Empat pasang calon gubernur Jawa Barat siap bertanding. Empat pasang tersebut secara berturut-turut adalah Ridwan Kamil-Uu Ruzhanul Ulum (Rindu) yang disokong Partai NasDem, PPP, Hanura, dan PKB.
Pasangan kedua adalah Tb Hasanuddin-Anton Charliyan (Hasanah) yang diusung PDI-P. Pasangan ketiga, Sudrajat-Akhmad Syaikhu (Asyik) yang didukung koalisi PKS dan Gerindra. Dan terakhir, pasangan Deddy Mizwar-Dedi Mulyadi (2DM) yang diusung Demokrat dan Golkar.
Debat pertama antarpasangan cagub berlangsung pada Senin, 12 Maret. Kita bisa menakar sejauh mana para calon menganalisa permasalahan yang ada di Jawa Barat dan mencoba mengatasi permasalahan tersebut melalui program-program yang ditawarkannya.
Debat pertama mengambil tema ekonomi, politik, pemerintahan daerah, infrastruktur, hukum, pertahanan dan keamanan, industri, perdagangan dan teknologi, umum dan koperasi. Dan berdasarkan interaksi dengan pembangunan dan kordinasi dengan daerah lain, Jawa Barat terbilang berperan penting dengan sejumlah alasan.
Pertama, Jawa Barat berperan sebagai kota pendukung Ibu Kota Jakarta yang secara geografis jika ada perubahan lahan di Jawa Barat akan berimbas pada Jakarta. Kedua, sebagai lokasi produksi utama, baik beras dan industri manufaktur. Setidaknya seperempat populasi Jakarta di pagi-sore hari diisi oleh penduduk yang tinggal di daerah Depok, Bogor, Tangerang, dan Bekasi.
Jawa Barat berbeda dengan DKI Jakarta secara demografik dan geografis. Apabila DKI Jakarta sebagai ibu kota dengan keragaman penduduknya, Jawa Barat lebih cenderung homogen dengan dominasi etnis Sunda beragama Islam yang dominan.
Yang patut disayangkan, menurut Wahid Foundation, angka intoleransi untuk wilayah Jawa Barat termasuk tinggi; mulai dari penyerangan rumah ibadah, pembubaran pengajian yang tidak sesuai dengan mayoritas Islam, penyegelan gereja di Bogor, dan belum lagi peraturan daerah yang diskriminatif.
Dengan posisi dan peran penting sebagai provinsi, Jawa Barat nampaknya belum menjadi pemerintah yang efektif melindungi kaum minoritas; mulai dari minoritas beragama dan perempuan.
Secara kasar, rasio jenis kelamin perempuan-lelaki penduduk Jawa Barat adalah 104; dengan jumlah laki-laki 21.907.040 jiwa dan perempuan sebanyak 21.146.692 jiwa. Tapi, bagaimana kabar dan nasib perempuan di Jawa Barat? Apakah para calon gubernur akan peduli pada keberadaan dan keadaan perempuan sebagai penduduk Jawa Barat?
Secara kasat mata saja kita lihat, dari seluruh pasangan yang bertarung tidak ada calon gubernur perempuan ataupun calon wakil gubernur berjenis kelamin perempuan. Padahal, kepemimpinan perempuan penting guna menyuarakan dan mengambil keputusan yang adil gender, entah masalah kapasitas atau seleksi, tapi dengan ketiadaan representasi perempuan pemimpin.
Sebagai perempuan warga Jawa Barat, hambatan politik bagi kami nampaknya masih panjang dan berliku. Siapakah pemimpin yang akan menyuarakan permasalahan perempuan?
Permasalahan perempuan sebagai penduduk Provinsi Jawa Barat beragam dan tulisan ini ditujukan untuk membedah isu-isu dan persoalan perempuan agar tidak tenggelam dalam Pilkada Jawa Barat.
Permasalahan perempuan per wilayah itu, misalnya, kawin kontrak dan Arabisasi di daerah Puncak, Bogor. Juga Perdagangan manusia khususnya perempuan di Indramayu; angka kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), poligami, dan penelantaran ekonomi yang tinggi di Bekasi-Karawang; urbanisasi daerah Karawang, dan sengketa terkait sumber daya alam yang merugikan perempuan dan seluruh keluarga di Jawa Barat.
Pada April tahun 2017 lalu, Pemerintah Jawa Barat menelurkan 18 izin tambang yang diberikan itu untuk penambangan batu gamping, andesit, pasir, sirtu, dan tanah urug. Tersebar di Sukabumi, Bogor, Garut, Kabupaten Bandung, Subang, Sumedang, Bandung Barat, dan Purwakarta.
Dalam wacana ekofeminisme, perempuan dianggap dekat dengan alam. Dan apabila ada perusakan lingkungan dan alam, perempuan adalah yang paling pertama merasakan dampaknya. Di tahun 2016 sempat ada penolakan Forum Warga Sukabumi Melawan (FWSM) terkait keberadaan pabrik semen PT SCG di Jalan Sukabumi-Cikembar-Palabuhanratu, Desa Sirnaresmi, Kecamatan Gunungguruh, Sukabumi, Jawa Barat.
Pabrik semen tersebut dinilai menimbulkan polusi suara, udara dan air yang berpengaruh pada kesehatan dan keberlangsungan hidup warga sekitar. Ada pula peristiwa longsor di Kuningan tahun lalu yang membuat 1500 warga kehilangan tempat tinggal dan mengungsi.
Belum lagi angka kekersan terhadap perempuan dan anak perempuan yang juga tinggi di Jawa Barat. Kekerasan tersebut didominasi oleh kekerasan seksual. Di Cirebon saja pada tahun 2017 terdapat 210 kasus kekerasan seksual yang ditangani dan disusul kasus KDRT sekitar 50 kasus, dan sisanya trafficking, dan lainnya.
Data kekerasan terhadap perempuan layaknya gunung es, kasus yang tidak dilaporkan kemungkinan lebih besar lagi. Poligami dan penjualan manusia perlu juga diperhatikan oleh para calon pemimpin Jawa Barat.
Pernikahan siri dikategorikan sebagai kekerasan terhadap perempuan dan praktik nikah siri menjadi populer dan bahkan bagian atraksi dari Puncak, Jawa Barat. Pelancong dari negeri Asia Barat datang dan melakukan praktik nikah siri atau nikah kontrak. Pelaku dari praktik ini sering kali orangtua dari anak perempuan. Nikah ini lebih terlihat sebagai praktik prostitusi berkedok syariah.
Praktik menikah siri dikategorikan sebagai kekerasan terhadap perempuan karena perempuan dirugikan akibat tidak adanya jaminan hukum hak-haknya sebagai istri dan bebas dari kekerasan dan penelantaran ekonomi yang rentan terjadi.
Perempuan juga Penduduk Jawa Barat
Perempuan adalah minoritas di Jawa Barat. Walau hampir 50% penduduk Jawa Barat adalah perempuan, namun hak-hak dasarnya sebagai manusia dan penduduk Jabar belum mampu diangkat dan disuarakan.
Dengan tidak adanya calon berjenis kelamin perempuan dalam Pilkada Jabar mencerminkan provinsi ini memang krisis kepemimpinan perempuan. Padahal, pemilu merupakan salah satu alat yang dapat dipakai bagi perempuan untuk masuk dalam sistem politik yang selama ini meminggirkan suara, kapasitas dan kebutuhan mereka atas nama warga-negara Indonesia.
Partisipasi perempuan dalam dunia politik harus didampingi oleh sebuah sistem yang adil yang mengakomodasi suara mereka dalam tingkat kenegaraan.
Memang, tak ada jaminan bahwa perempuan sebagai kepala daerah akan bebas korupsi dan menyuarakan feminisme. Tetapi, sejauh demokrasi berlangsung seharusnya kesempatan bagi seluruh warga untuk memilih dan dipilih menjadi terbuka. Nampaknya kultur di Jawa Barat tidak memungkinkan perempuan menjadi pemimpin.
Ada dua hal yang menjegal perempuan menjadi pemimpin dan sulitnya menyuarakan isu perempuan di Jawa Barat. Pertama, perempuan masih dilihat dari fungsi reproduktifnya sebagai ibu dan mengurus keluarga.
Kedua, dominasi agama Islam yang masih menjegal kepemimpinan perempuan dan tidak adanya role model kepemimpinan perempuan di Jawa Barat. Maka, walau sistem demokrasi membuka peluang untuk perempuan menjadi pemimpin, tidak ada dorongan secara kultural akibat budaya tersebut.
Dengan absennya kepemimpinan perempuan, Jawa Barat akan jauh dari mengakomodasi suara-suara minoritas lainnya seperti minoritas agama dan seksual. Selama suara perempuan tidak didengar, jauh harapan Jawa Barat untuk berubah menjadi lebih progresif.
Kolom terkait:
Pilgub Jawa Barat : Cagub Survei, Cagub Artis, dan Cagub Rakyat
Pilgub Jabar: Kontestasi Politik dan Optimisme Kultural
Ekofeminisme: Berharap Pluralisme dari Agama yang Erotis
