Pemilihan Kepala Daerah Jakarta 2017 putaran kedua pada Rabu (19 April) membawa pesan penting untuk para calon kandidat petahana: jangan pernah mengusik kenyamanan psikologis para pemilih.
Bila kita kembali menengok peta elektoral Jakarta 5-6 bulan yang lalu, banyak orang yang yakin Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok akan menang dengan mudah. Bagaimana tidak, data dari beberapa lembaga survei terpercaya (seperti Poltracking, Populi Center, Indikator), semuanya menunjukkan tingkat elektabilitas Ahok yang jauh mengungguli calon lawan-lawannya. Bahkan dengan modal keunggulan ini, Ahok (dan Teman Ahok) terlihat berani memaksa” Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan beberapa partai lainnya untuk memberikan dukungan kepadanya.
Lalu, apa yang membuat peta elektoral Jakarta berubah drastis hanya dalam kurun waktu kurang dari 6 bulan?
Sebenarnya apabila dilihat dari segi kinerja sebagai Gubernur, para pemilih mengaku cukup puas dengan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Ahok. Meskipun selama kepemimpinannya ada beberapa kebijakan yang menuai kontroversi, seperti relokasi warga bantaran sungai dan reklamasi, survei Indikator Politik Indonesia satu bulan sebelum Pilkada DKI putaran pertama menunjukkan tingkat kepuasan kinerja sebesar 74%, cukup tinggi untuk ukuran seorang petahana.
Sayangnya di samping pertimbangan-pertimbangan rasional, banyak sisi emosional yang turut menentukan preferensi pilihan pemilih. Kadang peristiwa yang tidak ada kaitannya sama sekali dengan politik atau kinerja petahana justru memiliki pengaruh besar terhadap elektabiltas mereka.
Di dalam buku Democracy for Realists (2016), Christoper Achen dan Larry Bartels mengajukan satu contoh kasus yang menarik. Pada musim panas tahun 1916, warga di sepanjang pesisir pantai New Jersey, Amerika Serikat, mengalami ketakutan massal gara-gara serangan hiu. Akibat serangan tersebut, jumlah kunjungan turis menurun drastis sehingga mengganggu perekonomian warga setempat yang mengandalkan sektor pariwisata.
Kebetulan pada saat musim panas tersebut, Woodrow Wilson (Presiden AS ke-28) sedang mencoba untuk mempertahankan posisinya. Sebelum adanya serangan hiu, Presiden Wilson sebenarnya cukup populer di kalangan penduduk daerah pesisir New Jersey. Ia dan pemerintahannya juga sudah berusaha sekuat tenaga untuk mengatasi musibah serangan hiu tersebut.
Tapi, bagaimanapun, serangan hiu merupakan peristiwa yang berada di luar kendali politik Presiden Wilson. Namun, warga setempat tampak tidak berpikir sejauh itu, dan cenderung menimpakan rasa kesal mereka kepada pemerintah. Dan, seperti yang dapat diprediksi, suara Woodrow Wilson di daerah tersebut terjun bebas. Kasus ini menggambarkan bagaimana emosi pemilih memiliki pengaruh kuat terhadap preferensi politik pemilih.
Dari sudut kalkulasi politik, seorang kandidat petahana sering disebut memiliki banyak keuntungan saat mencoba bertarung kembali di dalam ajang kontestasi politik. Namun, dari sudut pandang psikologi politik, posisi petahana juga mengandung banyak risiko elektoral yang sulit dikendalikan. Seperti yang diilustrasikan di dalam kasus Woodrow Wilson di atas, warga kebanyakan seringkali tidak mampu melakukan analisis situasi sosial-politik secara mendalam.
Menurut Teori Atribusi dari Freitz Heider (1958), setiap orang memiliki dorongan untuk mencari tahu penyebab dari peristiwa-peristiwa yang ia alami. Namun, alih-alih melakukan penalaran secara mendalam, menurut teori ini, kebanyakan orang cenderung terperangkap di dalam cara berfikir cepat (heuristic thinking), dan berakhir pada kesimpulan yang kurang tepat (attribution bias).
Di dalam proses penalaran cepat, sentimen-sentimen emosional memiliki pengaruh lebih kuat terhadap pilihan politik pemilih dibanding pertimbangan-pertimbangan rasional.
Nalar cepat para pemilih, secara psikologis, merupakan faktor risiko yang harus diperhitungkan oleh setiap kandidat petahana. Performa dalam menjalankan pemerintah tetap menjadi faktor penting. Namun, bila petahana tak mampu menjaga kedekatan psikologis dengan para pemilih, peristiwa buruk apa pun dapat dipersepsi oleh mereka sebagai kesalahan pihak petahana.
Dalam matematika politik, kinerja yang ditunjukkan oleh Ahok selama kurang lebih tiga tahun terakhir bisa saja membawanya kembali menduduki kursi DKI-1. Namun, Ahok (dan konsultan politiknya) sepertinya kurang peka terhadap sentiment-sentimen emosional warganya.
Sebagai masyarakat yang masih sangat kuat dipengaruhi oleh budaya Timur, sebagian besar masyarakat Jakarta terlihat kurang nyaman dengan berbagai macam kontroversi dan hiruk-pikuk yang selalu mengelilingi sosok gubernur mereka.
Rasa ketidaknyamanan para pemilih Jakarta semakin terakumulasi oleh keriuhan politik massif pasca tuduhan penistaan terhadap agama. Secara substansi, sebagian besar warga Jakarta mungkin bisa memaafkan Ahok. Survei yang dilakukan oleh Lembaga Survei Indonesia pada Desember 2016 menunjukkan 86% responden tahu Ahok sudah meminta maaf, dan 59% responden merasa bahwa permintaan tersebut tulus dan mereka bisa memaafkan.
Namun, bagaimanapun, keriuhan politik yang terjadi terus-menerus pada akhirnya juga mengganggu secara psikologis. Selain menciptakan ketegangan politik, aksi massa yang terjadi berulangkali juga mengganggu kenyamanan pemilih untuk menjalankan aktivitas mereka sehari-hari. Dan jika Ahok terpilih kembali sebagai gubernur, tidak ada jaminan bahwa keriuhan tersebut akan berhenti.
Persis dalam situasi inilah sebagian pemilih Jakarta mulai mengalami dualisme sikap: mengapresiasi kinerja Ahok di satu sisi, dan di sisi lain merasa terancam oleh segala macam keriuhan yang selalu diasosiasikan dengan tindakannya.
Dan hasil hitung cepat (quick count) Pilkada Jakarta putaran kedua yang baru lalu sepertinya mengafirmasi penelitian-penelitian psikologi politik sebelumnya: petahana seringkali menjadi korban para pemilih yang terusik kenyamanannya.
