Visi Mahathir Mohamad sudah cukup menjadi alasan. Negeri Jiran Malaysia memindahkan Ibu Kota Negara, dari Kuala Lumpur ke Putrajaya. Persis pada 19 Oktober 1995, bekas lahan sawit ini pun resmi menjadi pusat pemerintahan Malaysia.
Perdana Menteri Mahathir Mohamad sangat percaya Ibu Kota Negara merupakan pancaran jiwa suatu bangsa. Ketika Malaysia ingin mengundang investasi di bidang teknologi, wajah bangsa yang futuristik dan modern sangat penting ditampilkan kepada dunia.
Putrajaya yang dirancang mengikuti arah masa depan Malaysia adalah anak kandung dari visi Mahathir. Perdana Menteri paling legendaris ini menginginkan Negeri Menara Petronas menjadi simbol kemajuan Asia Tenggara di masa mendatang.
Muncul sebuah pertanyaan di tengah segala keributan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jakarta, sebenarnya jiwa bangsa seperti apa yang hendak dipancarkan ibu kota? Tentu setiap calon gubernur punya jawabannya masing-masing.
Namun, belum banyak pemaparan para kandidat mengenai visi Joko Widodo tentang hal itu, yang tertuang dalam Nawacita dan Trisakti. Sejatinya, semangat dari dua gagasan itu harus benar-benar tampil dalam rencana pembangunan Ibu Kota ke depan. Ini sangat penting karena Jakarta adalah bagian dari masalah besar bangsa ini.
Sejak pekan lalu pembicaraan mengenai rumah DP 0% tengah ramai dibicarakan. Bahkan Gubernur Bank Indonesia ikut berdebat. Padahal, ini pemilihan Gubernur DKI Jakarta, bukan Gubernur BI. Semua orang tampak meyakini Jakarta punya masalah berbeda, yang paling kompleks dan paling rumit. Seolah-olah gagasan membangun Jakarta merupakan bagian terpisah dari visi membangun Indonesia.
Visi Jokowi tentang hal itu sebenarnya sudah sangat jelas dan tegas: menjadikan Jakarta sebagai perantara dari pembangunan daerah. Apakah Jakartanya Tuan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sudah berhasil melakukan itu? Tentu kita butuh evaluasi. Sementara ini, Basuki lebih banyak bercerita soal taman-taman dan kebersihan sungai-sungai hasil karyanya.
Seperti yang diakuinya sendiri, pekerjaan rumah Petahana masih banyak. Ahok bilang masih butuh lima tahun lagi untuk menuntaskannya. Mungkin rencana kerja Ahok bisa terlaksana semua, namun Jakarta masih sangat berat untuk menjadi supporting system dari semua visi Jokowi.
Menurut banyak pakar perkotaan, Jakarta sudah mengalami kelebihan daya tampung dan daya dukung. Kota ini tidak dirancang untuk ditempati lebih dari 10 juta orang. Masalah banjir, macet, dan sampah itu tidak lebih dari akibat kelebihan-kelebihan itu.
Solusi terbaik untuk mengatasi persoalan mendasar Jakarta adalah mengurangi bebannya. Sebuah rumah yang terlalu banyak penghuninya akan sulit ditata. Tetap saja terasa sesak, meski semuanya sudah direkayasa secara sempurna.
Sepertinya Indonesia memang harus memikirkan kembali gagasan pemindahan ibu kota. Visi Jokowi, membangun dari pinggir dan poros maritim dunia, hanya akan menguap di Jakarta. Memperkuat status megapolitan Jakarta tentu bukan sesuatu yang dikehendaki Presiden Jokowi. Distribusi sumber daya ke daerah merupakan prinsip dasar pembangunannya. Maka, kita sempat mendengar gagasan Presiden mengenai tol laut sebagai salah satu solusi pemerataan antarregional.
Presiden Jokowi juga sangat menginginkan birokrasi bekerja dengan lebih efektif dan efisien. Namun, perjalanan dari Kantor Kementerian Dalam Negeri menuju Istana Negara saja bisa menghabiskan waktu dua jam. Dari Kantor Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menuju Kementerian Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi yang letaknya berhadap-hadapan bisa memakan waktu hingga satu jam di kala jam sibuk. Ini sungguh tidak rasional.
Malaysia juga mengalami persoalan yang sama di masa lalu. Kuala Lumpur yang saat itu masih Ibu Kota pemerintahan sudah tidak mampu lagi menampilkan wajah baik Malaysia, dengan kemacetan dan berbagai masalah di dalamnya. Pemindahan Ibu Kota menjadi solusi yang terbukti sangat efektif di Malaysia. Pembangunan mereka menjadi jauh lebih baik dan koordinasi antara lembaga negara berjalan lebih efektif.
Jika ada keberanian untuk kembali mewacanakan pemindahan Ibu Kota, visi Jokowi tentu lebih mungkin untuk terwujud. Apalagi Ibu Kota baru itu berada di luar Pulau Jawa. Ide Nawacita dan Trisakti tidak akan jadi sekadar isapan jempol. Pusat-pusat pertumbuhan baru pasti akan bermunculan.
Dulu, Bung Karno pernah mencita-citakan pemindahan Ibu kota pemerintahan ke Palangka Raya, Kalimantan Tengah. Gagasan ini tentu tidak sembarangan. Kota itu pun dirancang langsung oleh Presiden pertama RI ini. Kota baru itu harus mandiri dan lepas dari budaya kota-kota bentukan penjajahan.
Setelah itu, Andrinof Chaniago, mantan Menteri Bappenas, juga sempat menyuarakan wacana pemindahan pusat pemerintahan. Entah kenapa, kampanye Visi Indonesia 2033 yang sempat digalangnya bersama ekonom Profesor Erani Yustika tidak terlalu terdengar ketika keduanya menjadi bagian dari negara. Padahal, banyak orang optimistis wacana pemindahan ibu kota pemerintahan dapat terealisasi ketika dua tokoh hebat ini menjadi starting line-up Presiden Jokowi.
Belakangan, wacana itu terasa seperti hidup kembali. Sugianto Sabran, Gubernur Kalimantan Tengah, mengalokasikan sekitar 230.000 hektare daerahnya untuk pemindahan Ibu Kota Negara. Gubernur Sugian begitu yakin di masa depan lahan itu akan dibutuhkan oleh bangsa Indonesia. Ini bukan sekadar urusan menyediakan lahan, tetapi memberi ruang untuk merancang wajah Indonesia yang lebih baik untuk anak-cucu kita.
Pemindahan pusat pemerintahan ke luar Jawa akan membuat visi Jokowi untuk melakukan pemerataan timur dan barat tentu akan menjadi lebih mudah. Membangun dari pinggir akan semakin dirasakan langsung oleh setiap jalan setapak di pelosok Indonesia.
Namun, banyak orang meragukan gagasan ini kerena realisasinya pasti menelan banyak biaya. Tetapi yang banyak dilupakan, uang pembangunan tersebut pasti juga memberikan dampak pertumbuhan ekonomi langsung kepada masyarakat.
Banyak sektor dapat dihidupi oleh pembangunan itu. Untuk mengetahui angka pastinya, kajian mendalam sangat dibutuhkan. Namun, biaya materil dan sosialnya tidak akan lebih besar daripada menata Jakarta untuk menjadi kota yang lebih manusiawi.
Memindahkan Ibu Kota pemerintahan sudah perlu dibicarakan serius. Agar semua urusan tidak dibebankan lagi pada Jakarta sebagai pusat bisnis dan administratif sekaligus. Pembenahan Jakarta sebagai pusat bisnis dan pariwisata akan jauh lebih mudah. Tanpa harus ada kebencian dan sumpah serapah, kota ini dapat menjadi lebih layak hidup.
Sekarang, kita tunggu political will elite pusat untuk membahas perubahan Undang-Undang mengenai Ibu Kota Pemerintahan. Setelah melalui pilkada yang berdarah-darah ini, semoga kita dapat belajar melupakan Jakarta.
