Proses penjaringan calon gubernur Jawa Barat 2018 memasuki babak seru dan penuh kejutan. Setelah Partai Golkar mencabut dukungan terhadap Wali Kota Bandung Ridwan Kamil, kini giliran Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) hendak mengusung sosok yang akrab disapa Kang Emil itu.
Tak salah bila banyak yang menyebut pilkada di bumi Parahyangan merupakan pilkada dengan bobot resonansi politik cukup kencang. Politik zigzag pun makin menguat. Pasalnya, hingga saat ini, komposisi koalisi masih sangat cair. Beberapa waktu lalu misalnya, kita disuguhkan kabar silahturahmi politik antara “Dua D”, yakni Deddy Mizwar dengan Dedi Mulyadi.
Deddy Mizwar merupakan wagub petahana yang diusung oleh Demokrat, sedangkan Dedi Mulyadi diusung Partai Golkar. Meski keduanya telah bertemu dan hendak menjalin koalisi, namun siapa di antara “Dua D” yang bakal menjadi calon gubernur dan calon wakil gubernur hingga kini juga masih simpang siur, alias belum benderang.
Apakah Golkar mau mengalah menempatkan Kang Dedi Mulyadi sebagai Jabar-2 sementara perolehan jumlah kursi di DPRD Jabar lebih banyak ketimbang Demokrat? Pertanyaan ini tentu tidak mudah untuk dijawab. Yang jelas, politik zigzag akan terus berlangsung hingga pendaftaran pasangan calon ditutup pada 10 Januari 2018 mendatang.
Sebelumnya, politik zigzag juga terjadi pada Deddy Mizwar yang awalnya hendak diusung oleh PKS dan PAN. Deddy akan dipasangkan dengan Ahmad Syaikhu, Ketua DPW PKS Jawa Barat. Namun koalisi tersebut mendadak pecah. Deddy merapat ke Demokrat, sementara Ahmad Syaikhu berlabuh ke koalisi Gerindra yang sudah sejak awal mengusung Mayjen (Purn) Sudrajat sebagai calon gubernur Jabar.
Tentu sebagai sebuah dinamika pilkada, politik zigzag yang tersaji pada Pilgub Jabar 2018 tak bisa dilepaskan dari upaya partai politik memainkan akrobat politik.
Paling tidak ada tiga alasan mengapa partai politik memainkan akrobat politik. Pertama, akrobat merupakan bagian dari strategi politik. Di sini, partai berlomba-lomba mencari kandidat yang memiliki kans menang paling tinggi. Dalam hal ini, parpol biasanya membutuhkan suatu analisa hasil riset tentang figur-figur potensial yang dapat memenangi kompetisi elektoral. Inilah yang menjadi alasan mengapa sejumlah partai hanya berkutat di nama-nama yang sama. Karena nama-nama itulah menurut analisa ilmiah memiliki kans potensial untuk menang.
Kedua, partai tidak punya stok kader potensial dengan elektabilitas membanggakan. Ini terlihat sekali ketika PDIP, misalnya, hendak mengusung Ridwan Kamil yang notabene bukan kader partai. Begitu juga dengan Demokrat yang ingin mengusung Deddy Mizwar, dan sejumlah partai lainnya seperti PKB, PAN, ataupun PPP yang akan mengusung kandidat bukan dari kader mereka sendiri.
Ketiga, Jabar merupakan lumbung suara berlimpah dengan jumlah penduduk dan pemilih terbanyak di Indonesia. Merujuk data Pemilu 2014, jumlah pemilih di Jawa Barat pada Pilpres 2014 lalu 33.045.101, lebih banyak dibandingkan Jawa Timur yang jumlah pemilihnya 30.638.982 dan Jawa Tengah yang jumlah pemilihnya 27.385.213. Dengan peta pemilih inilah, maka kemenangan Jabar akan menjadi tangga menuju kemenangan Pilpres 2019. Di sinilah kemudian partai politik dengan segala cara dan strateginya berlomba-lomba untuk bisa memenangkan pertarungan elektoral di Jabar.
Citra Buruk Parpol
Tentu akrobat politik yang dilakukan partai dapat membuat buruk citra partai itu sendiri di mata publik. Ini karena partai dianggap tidak memiliki idealisme yang tinggi. Keputusan partai tidak kokoh, alias plin-plan karena dengan mudahnya dapat dianulir. Parpol seolah terjebak para perangkap “pragmatisme politik” lantaran hanya menjadi tempat sirkulasi pendistrubusian kekuasaan. Sedangkan fungsi-fungsi esensial parpol itu sendiri makin mengempis. Padahal, menurut Budiardjo (2003), ada empat fungsi partai politik, yaitu komunikasi politik, sosialisasi politik, rekrutmen politik dan pengelolaan konflik.
Sebagai sarana sosialisasi politik, partai bertugas menyalurkan beragam aspirasi masyarakat dan menekan kesimpangsiuran pendapat di masyarakat. Sebagai sarana sosialisasi politik, partai harus berusaha menunjukkan diri sebagai pejuang kepentingan umum. Sebagai sarana rekrutmen politik, partai politik memiliki fungsi untuk mencari dan mengajak orang yang berbakat untuk aktif berpolitik sebagai anggota partai politik. Dan sebagai sarana mengelola konflik, partai bertugas mengelola konflik yang muncul di masyarakat sebagai suatu akibat adanya dinamika demokrasi, yang memunculkan persaingan dan perbedaan pendapat.
Karena itu, kita berharap dinamika politik yang terjadi di Jabar dapat menjadi sarana pelajaran politik bagi publik dan seluruh elemen bangsa. Politik zigzag sah-sah saja, akrobat politik juga diperbolehkan, asalkan tidak kelewat batas. Politik tidak kelewat batas adalah politik mampu mencercap etika dalam berpolitik.
Tentu etika dalam berpolitik ini harus muncul dari lembaga demokrasi bernama partai politik. Merujuk Paul Ricoeur (1990), etika dalam berpolitik itu tidak hanya menyangkut perilaku individual, tapi juga terkait tindakan kolektif. Sebagai lembaga berbasis kolektivitas yang mewadahi sirkulasi kepemimpinan, partai politik bertanggung jawab atas terselanggaranya politik yang beretika. Semoga.
Kolom terkait:
“Perang Jenderal” di Pilgub Jabar
Dedi-Deddy, Duet Penyabar Bakal Bikin Jabar Berkibar
Pilih Siapa Ya, Dedi Mulyadi, Demiz, Emil, Apa Kamu?
