Sejak Pilkada Jakarta hingga beberapa waktu terakhir, banyak orang yang berani bersuara lantang merasa geram dengan orang-orang yang memilih untuk diam. Kegeraman itu masuk akal. Kelompok moderat yang berani harus menghadapi tekanan kuat dari kelompok ekstrem kanan. Tapi pembelaan terhadap kelompok moderat oleh para pendukungnya cenderung minim; berbeda dengan pembelaan pendukung kelompok ekstrem kanan yang cenderung terorganisir dan sistematis.
Apakah ini karena mayoritas masyarakat di Indonesia bagian dari kelompok ekstrem kanan tersebut? Tidak, sama sekali tidak. Memang, tak ada data pendukung yang kuat untuk menjustifikasi pernyataan ini. Namun, jika mayoritas masyarakat Indonesia adalah ekstrem kanan, mungkin hari ini Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sudah tidak ada lagi. Kenyataannya, kita masih bersama, kita masih NKRI.
Lalu, ke mana suara mayoritas ini?
Untuk menjelaskan fenomena ini, ada baiknya kita melihat teori spiral of silence yang dicetuskan Elizabeth Noelle-Neumann. Ia menjelaskan bagaimana dalam kelompok, orang yang memiliki suara berbeda dengan kebanyakan orang di kelompok tersebut cenderung untuk diam dan memilih untuk setuju dibanding melawan atau menyatakan yang sebenarnya mereka pikirkan.
Ada tiga penjelasan yang dikemukakan oleh Elizabeth Noelle-Neumann. Pertama, mayoritas orang yang memiliki pandangan sama akan melakukan isolasi terhadap individu atau sebagian orang yang berpandangan berbeda.
Kedua, ketakutan akan isolasi membuat individu atau sebagian orang menimbang-nimbang opini yang beredar di sekitarnya. Ketiga, opini publik mempengaruhi perilaku individu atau sebagian orang dalam menyatakan pandangannya di depan publik.
Jika dilihat di Indonesia sendiri, bukankah ketiga penjelasan Noelle-Neumann itu memang dirasakan masyarakat kita hari ini? Tak usah jauh-jauh. Kita bisa melihatnya dalam konteks saling bertetangga saja. Jika ada 10 orang yang tinggal dalam lingkungan 5 orang setiap harinya dengan lantang menyatakan ideologi khilafah tak bertentangan dengan Pancasila, kemudian sisanya menganggap bahwa itu jelas bertentangan dengan Pancasila, maka apa yang akan dilakukan 5 orang lainnya yang tak begitu lantang itu?
Mungkin ada yang memilih berani bersuara, tapi banyak pula yang diam. Alasannya sederhana, mereka takut dimusuhi oleh tetangga-tetangganya tersebut yang beropini bahwa khilafah tak bertentangan dengan Pancasila. Bahkan agar tak dicurigai berbeda, mereka cenderung menyetujui hal tersebut. Belum lagi cap yang ditujukan bagi mereka yang tak setuju begitu membebani: anti-Islam.
Bayangkan jika di setiap kelompok-kelompok terkecil dalam lingkungan masyarakat, orang-orang yang waras tak mau menyatakan pendapat dan sikap mereka. Akhirnya banyak kumpulan orang-orang waras yang memilih diam semata-mata karena takut dan tak mau ribut hanya soal mempertahankan pendapat dan sikap mereka. Inilah yang disebut dengan mayoritas diam (silent majority).
Selalu ada tokoh sentral yang mampu mempengaruhi banyak orang tersebut hingga akhirnya mendukung pendapat tertentu. Misalnya, dalam hal ini setuju bahwa khilafah dan Pancasila bisa berjalan beriringan. Ini pun terjadi di zaman NAZI, sebagaimana diceritakan dalam buku The Art of Thinking Clearly, Joseph Goebbels seorang menteri propaganda Jerman pernah bertanya kepada kerumunan massa pada tahun 1943.
“Anda ingin perang total? Jika perlu, apakah Anda ingin perang yang lebih total dan radikal dari apa yang bahkan bisa kita bayangkan hari ini?” teriak Goebbels. Kerumunan massa pun langsung bersorak setuju. Tapi, menurut Rolf Dobelli dalam buku itu pula, fenomena ini menarik karena terkadang meskipun mereka bersorak setuju dalam kerumunan massa seperti itu, bisa saja jika kita menanyakan mereka satu per satu, pendapat mereka bisa berbeda dan bahkan tidak setuju.
Itulah bahayanya diam. Akibatnya mereka yang beraliran keras mengklaim menjadi mayoritas karena kelantangan suara mereka dan diamnya mayoritas yang sebenarnya toleran. Di Indonesia, silent majority yang toleran, moderat, dan mencintai NKRI ini terkesan takut untuk melawan suara sebagian orang yang lantang.
Hal ini tak bisa sepenuhnya disalahkan. Silent majority menganggap selama ini pemerintah abai dalam menangani kelompok ekstrem kanan ini. Mereka pun bermain aman. Apa pula jaminannya jika mereka bersuara lantang membela pemerintah? Jika intimidasi dan tekanan menghampiri mereka, apakah pemerintah akan berada di garda terdepan menjaga mereka? Atau justru hanya diam seribu bahasa?
Bangkit “Menggebuk”
Mungkin itu pikiran-pikiran mereka yang selama ini diam karena rasa takut. Tapi di sisi lain, mereka pasti sudah muak untuk diam. Tak kuasa melihat negerinya menjadi tempat tebar kebencian kelompok ekstrem kanan tersebut.
Namun, harapan kembali muncul setelah Presiden Joko Widodo didampingi Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Ma’ruf Amin, Sekretaris Jenderal PBNU Helmy Faisal, dan sejumlah tokoh lintas agama lainnya menyatakan bahwa akan memerintahkan Kapolri dan Panglima TNI untuk menindak tegas pihak-pihak yang mengancam keberlangsungan NKRI dan Pancasila.
Pernyataan ini telah ditunggu-tunggu banyak orang. Namun, sebenarnya pernyataan Presiden yang lebih membangkitkan semangat adalah soal gebuk. Ini pernyataan tegas yang sesungguhnya jarang keluar dari sosok santun seperti Jokowi. Tapi mungkin sama seperti banyak dari silent majority yang geram, kata keras seperti gebuk ini pun keluar dari mulutnya.
Menurut Arif Zulkifli, Pemimpin Redaksi Tempo yang hadir dalam pertemuan dengan Presiden ketika itu, kata gebuk ditujukan Jokowi kepada kelompok ekstrem kanan. “Statement ‘gebuk’ @Jokowi tidak cuma ditujukan pada PKI tapi juga kelompok Islam radikal, ” cuit Arif Zulkifli melalui account Twitternya @arifz_tempo (18/05/2017).
Pernyataan “gebuk” Presiden Jokowi semacam wake up call. No more silent, it’s time to speak up!
Tentu gebuk yang dimaksud oleh Presiden Jokowi bukan kekerasan. Gebuk yang dimaksud adalah penegakan hukum terhadap mereka yang mencoba bermain-main dengan bentuk negara kesatuan, terhadap Pancasila sebagai ideologi negara, terhadap mereka yang menebar kebencian kepada sesama anak bangsa. Itu yang harus digebuk dengan hukum yang tegas dan tak pandang bulu!
Gebuk yang dimaksud Presiden Jokowi juga dapat diartikan dengan merebut kembali klaim-klaim mayoritas yang selama ini mereka gunakan. Salah satu klaim yang sedang gencar digaungkan bahwa mayoritas umat Islam melihat Presiden Jokowi dan pemerintahannya anti-Islam dan anti-ulama karena dirinya pro terhadap Partai Komunis Indonesia (PKI).
Bisakah ini diterima oleh akal sehat? Tidak! Jika betul Presiden Jokowi anti-Islam dan anti-ulama, mengapa Ketua MUI KH Ma’ruf Amin hadir dalam konferensi pers bersama Presiden dan menyatakan sikap mendukung langkah beliau itu? Mana mungkin KH Ma’ruf Amin sebagai pimpinan majelis ulama mau mendukung seorang Presiden yang anti-Islam dan ulama, apalagi seorang Presiden yang pro-PKI, mana mungkin?
Ah, tak heran jika Presiden geram! Seorang Jawa Muslim sejak kecil yang moderat dan nasionalis dituduh PKI hanya karena ia tak setuju dengan khilafah, hanya karena ia ingin mempertahankan kesatuan negerinya, hanya karena ia menganggap keberagaman adalah anugerah, hanya karena ia menganggap Pancasila sudah final?
Cukup sudah. Tak ada lagi diam. Menjelang Hari Kebangkitan Nasional, kita katakan ini waktunya bangkit menggebuk!
Bersuara lantang dan mendukung penegakan hukum.
