Beberapa bulan menjelang awal Agustus, yakni pendaftaran kandidat pasangan calon presiden (capres) dan wakil presiden (cawapres) Pemilihan Umum 2019, perebutan representasi terjadi pada posisi calon wakil presiden (cawapres). Bukan main hebohnya; dari adu strategi hingga penggiringan opini publik melaui beberapa hasil lembaga survei.
Sampai detik ini, kandidat calon presiden mandek di dua pemain klasik, Joko Widodo dan Prabowo Subianto. Munculnya nama-nama seperti Gatot Nurmantyo dan Agus Harimurti Yudhoyono yang digadang-gadang akan menjadi kandidat alternatif nyatanya juga terpleset ke dalam daftar bursa cawapres. Munculnya poros ketiga dalam Pemilu 2019 mendatang juga belum tampak keseriusan penggarapannya.
Di berbagai lembaga survei menunjukkan monopoli perolehan hasil yang memposisikan kedua tokoh itu terkuat saat ini. Alhasil, posisi yang memungkinkan saat ini adalah mendampingi Joko Widodo atau Prabowo Subianto. Dengan demikian, para elite partai politik ataupun nama-nama dari kalangan nonpolitik saling merebut menjadi cawapres. Kita bisa menyaksikan dukungan partai politik ke Jokowi, misalnya, tak lepas dari keinginan bertukar posisi cawapres atas dukungan yang diberikannya. Bahkan yang belum menyatakan pun ikut terdaftar menjadi cawapres.
Berbagai perolehan hasil survei pun membuat masyarakat fokus terhadap dua kandidat capres tersebut. Fokus itu mengarah kepada sosok pendamping dalam konstelasi Pemilu 2019 mendatang. Posisi cawapres dianggap sebagai penopang fundamental dalam mengisi kekurangan capres. Di sinilah lembaga survei berperan penting memaparkan siapa saja kandidat cawapres yang layak mendampingi Joko Widodo dan Prabowo Subianto.
Proses Hegemonik
Alih-alih memberikan pijakan kepada masyarakat dalam menilai kandidat, lembaga-lembaga survei justru di sisi yang lain menjadi instrumen penggiringan opini publik. Sebab, semakin masif hasil survei dikeluarkan, ia juga menginjeksi pola pikir masyarakat. Terlihat jelas bahwa rakyat tak ubahnya hanya menjadi arena perebutan kelompok kepentingan untuk memenangkan gagasan para kandidat yang akan bertarung.
Pertarungan opini tersebut melampaui integrasi hegemonik. Oleh Gramsci hal ini kemudian disebut sebagai proses menghendaki hegemoni; bukan sekadar artikulasi kepentingan sektoral yang berkedok kepentingan umum, melainkan penciptaan kehendak umum sejati melalui integrasi ideologi. Ia kebablasan menjadi semacam pemaksaan.
Pada mulanya ia melibatkan proses sintesis yang lebih sublim ketimbang agresi dan akomodasi kepentingan belaka. Dalam proses ini, berbagai kepentingan yang beredar seolah menjadi kehendak umum, menutupi kepentingan sektoral. Ia menghadirkan pembuat opini (opinion maker) dan membutuhkan jejaring sosial-ekonomi yang kokoh (Donny Gahral Adian, 2012).
Maka, media-media cetak dan penyiaran seperti televisi yang menjadi salah satu corong sosialisasi hasil survei turut berperan menggiring opini dalam memenangkan gagasan kepentingan kelompok tertentu. Apalagi jika kita saksikan secara seksama, kepemilikan media jauh panggang dari api keberimbangan dan lepas nilai dari segala kutukan kepentingan.
Kepemilikan stasiun televisi oleh segelintir orang yang berasal dari para petinggi partai atau elite ekonomi yang ada keterkaitan dengan ideologi partai politik kian memantapkan prosesi hegemoni tersebut. Kepemilikan stasiun televisi oleh segelintir orang inilah, meminjam pendapat Amir Effendi Siregar (2011), bertendensi untuk menghilangkan diversity of voices, diversity of content dan diversity of ownership.
Pemusatan kepemilikan telah melahirkan keseragaman dalam bentuk siaran dan isi yang ditampilkan. Ketika stasiun televisi tertentu dimiliki oleh petinggi partai politik tertentu, maka berita yang ditampilkan melulu yang menguntungkan sesuai kehendak pemiliknya untuk menggiring opini masyarakat. Jika memberitakan partai politik yang lain, sangat sukar menemukan titik keberimbangan dari siaran dan isi yang ditampilkannya.
Joko Widodo dan Prabowo Subianto direpresentasikan sebagai sosok yang nasionalis. Sebagai kader PDI Perjuangan, tentu label nasionalis akan lengket menempel pada Joko Widodo. Begitu juga dengan Prabowo Subianto yang merupakan ketua Partai Gerindra sekaligus pernah menjadi tentara, sikap nasionalismenya kentara ditebak. Posisi cawapres diperebutkan oleh berbagai pihak dengan harapan bisa menambal kekurangan Joko Widodo dan Prabowo yang nasionalis.
Stuart Hall (1932) menyebut ada dua proses representasi, yaitu mental dan bahasa. Representasi mental menjadi peta konseptual, sedangkan representasi bahasa merupakan turunan dari peta konseptual tersebut untuk melakukan konstruksi makna. Bahasa menjadi penerjemahan dari apa yang masih bersifat abstrak dan ada di kepala. Jika nasionalisme sudah menempel di kedua calon, secara representasi mental adalah melengkapi nasionalis itu sendiri, dan kita bahasakan menjadi cawapres.
Maka, lembaga survei memunculkan kriteria untuk menambal kekurangan tersebut seperti dari kalangan agamis, akademisi, muda, dan lain sebagainya. Tetapi melihat perkembangan sektarianisme agama yang belakangan bertebaran, ada kecenderungan representasi yang pas untuk menambal kekurangan dari kandidat presiden yang nasionalis itu berasal dari kalangan agamis atau religius.
Tak heran jika para kandidat cawapres, sebagaimana sudah banyak disebutkan dalam lembaga survei, adalah mereka yang berasal dari habitus keagamaan, baik kultur historisnya maupun dari partai politik Islam. Gayung bersambut, pihak-pihak yang mengincar kursi nomor dua republik Indonesia memulai merepresentasikan dirinya sebagai sosok religius, atau dekat dengan ulama dan tokoh agama.
Kolom terkait:
Jusuf Kalla, Pilpres 2019, dan Masa Depan PDI Perjuangan
“Pribumi” Anies, 2019, dan Politik Sentrifugal
Pilpres 2019 Dimulai Saat Gubernur Jakarta Dilantik
Pilkada 2018: Pilkada Rasa Pilpres 2019
