Setelah melalui episode cukup panjang, drama pencalonan Pemilihan Kepala Daerah 2018 akhirnya mencapai titik pamungkas. Semua daerah yang tahun ini akan menghelat pilkada telah mempunyai pasangan calon masing-masing. Dalam babakan drama yang cukup melelahkan tersebut, kita disuguhi lakon politik yang amat dramatis. Aksi bongkar-pasang, lobi-lobi, kocok ulang, tarik menarik, pecah kongsi, hingga pemunduran menjelang detik-detik pendaftaran, mewarnai proses pencalonan Pilkada 2018.
Salah satu drama pencalonan yang cukup banyak menyita perhatian datang dari Jawa Timur. Gus Ipul (Syaifullah Yusuf) yang diusung oleh empat partai besar (PDIP, PKB, Gerindra, dan PKS) harus menerima kenyataan pahit, yakni menjomblo, di detik-detik akhir hari pendaftaran. Abdullah Azwar Anas yang sebelumnya didaulat PDIP sebagai mitranya tiba-tiba berbalik mundur.
Pertanyaan seputar siapa sosok yang akan menggantikan Anas pun mencuat. Hingga akhirnya teka-teki tersebut terpecahkan setelah PDIP mengusung Puti Guntur Sukarno sebagai calon wakil gubernur Jatim mendamping Gus Ipul.
Hadirnya Puti dalam kontestasi Pilkada Jatim 2018 menandai kelengkapan daftar pasangan cagub dan cawagub. Sekian banyak nama yang sebelumnya santer diisukan akan maju, akhirnya mengkrucut pada dua nama, yakni Gus Ipul berpasangan dengan Puti, dan Khofifah Indar Prawansa bersama Emil Elistiano Dardak. Menilik track record kedua paslon tersebut, semuanya memiliki latar eksekutif. Kecuali Puti, yang berangkat dari anggota legislatif.
Kontestasi Elite (Poltik) NU
Kita dapat menyebut pilkada Jatim tahun ini sebagai panggung duel politik elite NU, karena pasangan calon yang akan berebut kepemimpinan di Jatim notebene adalah kader NU. Gus Ipul merupakan mantan Ketua Umum GP Ansor, memiliki trah kiai. Juga kompetitornya, Khofifah Indar Prawansa. Meski garis keluarganya bukan tergolong kiai, nama besar Khofifah di kalangan masyarakat NU, khususnya emak-emak, tak perlu diragukan lagi. Sejak tahun 2016 hingga sekarang, Khofifah tercatat sebagai Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muslimat NU.
Dalam kaitan ini, dapat dipastikan perebutan suara akan berlangsung ketat. Hal ini berbanding lurus dengan terbelahnya dukungan tokoh-tokoh NU, khususnya dari kalangan kiai. Gus Ipul yang diprediksi kuat di daerah Tapal Kuda, Probolinggo, dan sekitarnya, dipastikan akan mendapat perlawanan cukup sengit. Karena Khofifah sendiri juga memiliki basis dukungan cukup besar, terutama dari kalangan nahdhiyyin Madura seperti pesantren, santri, nyai, dan kiai setempat.
Mengacu data survei terakhir, posisi Khofifah memang sedikit lebih unggul. Misalnya hasil Survei Surabaya Survei Center (SSC) yang dilakukan antara 25 November-8 Desember 2017. Angka elektabilitas Khofifah 81.2 persen, sementara Gus Ipul 80.9. Dari segi popularitas, Khofifah 96.8 persen, sedangkan Gus Ipul sebesar 94 persen (Jawapos, 12/13/17).
Itu artinya selisih jarak antarkeduanya sangatlah tipis, mutlak akan mengalami perubahan mengingat proses rolling class politik Jatim masih terus berjalan. Dalam batasan-batasan inilah, keberpihakan sikap politik (elite) NU dalam menentukan pilihan politiknya, meski secara struktural tidak ada penegasan, akan dapat mempengaruhi jalannya sirkulasi politik Jatim ke depan.
Mobilisasi Jaringan NU
Selama ini, kelompok nahdhiyyin (sebutan masyarakat pengikut NU) dikenal sebagai masyarakat yang memiliki tipologi khas kearifan lokal (van Bruinessen, 1995). Tipologi tersebut terekam jelas dari kedekatan mereka dengan tradisi dan kebudayaan lokal (local wisdome), serta sikap penghormatan dan ketundukan terhadap simbol-simbol kultural keislaman, kiai dan pesantren, misalnya (Abdullah, 2007).
Di banyak daerah, seperti di kebanyakan daerah Tapal Kuda-Madura, kiai dan pesantren memiliki peran dan posisi strategis. Clifford Geertz (1989) meyebut peran tersebut sebagai cultural broker, bahwa kiai dalam tradisi NU bukan saja sebagai tokoh keagamaan, namun juga sebagai rujukan hidup. Menjalankan proses transformasi sehingga bisa mengubah sikap, membentuk perilaku dan cara pandang masyarakat, termasuk dalam hal politik.
Atas kenyataan ini, kuat dugaan mobilisasi religio-kekuasaan NU dalam proses sirkulasi kepemimpinan Jatim tidak akan berhenti sekadar memanfaatkan nama besar organisasi. Lebih dari itu, akan ada mobilisasi jaringan kekuasaan yang berpusat pada figuritas kiai dan popularitas pesantren. Dhofier (1982) mengistilahkan posisi kiai-pesantren layaknya Raja-kerajaan kecil. Keduanya adalah lambang keislaman tradisional NU yang bukan saja dikenal luas, namun juga mampu menularkan pengaruh cukup kuat.
Dalam konteks ini, pada perhelatan Pilkada Jatim nanti, sosok kiai dan pesantren, dalam bahasa Michel Foucault, merupakan relasi-relasi kekuasaan strategis yang akan diperebutkan oleh masing-masing pasangan calon. Di sini, mereka tahu dan paham betul bahwa kiai dan pesantren merupakan elite struktural NU. Representasi kehadiran agama yang dapat memainkan peran dan fungsi sentral memproduksi dan mereproduksi kekuasaan yang dahsyat untuk bisa menghasilkan ketaatan dari para pemeluknya.
Namun demikian, terlepas dari aksi perebutan pengaruh elite NU di atas, publik tetap berharap besar jalan sirkulasi politik tetap berjalan demokratis. Dengan begitu, nuansa Pilkada Jatim sebagai pesta lima tahunan rakyat dapat dinikmati oleh publik secara damai, sejuk, dan menyenangkan.
Kolom terkait:
Langkah Ciamik Gus Ipul Menggandeng Via Vallen-Nella Kharisma
Gus Ipul dan Politik Dangdut di Jawa Timur
