Peluit panjang kompetisi Pilkada di Ibu Kota sudah ditiup secara resmi oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah Jakarta. Jawaranya tak lain adalah Anies Rasyid Baswedan dan Sandiaga Salahuddin Uno. Keduanya, berdasarkan hasil hitung KPU, mengantongi 57,96% atau mendapatkan 3.240.987 suara. Mengungguli pasangan nomor urut dua, Ahok-Djarot dengan perolehan 42,11% atau hanya mendapatkan 2.350.366 suara.
Racikan Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera ini awalnya memang diragukan banyak pihak. Bahkan sempat kalah moncer dari lawannya yang memiliki basis pemilih Muslim yang hampir sama, yaitu Agus-Sylvi. Anies-Sandi kerap dianggap sebelah mata. Namun, strategi politiknya, yang dibantu konsultan politik kawakan Eep Saefulloh Fatah dengan mesin Polmark-nya, mampu membantu suara mereka naik secara perlahan. Lalu menjadi musuh utama sang petahana.
Kekalahan Ahok-Djarot memang tak sepenuhnya hasil dari strategi gerbong Anies-Sandi. Di internal pasangan yang kerap disebut “basis kotak-kotak” ini pun mengalami masalah serius. Bermula dari hubungan yang kurang harmonis antara partai pendukung Ahok dan basis independen pendukung Ahok, sampai muncul variabel yang cukup penting bagi lawannya, yakni perkataan Ahok yang menyita perhatian publik dan menjadi momok di kemudian harinya.
Momentum langka, yang disebut durian runtuh bagi lawannya, itu menjadi kado indah yang dimainkan hingga hari H pencoblosan. Tak pelak, isu itu digiring sampai dieksploitasi habis-habisan dan mengkristal, yang mengakibatkan pasangan yang diusung partai pemenang di DKI Jakarta pada pemilu legislatif lalu (PDIP dan barisannya antara lain NasDem, Golkar, Hanura, dan belakangan PKB serta PPP) gigit jari.
Mereka dan sekutunya hancur lebur oleh masakan tim lawan yang ciamik di tanggal 19. Bintang utama Pilkada Jakarta Anies-Sandi memang menangguk untung banyak di kompetisi yang menjadi perhatian besar hampir seluruh rakyat Indonesia. Berbagai macam media, dari online, cetak, dan televisi, tak pernah tak menayangkan progres Pilkada Jakarta. Semuanya mengibaratkan Jakarta sebagai barometer Indonesia.
Siapa yang menang di sana, bisa bertarung di tingkat nasional. Ini yang pernah di alami Joko Widodo (Jokowi), Presiden RI ke-7 ini, dulu adalah Gubernur Jakarta. Tapi, layaknya sebuah pertandingan sepakbola, Anies-Sandi hanya pemain di atas lapangan. Mereka disorongkan, dijadikan pilihan, meski targetnya bukan cuma memenangkan satu dua pertandingan, melainkan juara umum, yang diibaratkan Pilpres 2019.
Karena itu, mahfum, bila banyak anasir menyebut kemenangan ini adalah jalan awal dari petarungan sesungguhnya di medan perang politik yang sebenarnya. Berkaca pada Pilpres 2014 lalu, yang tak kalah seru dibandingkan Pilkada Jakarta tempo hari, kemenangan Anies-Sandi ibarat penuntasan dendam awalan. Dulu, Prabowo-Hatta yang diusung Gerindra, PAN, PKS, dan Golkar berjuang habis-habisan melawan Jokowi-Jusuf Kalla (JK) yang di dukung PDIP, NasDem, Hanura, PKB, dan PPP. Pertarungan terjadi sangat dahsyat, sampai terdapat dua versi kemenangan, yang kemudian Mahkamah Konstitusi melegalkan Jokowi-JK untuk memimpin.
Kalah di Pilpres 2014, tak banyak panggung yang didapat Prabowo. Bukan karena tak banyak celah di pemerintahan Jokowi. Salah satu pemain lama, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), naik panggung karena mencoba menggerogoti pemerintahan Jokowi. Alhasil, Prabowo tidak bisa menjadi antitesa Jokowi. SBY yang kemudian mampu menjadi lawan tak nyata yang dimainkan secara tersirat. SBY mengambil panggung Prabowo waktu itu, hingga kemudian, jurus andalannya, sang anak sulung Agus Harimurti Yudhoyono kalah dalam pertempuran. Bola kembali ke Prabowo.
Bintang Utama.
Mempunyai pengalaman seabrek, rasanya pintu Pilpres 2019 tidak akan dibiarkan tertutup rapat. Benar saja, Prabowo tidak main-main dalam Pilkada Jakarta 2017 ini, yang secara tidak langsung sebagai menu pembuka pilpres selanjutnya. Merasa Sandi kurang trengginas, meski elektabilitasnya tidak terlalu kecil, Prabowo menambah Anies sebagai calon gubernur, menteri era Jokowi yang dipecat.
Di sini, meski tidak dapat menebak rasa sakit hati keduanya, spekulasi “dendam pribadi” keduanya jadi penyemangat untuk mengalahkan lawan mantan wakil Jokowi di Jakarta. Di lingkaran partai, Prabowo rasanya sangat mengerti siapa yang harus dijadikan sekutu untuk melawan rivalnya. Meski targetnya samar-samar sudah terlihat untuk Pilpres 2019, yang tak lain memberi jalan Prabowo di Presiden 2019-2024—sudah terbaca saat pidato Prabowo di Gelora Bung Karno—yang tak lain harus mengalahkan Jokowi.
Misi ini pun harus menghancurkan basis-basis yang dulu menjadi kekuatan Jokowi. Artinya, Prabowo harus melawan PDIP, yang merupakan partai besar penyokong Jokowi di 2014. Di Jakarta, lewat Pilkada, bersama PKS, yang kemudian diikuti PAN, lalu Perindo, Prabowo memainkan taktiknya. Mengamankan Pilkada Jakarta memang tidak dapat diartikan seperti mendapatkan tiket Pilpres 2019. Tapi memuluskan Prabowo menapaki jalan di persimpangan politik lainnya.
Setidaknya, dengan kemenangan Anies-Sandi, Prabowo mendapatkan empat keuntungan sekaligus. Pertama, kualitas taktik Prabowo, yang dianggap sebagai pemain utama di belakang layar Anies-Sandi, pasti mendapatkan apresiasi dari lawan dan kawan politiknya. Artinya, Prabowo tidak dianggap sebelah mata, setelah kalah dari Mega dan Jokowi. Dengan begini, petinggi parpol, lebih menghitungnya.
Kedua, peta koalisi partai mulai terbaca. Prabowo sudah pasti mengetahui siapa yang akan dibawa untuk menjadi sekutunya pada perhelatan lima tahunan nanti. Ini penting diketahui lebih dini, sebab pertarungan besar pasca Pilkada Jakarta menanti seperti Pilkada Jawa Barat dan Jawa Tengah di 2018. Prabowo harus memanfaatkan momentum tersebut dalam menguatkan sekutunya. Menjadikan PKS, dan mungkin tambahan partai lainnya, sebagai mitra berkepanjangan yang menguntungkan.
Ketiga, hasil Pilkada Jakarta secara langsung berpengaruh pada popularitas dan elektabilitas Prabowo. Meski belum ada survei yang merekam data ini, dalam kacamata politik, isu yang digiring dengan kombinasi partai dan momentum euforia sepertinya membangkitkan para pendukung Prabowo yang sedang istirahat lama. Prabowo harus menyiram semangat itu dengan baik agar awet hingga kemudian memetiknya di momentum yang tepat.
Keempat, Prabowo punya kartu AS untuk melawan Jokowi yang bisa dikeluarkan pada saat terdesak. Apa dan siapa itu? Berita positif dan progres pembangunan Jakarta di bawah menteri yang pernah dipecat Jokowi: Anies Baswedan. Sulit memprediksi secara dini, apakah Anies akan dipakai Prabowo untuk mendampinginya. Tapi yang pasti, dua tahun ke depan ini Anies-Sandi “dipaksa” kerja keras dan kerja untuk “elektabilitas”, yang bila berhasil, artinya meningkatkan pula elektabilitas Prabowo di mata publik.
Panggung Terakhir Prabowo?
Pilpres 2019 kemungkinan besar menjadi aksi terakhir Prabowo untuk memperebutkan jabatan politik tertinggi di Indonesia. Mengingat tahun ini usia mantan Danjen Kopassus itu sudah mencapai angka 65. Pada 2019, umurnya 67 tahun, dan sangat sulit baginya untuk bertarung di Pilpres 2024, jika kalah di 2019.
Panggung terakhir ini juga karena sudah lama Prabowo bertarung di level nasional. Mulai dari Pilpres 2009 yang berpasangan dengan Megawati, hingga yang terakhir di Pilpres 2014 yang berpasangan dengan Hatta Rajasa. Mau tak mau, Pilpres 2019 menjadi kesempatan terakhir dari bapak satu anak ini. Artinya, Prabowo harus menyiapkan seluruhnya, semampunya, dan sekuatnya.
Jangan sampai panggung terakhir ini menjadi akhir yang tak manis, terlebih kembali menelan pahit, berkali-kali kalah di dua pilpres sebelumnya. Pengalaman yang sudah penuh, dengan keuntungan yang didapat, harus dimanfaatkan Prabowo dengan baik. Melirik Eep, sebagai pilihan konsultan politiknya, patut dipertimbangkan.
Prabowo dituntut juga agar bisa meyakinkan partai untuk mendukungnya kembali dan sedikit memaksa ada dua pilihan di 2019. Hanya saja, lawan Prabowo tidak seperti dulu, dan dipastikan lebih berat dari sebelumnya. Bukan lagi anak Solo, yang transit beberapa tahun di Jakarta, lalu melenggang ke level nasional. Jokowi sudah menjadi brand dari berbagai produk kebijakannya selama ini.
Bahkan, SBY, yang levelnya sekelas Megawati, dibuat tak nyaman dengan permainan politiknya sendiri. Jokowi juga dikelilingi berbagai pengusaha, purnawirawan jendral, dan ilmuwan serta cendekiawan. Jokowi, mohon maaf, saat ini lebih menarik. Namun, seperti halnya Ahok, di Pilkada Jakarta, yang mendapatkan kepuasaan publik mencapai 73,4% berdasarkan data longitudinal Indikator Politik Indonesia, dia tetap saja tak bisa mengalahkan Anies. Ada anomali dalam hal ini yang berarti politik tidak seperti matematika. Tetap ada peluang, yang bisa dimanfaatkan untuk menyerang.
Pilkada Jakarta juga mengajarkan bahwa partai yang bermain keroyokan tidak selalu memenangkan pertarungan. Prabowo pasti punya kalkulasi lebih soal ini. Yang berbeda dan perlu diketahui bahwa Jokowi bukan Ahok. Jokowi juga punya sikap yang berbeda dari Ahok. Jadi, menunggu Jokowi melakukan kesalahan fatal hampir sulit. Sebab, Jokowi, pemain politik aman.
Hampir mustahil, apalagi, di level nasional, menunggu Jokowi terpeleset yang merugikan popularitas dan elektabilitasnya di tengah berbagai pembangunan yang sudah dijalankan. Pada titik ini, Prabowo, dengan berbagai partai pendukung, tim suksesnya, dan konsultan politiknya harus pintar menyerang tanpa diketahui lawan. Menjadikan Partai Demokrat mitra tambahan pun perlu dilakukan, meski tak jaminan memenangkan pertarungan.
Andi Anggana Direktur Eksekutif Lima Communication Strategy and Political Marketing Alumnus Ilmu Politik UIN Jakarta
