Sebagai warga Sumatra Utara, saya sangat senang ketika Djarot Saiful Hidayat dicalongubernurkan PDI-P di Sumut. Harapan terasa masih ada. Terus terang saja, sebelumnya, saya sudah sangat pesimistis bahwa pemilihan kepala daerah di Sumut tahun ini akan melahirkan pemimpin yang sama: koruptor.
Setelah reformasi, dua kali sudah warga Sumut secara langsung memilih pemimpinnya, dua kali pula mengalami kemalangan. Dimulai dari Syamsul Arifin hingga kemudian Gatot Pujonugroho. Kedua pemimpin hasil dari pemilihan langsung ini mengidap penyakit yang sama: koruptor kakap.
Kini, pemilihan langsung untuk ketiga kalinya akan segera berlangsung. Saya tak tahu bagaimana persisnya perasaan warga Sumut lainnya. Apakah mereka masih merasa trauma dengan pemilihan sebelumnya-sebelumnya atau tidak? Atau, jangan-jangan, bagi warga Sumut, pemilihan ini hanya ajang bagi-bagi uang? Sebab, belum saja pendaftaran, agaknya pada masa Natal lalu, sebuah video dari salah seorang bakal calon gubernur Sumut sudah ketahuan bagi-bagi uang di gereja, sekali lagi: di gereja.
Saya sebut ajang bagi-bagi uang karena dalam video itu si penerima uang sangat bahagia dan sumringah. Tidak hanya bahagia, malah si penerima berebut minta uang tersebut. Tak ada rasa bersalah dari si pemberi dan si penerima. Ya, kita tak bisa menyangkal barangkali ini adalah sikap dermawan dari si pemberi. Kita tentu tak berhak melarang orang memberikan uangnya. Karena itu, tindakan ini sangat jauh dari aroma money politic. Tetapi, betulkah? Baiklah, itu dulu dari segi si pmberi.
Ibarat Prabayar
Yang jauh lebih menyesakkan sebenarnya adalah dari segi si penerima. Mengapa mereka sumringah mendapat uang itu? Apakah karena pilkada tak lain tak bukan hanyalah pesta bagi-bagi uang, sembako, dan semacamnya? Idealnya, pilkada adalah pesta rakyat untuk memilihkan wakilnya di pemerintahan. Pilkada adalah bukti bahwa rakyat berdaulat. Namun, faktanya, pada beberapa pilkada, rakyat justru dibuat tak berdaulat. Rakyat malah dibuat sebagai “pengemis” tingkat tinggi. Rakyat dihargai ratusan ribu rupiah untuk lima tahun ke depannya.
Maka, tak mengherankan jika di kemudian hari, pemimpin dari hasil pilkada itu acuh tak acuh pada rakyatnya. Sebab, pemimpin itu sudah merasa memberikan kewajibannya di awal pemilihan. Ibarat prabayar, pemimpin hasil pilkada ini merasa sudah membayarkan utang-utangnya sebelum pemilihan. Dengan kata lain, pilkada dengan kampanye sebagai instrumen promosinya hanya kosmetik yang sama sekali tak perlu. Kampanye bukan lagi adu gagasan bagaimana membangun daerah.
Kampanye justru ajang untuk mengumpulkan warga untuk huru-hara. Kampanye menjadi unjuk keramaian dan kebisiangan. Siapa paling ramai dan paling bising, seakan-akan itu adalah pemenangnya. Rakyat lantas menjadi kerumunan lugu. Lihatlah, pada setiap pilkada, apakah ada kampanye tanpa hiburan? Mustahil! Kampanye menjadi ajang serua-seruan, ajang dangdut-dangdutan, ajang goyang-goyangan seronok. Pada kampanye, hiburan menjadi tema utama. Tak ada kata-kata magis pada setiap kampanye akbar.
Semua sudah digantikan melodi ingar bingar. Semua sudah ditukar alunan-alunan musik. Meski ada kata-kata, kata-kata itu sama sekali bukan gagasan. Kata-kata itu hanya kalimat ajakan. Kata-kata itu hanya promosi sederhana: pilih saya! Atau, pada tingkat yang mengerikan: kata-kata itu menjadi seruan untuk memecah belah. SARA dikedepankan. Diksi “putra daerah” didegungunkan. Pilkada menjadi teriakan-teriakan kebencian. Pilkada menjadi ajang perkelahian. Pilkada menjadi perang “aku” dan “kamu”.
Pada perang ini, tembok pemisah didirikan. Tak ada orang yang membangun jembatan. Semua menimbun tembok. Satu tujuannya adalah untuk memupuk kebencian. Sebab, kebencian, apalagi kalau sudah disiram dengan bumbu SARA, akan melahirkan keuntungan berganda. Dalam pilkada, kebencian beraroma SARA sinonim dengan kecintaan. Pesannya sederhana: timbunlah kebencian pada lawanmun, maka cinta akan mengalir padamu. Semakin engkau membenci lawanmu, apalagi atas nama SARA, semakin kau mendapatkan peluang menang.
Buktinya sudah jelas. Lihatlah di Jakarta. Satus-satunya faktor yang mengalahkan Ahok adalah kebencian. Mulanya, elektabilitas Ahok sangat mumpuni. Popularitasnya apalagi. Ini semakin mengkilap karena ditambah lagi dengan prestasinya yang gemilang. Semua lawan gentar. Bahkan, partai pun terlihat kikuk. Namun, ketika Ahok “keseleo” lidah, semua menjadi terbalik. Kebencian terus dipompa sehingga Ahok tidak hanya kalah, tetapi juga dipenjarakan. Orang per orang dipersatukan oleh kebencian yang terus-menerus dipompa.
Pesta Kebisingan
Kita tahu, kebencian tak mengenal nalar. Kebencian hanya mengenal satu simpulan: kau selalu salah. Kebencian akan semakin cepat merasuk jika ada mafia yang rela menjadi sponsor di belakang. Pada posisi demikian, kebencian akan semakin tumpah. Sekali lagi, kebencian tak mengenal nalar. Bahkan, kebencian itu pun tidak memiliki Tuhan. Bagi pembenci, kebencian adalah cinta. Semakin engkau benci pada pihak lain, itu membuktikan bahwa kau semakin cinta pada sesamamu. Kebencian itu benar-benar buta dan membutakan.
Kebencian, apalagi kalau sudah menyeret Tuhan, akan menjadi kebencian paling maksimal. Hanya dengan kebencian kita merasa dibenarkan untuk membunuh. Tolehlah Adolf Eichman pada masa Hitler. Kecintaannya pada kelompoknya membuatnya rela menjadi pembunuh paling sadis dalam sejarah. Dia tak merasa bersalah. Bahkan, ketika Eichman akan dihukum mati, Eichman tetap tegar dan merasa pahlawan. Dia merasa tak berdosa atas jutaan nyawa yang tanggal. Dia tetap kagum pada nasihat filsuf kesukaannya, Immanuel Kant.
“Bertindaklah sedemikian rupa sehingga tindakanmu dapat diuniversalisasikan sebagai prinsip moral umum, antara lain, yaitu menunaikan kewajiban, ketaatan pada hukum, pimpinan, agama,” begitu tutur Kant yang selalu dipegang Eichman. Saya menuliskan ini hanya untuk membeberkan betapa kebencian itu tak mengenal apa-apa, kecuali diri dan kelompoknya.
Maka, jangan heran ketika belakangan ini, dengan beragam cara dari arus akar rumput hingga elite, berbagai pihak di antara kita mencari tembok pemisah. Dalam hal ini, Djarot akan kena karena bukan putra daerah. Djarot, saya pikir, sejauh ini adalah orang baik. Namun, justru inilah kelemahannya. Sebab, secara logika, hanya orang baik yang mendukung orang baik. Sebaliknya, orang jahat bisa memprovokasi orang baik dengan menularkan virus kebencian supaya nalar orang baik itu pelan-pelan dimatikan.
Yang pasti, di atas semua itu, bagi saya Djarot adalah orang baik. Djarot adalah masa depan Sumut. Masalahnya sekarang, apakah masih banyak orang baik di Sumut yang peduli pada nasibnya? Pertanyaan lainya, di Sumut, mana yang lebih banyak: orang baik atau yang tak baik?
Pertanyaan pamungkasnya tentu adalah: seberapa hebat orang baik di Sumut akan mendukung orang baik? Apakah mereka senantiasa akan menjadi silent-majority? Kalau demikian, orang baik rentan akan kalah. Sebab, dalam demokrasi, silent itu kekalahan. Kemenangan adalah kebisingan. Bukankah demokrasi adalah pesta suara, pesta kebisingan?
Kolom terkait:
Pak Djarot dan Harapan Seorang Warga Sumut
Importing Djarot di Pilgub Sumut
Politik Agama Yes, Politisasi Agama No
