplop. Yang diperlukan hanya fatwa keagamaan dan jaminan masuk surga.
Jika agama sudah dikemas sedemikian rupa, rakyat akan memberi dukungan dengan mudah dan murah. Bahkan rakyat bersedia membiayai dan menyumbang untuk sebuah program kampanye. Sumbangan itu diasumsikan bukan untuk alasan politik tapi lebih pada alasan keagamaan. Mereka seperti layaknya menyumbang kegiatan sunatan masal. Harapannya dapat pahala.
Nah, dengan politisasi agama, pemilih bisa dimobilisasi dengan murah dan mudah. Bahkan ikatan emosionalnya jauh lebih kuat ketimbang pemilih rasional. Meskipun mereka yang menggunakan agama sebagai jargon politik mayoritas lebih banyak untuk menutupi ketidakterampilannya dalam bersaing secara sehat.
Jadi, politisasi agama bagi sebagian politisi sebetulnya tidak melulu karena alasan ideologis, tetapi lebih pada alasan pragmatis. Mereka bisa mendulang suara dengan biaya murah di tengah sistem politik yang sangat terbuka seperti sekarang ini. Mereka juga bisa mendapat sumbangan dari rakyat seperti lembaga dakwah yang menjanjikan infaq akan diganjar pahala.
Di tengah masyarakat agamis seperti di Indonesia, politisasi agama adalah cara paling praktis, murah, dan gampang untuk merebut simpati rakyat. Kandidatnya juga enggak perlu hebat-hebat amat. Yang penting dia didukung oleh tokoh-tokoh agama yang siap menjajakan ayat dan fatwa untuk kepentingan politik.
Politisasi agama juga menguntungkan karena, dengan begitu, kandidat bisa mengikat calon pemilih dalam ikatan yang emosional. Pilkada Jakarta 2017 bisa dijadikan contoh konkret bagaimana politisasi agama dimainkan sedemikian rupa sehingga menghasilkan dampak maksimal.
Berkaca pada Pilkada Jakarta 2017, tampaknya tren itu akan terus dimainkan karena politisi mendapat dua keuntungan sekaligus: mendapat simpati rakyat yang agamis juga mendapat dukungan dana berupa infaq dari para pendukungnya.
Jadi, jangan berharap politisisasi agama akan makin berkurang di masa yang akan datang. Bagi kandidat yang prestasinya nol persen seperti uang muka (DP) rumah, itu adalah cara paling efektif dan murah untuk meraup suara.
Baca juga:
Mitos Pemilih Rasional di Antara Ahokers, Agusers, dan Aniesers
Anies Baswedan, “Wahabib”, dan Halalbihalal yang Dipolitisasi
Tamasya Al-Maidah: Teror Politik Berkedok Tamasya Agama
Kebhinekaan Itu Sunnatullah, Hentikan Politisasi Pluralisme!
